Sabtu, Januari 22, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaOpinionMenanti Implementasi dari Pedoman Implementasi

Menanti Implementasi dari Pedoman Implementasi

Oleh: Dr. Wadji, M.Pd.

Dua hari lalu (Senin, 6 Desember 2021), dalam acara Hukum di Tengah Kita, JTV mengangkat topik “Kritik Stella Berujung Pidana.” Di studio, selain Stella Monica Hendrawan, hadir pula kuasa hukumnya, Habibus Shalihin, S.H, dan Sekretaris PAKU ITE, Anindya Shabrina.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Sementara itu Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.Si., Staf Ahli Menkominfo hadir secara virtual. Sebagaimana diketahui bahwa Prof. Henry adalah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU ITE pada tahun 2016. Secara otomatis Prof. Henri adalah orang yang berkecimpung langsung dalam perubahan pertama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Acara yang digelar sekitar satu jam itu, sebenarnya juga mengundang kuasa hukum pelapor (klinik kecantikan), namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Klarifikasi tertulis dari kuasa hukum pelapor ditayangkan dan dibacakan oleh pembawa acara.

Sebagaimana diberitakan di banyak media masa, salah satu konsumen yang menjadi korban kriminalisasi dengan menggunakan alat Undang-undang ITE dan saat ini sedang viral adalah Stella Monica Hendrawan.

Stella mengunggah curhatannya lewat Instagram Story. Stella kecewa terhadap pelayanan salah satu klinik kecantikan di Surabaya. Alih-alih meminta maaf kepada Stella, tapi justru salah satu dokter di klinik tersebut melaporkan Stella ke Polda Jatim.

Hampir sembilan bulan Stella menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal 14 Desember 2021 nanti, nasib Stella ditentukan oleh majelis hakim, apakah akan diputus bebas atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE.

Sebagai representasi pemerintah, Prof. Henri Subiakto dalam penjelasannya cukup memuaskan penonton televisi yang berslogan “100% Jatim” itu.. Masalah penafsiran sepihak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dikritisi oleh Prof. Henri.

Baca Juga: Bedah Buku Korban UU ITE “Matinya Kebebasan Berpendapat”

Penafsiran sepihak itu menjadi biang keladi seolah-olah negara kita membatasi kebebasan berekspresi. Saat ini, selain sebagai Staf Ahli Menkominfo, Prof. Henri juga sebagai Ketua Subtim I Kajian Undang-undang ITE. Menurut Prof. Henri, tahun ini Undang-undang ITE mengalami revisi yang kedua.

Ketika Anindya menanyakan progres revisinya sampai di mana, Prof. Henri menyatakan bahwa saat ini Presiden tinggal berkirim surat kepada DPR. Sementara itu sekarang DPR sedang reses.

Tentu, ini merupakan kabar gembira bagi pegiat kebebasan berekpresi di Indonesia. Semoga hasil revisinya memenuhi harapan masyarakat dan memberi rasa keadilan bagi semua.

Baca Juga: Peluncuran Microsite dan Buku Korban UU ITE, Semua Bisa Kena

Prof. Henri menyatakan bahwa Undang-undang ITE memang telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu pemerintah membuat pedoman. Pedoman ini, kata Prof. Henri, bisa berlaku surut, karena ini pemahaman terhadapan undang-undang, bukan terhadap peraturan.

Pedoman yang dimaksud Prof. Henri adalah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pedoman Implementasi itu disebutkan bahwa sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum.

Baca Juga: Mahfud MD: Revisi UU ITE Segera Masuk ke legislasi DPR

Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

Disebutkan pula bahwa delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE.

Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Jika aparat penegak hukum menaati Pedoman Implementasi tersebut, mestinya Stella Monica nanti akan diputus bebas.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Henri, aparat penegak hukum yang tidak menaati Pedoman Implementasi itu, jelas yang bersangkutan tidak loyal terhadap atasannya.

Orang yang berpendapat, kata Prof. Henri, tidak bisa dipidana. Korban sebagai konsumen juga tidak bisa dipidana.

Baca Juga: Didampingi Kuasa Hukum, AR Laporkan HTB atas Dugaan Pelanggaran UU ITE

“Penegak hukum harus mengikuti kesepakatan Jaksa Agung dan Kapolri. Kalau masih ada kasus-kasus seperti itu, dan kalau di bawahnya masih ada interpretasi yang berbeda, ini berarti tidak loyal terhadap atasannya. Saksi ahli yang berbeda dengan pedoman juga perlu diungkap. Karena banyak sekali orang yang merasa tahu, tapi tidak paham,” kata Prof. Hendri dengan tegas.

Pernyataan keras Prof. Henri memang sangat beralasan. Banyak penegak hukum masih mengabaikan Pedoman Implementasi tersebut. Undang-undang ITE memang telah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Meskipun MK berpendapat bahwa Undang-undang ITE tersebut konstitusional, namun memang ada beberapa pasal yang harus diberi penjelasan. Pasal-pasal itu rawan ditafsirkan sepihak dan digunakan secara sewenang-wenang untuk menjerat korban.

Sebelum terbit Pedoman Implementasi, sebenarnya aparat penegak hukum telah memiliki beberapa dasar sebagai pedoman penafsiran, antara lain adalah Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008. Namun demikian, produk hukum tersebut seringkali memang tidak digubris.

Pernyataan Prof. Henry tersebut semakin meyakinkan saya dan kawan-kawan senasib, bahwa kami merupakan korban kriminalisasi dengan menggunakan Undang-undang ITE.

Sekalipun Prof. Henry menampik bahwa di negeri ini tidak ada pembungkaman berpendapat, namun dalam realitasnya apa yang menimpa kami tak bisa dipungkiri merupakan preseden buruk bagi kebebasan berekpresi dan perkembangan demokrasi.

Baca Juga: Fira Azahra Adella, Pedangdut asal Kota Santri Kembaran Uut Permatasari

Hingga saat ini Undang-undang ITE telah memakan korban ratusan orang. Dikatakan sebagai korban, karena Undang-undang ITE dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki nafsu untuk menjerat dan memidanakan orang. Mereka berasal dari pelbagai latar belakang dan penyebab.

Perbedaan pandangan dan kepentingan yang harusnya diselesaikan dengan cara musyawarah, namun harus berakhir di meja hijau. Begitu pula kriminalisasi atasan kepada bawahan, produsen kepada konsumen, majikan kepada buruh. Hal-hal tersebut menjadi hal yang makin lumrah. Lagi-lagi alatnya juga Undang-undang ITE.

Sebagai korban, kami menganggap bahwa ketika penegak hukum melakukan kekeliruan penafsiran terhadap produk hukum dan bersekongkol dengan pelapor dengan penafsiran sepihak terhadap undang-undang, tak bisa dianggap sebagai masalah kecil.

Para penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim adalah representasi negara, karena mereka adalah aparatur negara. Jika aparatur negara bertindak sewenang-wenang dan melakukan pelanggaran berat dengan tidak menaati undang-undang dan segala produk turunannya, lalu masyarakat kita akan berharap kepada siapa?

Beberapa kali saya terlibat dalam obrolan bersama teman-teman sesama korban Undang-undang ITE. Mereka rata-rata mengalami trauma yang berkepanjangan.

Ada yang trauma melihat polisi, ada yang trauma ketika melewati depan kantor pengadilan. Ada pula yang trauma ketika lewat depan lembaga pemasyarakatan. Pengalaman dikriminalisasi dengan Undang-undang ITE tak mudah terhapus dari ingatan begitu saja.

Trauma yang dialami oleh korban secara otomatis juga menimbulkan efek ketakutan bagi orang lain yang belum menjadi korban. Undang-undang ini bisa menyasar siapa saja. Bila hari ini saya, besok mungin Anda. Bila hari ini kami, mungkin besok adalah kalian.

Rasanya tak pernah saya lupakan dalam hidup saya, ketika 9 Desember dua tahun lalu, di Pengadilan Negeri Malang, jaksa menuntut saya dengan pidana 2 tahun penjara, denda 10 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan.

Setidaknya dalam 3 tahun terakhir saya memeroleh rekor tuntutan tertinggi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Dalam pengamatan saya, tidak hanya pengunjung sidang saja yang merasa kaget, namun saya melihat ekspresi kecewa dari salah satu hakim yang mengadili perkara ini tak dapat disembunyikan. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa jaksa akan menuntut seberat itu.

Dalam belasan kali sidang yang saya jalani, aroma penggiringan opini sangat terasa. Sebagai seorang terdakwa, di ruang persidangan posisi saya jelas sebagai inferior. Ada ketimpangan kuasa yang sangat tajam, njomplang kata orang Jawa. Saya sebagai pribadi tunggal harus berhadapan dengan superioritas sebuah ormas besar.

Guyonan saya yang memlesetkan singkatan ormas tertentu, ternyata berbuntut panjang. Tekanan psikologis seringkali saya terima, di luar dan di dalam pengadilan.

Belum lagi ada oknum yang mengerahkan para guru dengan berseragam organisasi. Anehnya, beberapa guru yang saya temui, sebenarnya tidak tahu persis untuk apa mereka didatangkan ke pengadilan negeri.

Saya selalu menganggap, ini adalah setingan yang sangat licik, dan dalam waktu yang sama pula, hal itu merupakan tindakan yang norak, sembrono, dan sekaligus arogan, kalau tidak boleh saya katakan sebagai ide yang kurang cerdas.

Mereka didatangkan untuk melakukan tekanan psikologis terhadap saya dan memberi dukungan kepada pengurus ormas yang kala itu menjadi saksi pelapor. Para guru itu meninggalkan tugasnya mengajar di sekolah untuk memenuhi ruang sidang, ruang tunggu, dan halaman pengadilan.

Sebuah pemandangan yang mungkin lebih lucu daripada guyonan saya tentangan plesetan ormas itu. Tapi mungkin akan lebih lucu lagi jika banyak aparat penegak hukum membuat pedoman sendiri, sementara pemerintah telah menerbitkan pedoman yang resmi. Selamat tertawa, meskipun belum ada pedoman tertawa yang resmi.

Penulis adalah Redaktur Ahli Nusadaily.com, relawan PAKU ITE, mahasiswa Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

@nusadaily.com Nadzira Shafa sempat hamil anak Ameer Azzikra #tiktoktaiment ♬ Filtered Light - Nik Ammar / Mike Reed