Menguji Lelucon Logika Proyek Sederhana yang Bergaya Ala Jetset

  • Whatsapp
Megaproyek Jember. (istimewa)
banner 468x60

Oleh: Sutrisno

Sesekali dalam konteks tertentu bolehlah percaya dengan quote dari orang seberang nun jauh disana macam Amit Ray asal India yang berdalil bahwa ‘konsentrasi menarik faktor keberuntungan’. Perkataan penggila meditasi itu tampaknya cocok dengan pengalaman pribadi penulis.

Berawal dari gencarnya gaung janji lisan Bupati Jember Hendy Siswanto yang ingin memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 800 kilometer. Betapapun masih sebatas ucapan, namun muncul kesan menjadi traktat politik karena berkali-kali diucapkan Hendy dalam berbagai kesempatan mulai sejak pidato perdana pasca pelantikan tanggal 26 Februari 2021 maupun dialog hingga wawancara ke media massa.

Baca Juga

Selaku pemburu berita, tentu penulis diliputi rasa tergoda ingin tahu hal paling logis yang melatarbelakangi orang beken seperti Hendy berjanji demikian gawatnya. Sebab, selama satu dekade belakangan ini, dua orang Bupati Jember, yakni MZA Djalal dan Faida tidak pernah punya program sementereng itu pada proyek level kampung yang mereka geluti sebelumnya.

Terlebih lagi, kebijakan Hendy soal aspal jalan semakin tampak berbeda daripada pendahulunya karena bakal memakai multiyears. Skema anggaran ala proyek jetset lah kalau boleh dibilang. Terbayang dalam benak nantinya program perbaikan jalan menelan biaya sangat besar. Mengingat, minimal perhitungan proyek butuh dana diatas Rp10 miliar untuk satu paket proyek dengan jangka waktu pengerjaan lebih dari 12 bulan.

Syahdan, upaya penulis ‘melekan’ dengan googling dan tanya sana-sana sini agar tahu dasar paling logis yang melatar belakangi megaproyek tersebut digulirkan. Tapi, hasilnya nihil. Perasaan makin masygul saat melihat satu-satunya data tersedia bertajuk ‘Jember Dalam Angka’ yang dilansir BPS tahun 2021 ternyata tiada mencantumkan sedikitpun gambaran perihal data kerusakan jalan dibawah wewenang Pemkab Jember. Namanya doang ‘Jember Dalam Angka’. Jember, busyet bener.

Rupanya bukan sepenuhnya salah BPS. Ikhwal situasi yang terjadi, ternyata untuk kebutuhan proses survei tahunan pada lembaga tersebut tidak mendapat suplai informasi memadai dari Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember. Hal itu tertera jelas keterangannya dengan adanya tanda bintang pada halaman 393 di dokumen hasil sigi yang bisa diakses oleh siapapun asal punya paket internet.

Tanggal 28 Februari 2021, penulis mengirim naskah berita dari hasil peliputan masalah itu ke redaksi nusadaily.com. Sehingga, terbitlah berita berjudul ‘Secuilpun Bina Marga Tak Sediakan Info Jalan Rusak ke data ‘Jember Dalam Angka’.

BACA JUGA: Secuilpun Bina Marga Tak Sediakan Info Jalan Rusak ke data ‘Jember Dalam Angka’

Lantas, dari sinilah quote Amit Ray tentang keberuntungan yang datang karena faktor konsentrasi menjadi relevan bagi penulis. Tiba-tiba saja, seorang pejabat yang mengajukan syarat namaya dirahasiakan dalam pemberitaan bersedia mengirim data kerusakan jalan dalam kemasan jenis Exel 21 kilobyte.

Tergambar rinci bahwa Pemkab Jember berwenang menangani bidang jalan di 31 kecamatan sebanyak 2.601 ruas. Terdiri atas panjang jalan berupa permukaan aspal 2.166,2 kilometer; beton 57,3 kilometer; penetrasi makadam 117.201,4 kilometer; kerikil 341,3 kilometer; dan tanah belum tembus bersambung 36,3 kilometer.

Khusus pada jalan beraspal diantaranya mengalami kerusakan level berat 14,5 persen atau setara dengan panjang 377,7 kilometer; rusak sedang 15,3 persen atau 398,5 kilometer; rusak ringan 22,8 persen atau 593,2 kilometer. Sedangkan 47,3 persen atau 1.231,8 kilometer permukaan jalan aspal dalam kondisi baik.

Kesahihan data terkonfirmasi melalui proses triangulasi memadai kepada Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember tatkala masih dijabat Sudarmaji. Selain itu, data serupa ternyata juga masih dipakai oleh pengganti Sudarmaji, yakni Rahman Anda dalam dua kesempatan hearing di ruang Komisi C DPRD Jember, pada tanggal 12 April dan 31 Maret 2021.

Melalui rapat kali kedua yang beragenda pembahasan rancangan APBD, Rahman resmi mengajukan rencana skema anggaran multiyears dengan ploting anggaran secara berjenjang untuk proyek jalan. Dimulai tahun 2021 teralokasi Rp115,2 miliar; dan senilai Rp549,8 miliar pada tahun 2022. Sehingga, totalnya sebanyak Rp664,8 miliar.

BACA JUGA: Siapa Berani Ikut Tantangan Tender Multiyears, Megaproyek Jalan Jember Rp664,8 Miliar?

Proyeksi panjang perbaikan jalan berubah dari 800 menjadi 1.080 kilometer. Tak apalah berganti angka. Maklum, Jember belum punya Perda RPJMD baru. Ibarat kata, tanpa beleid acuan pembangunan maka boleh-boleh saja target program diubah-ubah sesukanya yang punya kuasa. Toh perubahannya malah tambah panjang, bahkan melampaui garapan ukuran jalan legendaris Anyer – Panarukan yang pernah dilakukan kolonialis nan kejam dari Belanda, Willem Daendels mulai tahun 1807 silam.

Walau tak sesangar Willem Daendels, paparan Rahman sanggup membuat takjub para legislsator Komisi C dalam rapat yang berlangsung sedikitnya 20 menit. Hasil hearing sangat mulus, multiyears mutlak diamini tanpa sepatah katapun anggota Dewan menentang atau minimal berdebat pada subtansi proyek.

Justru para wakil rakyat memberi beragam pujian terhadap Rahman yang dinilai dapat mengartikulasikan visi misi Bupati dengan program yang terfokus pada pembenahan infrastruktur untuk menjawab keluhan awam. Apalagi, kemasannya keren: multiyears. Tidak biasa dan baru kali ini terjadi, proyek jalanan kabupaten antar kecamatan dibaluti kebijakan tahun jamak.

Padahal, ungkapan Rahman jika dianalisa lebih presisi mengandung kelemahan dari sisi alasan yang dikemukakan. “Tahapan konsultan perencanaan 3 bulan, lelang kontruksi kurang lebih 2 bulan, pelaksanaan 5 bulan. Kalau dihitung lebih tahun anggaran,” ucap dia kala itu.

Dalil demikian itu terasa seperti lelucon oleh sebab mengakumulasi 10 bulan dari ketiga tahapan yang sejatinya berbeda konteks tersebut. Malah mengada-ada lagi dengan memaksakan diri memperkuat argumentasi atas prediksi prosesnya bakal melewati tahun anggaran 2021.

Sudah sangat jelas Rahman menyebut durasi pengerjaan hanya 5 bulan. Adapun perencanaan dan lama lelang atau tender bukan termasuk dalam hal durasi pengerjaan harus lebih 12 bulan seperti yang dipersyaratkan pada ketentuan multiyears merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tapi apa lacur? Keputusan politik sudah dibuat melalui pengesahan Perda APBD Jember 2021 semenjak jam 23.10 tengah malam pada 5 April 2021. Pejabat dan politisi bakal mudah berlindung dibalik alasan pragmatis: Perbaikan jalan adalah kebutuhan rakyat. Sedangkan prosesnya abaikan saja, dan anggap lelucon menarik ditonton.

Tak usah peduli kenyataan kedepan siapa sejatinya yang menikmati bejibun uang negara antara rakyat atau bandar besar, jika megaproyek jadi diluncurkan untuk perbaikan 782 ruas jalan? Yang Jelas, ada proyek gurih 30 paket dari anggaran Rp664,8 miliar dengan nilai rata-rata Rp22,1 miliar.

Ditambah lagi, kerenyahan dua paket pembangunan jembatan senilai Rp8,4 miliar; dan sepaket proyek lagi pada penerangan jalan umum (PJU) yang mengandung dana super jumbo Rp110,8 miliar. Kurang apa coba?

Sebagai penutup, dalam praktek politik acapkali kita kerap menyaksikan moralitas yang ternegasikan. Gambaran hipotesa atas wejangan sang legenda politisi-penguasa pragmatis nan oportunis, Niccolo Machiavelli yang berkata “seorang penguasa yang bijaksana harus membangun kekuasaannya berdasarkan apa yang ia sendiri kuasanya dan bukan berdasarkan apa yang orang lain kuasai”.

*Penulis adalah wartawan nusadaily.com di Jember