Siapa Mendefinisikan Hate Speech?

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh: Dr. Hernani Sirikit, MA

MINGGU lalu Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia untuk “membenci produk impor”. Ajakan untuk “membenci” ini termasuk ujaran kebencian atau bukan? Tulisan ini tak hendak mempersoalkan elemen politik dalam pernyataan itu, misalnya bahwa itu bertentangan dengan semangat mengundang investasi asing ke Indonesia. Pernyataan itu kemudin diralat oleh Menteri Perdagangan, yang mengakui “Itu salah saya”. Peristiwa ini menjadi contoh yang tepat dari pokok pikiran penulis mengenai betapa kelirunya pemahaman tentang hate speech selama ini.

Beberapa kasus ujaran kebencian (hate speech) yang dilaporkan pada polisi sebetulnya hanya berupa perdebatan sengit dua kubu. Olok-olokan (cebong dan kampret hingga kadrun dan antek Yaman) lebih ke persoalan naming dan labeling, alih-alih hate speech. Caci maki gaya Suroboyoan juga jauh dari semangat kebencian berbau SARA. Ahmad Dhani bilang “Idiot” pada entah siapa, dilaporkan polisi, meskipun tak ada obyek yang dirugikan. Polisi menerima Laporan dan AD ditahan. Sebaliknya, pelawak Galajapo di Surabaya menjuluki Jokowi sebagai Presiden Jancukan, dianggap tidak masalah. Jadi, siapa yang memutuskan suatau ujaran itu mengandung kebencian atau tidak? Polisi?

Baca Juga

Di beberapa akun dan kelompok media sosial semacam WA Group, ada ujaran-ujaran yang bersifat provokasi, memicu perpecahan, dan mengandung aroma kebencian dan permusuhan. Ujaran itu misalnya “Saya Pancasila!”, seolah yang tidak berujar demikian tidak Pancasilais. “NKRI Harga Mati!”, seolah hanya yang berujar pemilik NKRI. Ada juga yang mengatakan “Islam Arab agama pendatang, Islam kita Islam Nusantara.” Kalimat semacam ini mengandung nuansa permusuhan dan kebencian. Hate speech. Namun tak pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum, karena tak ada yang mengadukan.

Menurut penulis, dalam kasus dugaan hate speech, mestinya selalu dilibatkan ahli bahasa untuk memberi pertimbangan apakah benar yang diucapkan itu bermakna kebencian atau sekadar olok-olok anggota komunitas yang berbeda pendapat. Kritik membangun atau kritik pedas tentu tak bisa otomatis disebut hate speech. Bila semua warga negara ditakut-takuti dengan pasal ujaran kebencian, tak aka nada lagi kritik. Bila pemerintahan berjalan tanpa kritik, tak ada check and balance, tak ada pengawasan publik.

Kembali pada ujaran “bencilah produk impor”, ini bisa terjadi karena miskin kosa kata atau minimnya pengetahuan bahasa Presiden Jokowi. Untuk menggalakkan konsumsi produk dalam negeri, bisa saja digunakan kata-kata yang tak mengandung “kebencian”, seperti “Mari meningkatkan konsumsi produk dalam negeri” atau “Cintaiah produksi dalam negeri” atau “Ayo kita kurangi pemakaian produk luar negeri”, dan banyak lagi pilihan lainnya.

Bila diteliti menggunakan metode analisis wacana kritis, ujaran (atau teks) yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan wacana yang maknanya bukan sekadar definisi kata, teapi juga “siapa” yang berujar dan “dalam konteks apa”. Ketika Indonesia tengah berburu investasi asing dan kerjasama perdagangan internasional, ujaran “bencilah produk asing” itu menjadi sangat ironis. Bukan saja makna harfiahnya mengandung nuansa “membenci”, tetapi juga “pengujar” adalah seorang kepala negara yang ujarannya bagaikan “sabda pandita ratu”. Mesti dipatuhi oleh kawula (rakyat). Konteks serta proses terjadinya ujaran juga menjadi kontra-produktif dengan semangat Indonesia membangun kerjasama luar negeri.

Sebuah teks atau ujaran memang bisa memiliki banyak lapisan makna. Menurut ahli CDA, Fairclough, pemaknaan sebuah wacana bisa dari makna kata (harfiah), makna proses (produksi dan konsumsi), dan makna konteks (sejarah, sosial budaya, politik yang meliputinya). Sementara menurut ahli semantik Kenneth Burke, bahasa tak hanya merepresentasikan sesuatu yang ada, tetapi juga mempresentasikan imaji, gagasan, perspektif. Bahasa tak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menciptakan realitas, menciptakan makna.

Maka, meskipun Indonesia dan Pak Jokowi tidak “membenci” produk asing, karena realitanya memang tidak demikian, wacana dari ujaran Presiden dapat menciptakan realita atau makna baru. Apakah kita memang sedang atau akan membenci produk asing? Hal itu mungkin saja secara politik, seperti yang pernah dilakukan Jepang pada dekade tahun 1980-1990an. Kampanye “cintai produk dalam negeri” berhasil menurunkan angka impor barang asing ke Jepang dan meningkatkan konsumsi dan kebanggaan pada produksi dalam negeri.

Kehati-hatian dalam berbahasa tak boleh dianggap remeh. Bahasa yang keliru bisa memicu pertengkaran, mengakibatkan perang, dan bisa membunuh. Dalam riset-riset media oleh organisasi Reporting the World (UK), bahasa tokoh dan bahasa media merupakan elemen penting pemicu perang. Perdana Menteri Israel Menahen Begin tewas ditembak sesaat setelah dia berujar bahwa “Bangsa Arab itu sekumpulan hewan buas berkaki dua.”

Terutama bila bahasa digunakan oleh tokoh/pemimpin bangsa. “Gitu saja kok rame,” ujar Presiden Jokowi mendengar orang meributkan ujaran “kebencian”nya pada produk asing. Kekeliruan bahasa Presiden juga pernah terjadi ketika mengatakan “Rakyat jangan sewenang-wenang”, menanggapi tewasnya enam orang di KM50. Diksi “sewenang-wenang” hanya bisa diterapkan pada orang yang berwenang. Rakyat tentu tak bisa sewenang-wenang, karena tak memiliki kewenangan. Jokowi mesti belajar dari Kong Hu Cu (Confucius). Ketika ditanya murid-muridnya, apa yang akan dilakukan sang guru seandainya dia menjadi kepala negara, jawabnya: “Yang pertama tentulah meluruskan bahasa.” Bukan membangun militer, pertabiban (kedokteran) atau pembangunan infrastruktur. Mengapa? Tentu para muridnya heran. Apa pentingnya bahasa?

“Bila apa yang disampaikan tak tersampaikan dengan benar, makan yang seharusnya dikerjakan tak terkerjakan dengan benar. Bila yang seharusnya dikerjakan tak dikerjakan dengan benar, maka moral dan seni merosot, rakyat akan hidup dalam kebingungan. Bahasa yang tidak akurat dapat menghancurkan sebuah bangsa.” Demikian Kong Hu Cu alias Confusius. “Tingkatkan industri migas”, bila tersampaikan sebagai “tingkatkan industri miras”, misalnya, dapat menghancurkan satu atau dua generasi bangsa. Jadi, kita tak bisa bermain-main dengan bahasa.

Penulis adalah doktor pendidikan bahasa dan pengamat media, anggota Cebastra