Melawan Politik Dinasti di Pilkada Surabaya

  • Whatsapp
politik dinasti surabaya
Muhammad Misbah Sadjad

Oleh: Muhammad Misbah Sadjad*

DALAM setiap pilkada, masyarakat (hampir) selalu dipertontonkan dengan politik kekerabatan atau politik dinasti – sebuah cara instan untuk mempertahankan status quo atas kekuasaan agar tidak jatuh kepada orang lain. Kekuasaan dimaknai seperti harta peninggalan yang diwariskan secara turun temurun kepada keluarga, kerabat atau kolega terdekat yang diyakini dapat melanggengkan kekuasaannya. Politik dinasti secara etik – bukan hanya mengabaikan, tetapi telah menabrak sendi-sendi demokrasi dan mengorbankan kedaulatan anggota partai politik dalam keseluruhan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah. 

Munculnya nama Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya 2020 adalah salah satu contoh politik dinasti yang dipertontonkan kepada publik Surabaya dengan pendekatan yang seolah-olah demokratis. Disebut demikian karena dinamika yang berkembang sebelumnya bukan nama mereka yang menguat dalam bursa pencalonan, tetapi nama Whisnu Sakti Buana, wakil walikota Surabaya di era Risma sekaligus putra pendiri PDIP yang sangat berjasa membesarkan partai berlogo moncong putih itu.

Bacaan Lainnya

Penetapan nama Eri Cahyadi – Armuji sebagai kontestan Pilkada surabaya 2020, memang cukup kontroversial dan mengagetkan banyak pihak, khususnya kader-kader PDIP Surabaya. Karenanya tidak salah jika publik kemudian menduga-duga dengan berbagai asumsi miring. Intinya, dugaan itu menunjuk pada adagium bahwa politik dinasti dan kekerabatan telah terjadi di Surabaya, dan Eri Cahyadi-Armuji disebut-sebut berasal dari jejaring politik dinasti walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang tak ingin kekuasaannya jatuh ke orang lain.

Politik Dinasti dan Egalitarianistik

Dalam pendekatan kesejarahan, politik dinasti bukanlah hal baru. Model ini sudah terjadi sejak era-era sebelumnya di masa lampau. Para pakar politik menyebut politik dinasti itu tidak baik diterapkan pada sistem demokrasi yang sedang kita bangun karena telah mendistorsi prinsip kesederajatan (egalitarianistik) sebuah kontestasi sebagai bagian dari nafas demokrasi. Politik dinasti cenderung berwatak oligarki serta menjadi penghalang dalam distribusi kekuasaan yang berkeadilan. Politik model ini juga berpotensi bagi tumbuh suburnya korupsi.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUUXIII/2015 telah memberikan landasan legal formal bagi politik dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Namun fenomena ini tak bisa dibiarkan, karena watak politik dinasti itu cenderung hegemonik, tidak demokratis dan cenderung mengedepankan kekuasaan ketimbang kesetaraan dan kesejahteraan rakyat.

Penetapan nama Eri Cahyadi-Armuji cenderung dipaksakan, bahkan terkesan paranoid. Publik Surabaya digiring agar memilih calon “boneka” tersebut. Sejumlah publikasi bergambar Risma terselip narasi “Iki Penerusku Rek”. Dengan menggunakan nama besar Risma, seolah-olah persoalan Surabaya sudah selesai, padahal masih jauh panggang dari api. Banyak hal yang patut dikritisi agar publik paham dan mengerti bahwa Surabaya tidak akan pernah selesai dengan hadirnya pemimpin boneka, yang tentu saja tidak memiliki konsep pembangunan kota yang visioner.

Catatan Kritis untuk Risma

Selama kurun waktu 2015-2018, terdapat 85 kandidat yang berasal dari dinasti politik tumbang dalam kontestasi pilkada. Tumbangnya para kandidat berjejaring politik dinasti disebabkan karena ketidak-puasan publik terhadap kinerja kepala daerah sebelumnya. Publik mengidealkan terjadinya perubahan kepemimpinan di daerah dengan harapan ada perkembangan lebih mendasar dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan pengamat politik tentang kepuasan publik Surabaya terhadap Walikota, Tri Rismaharini yang diduga telah memaklumkan lahirnya politik dinasti di Kota Pahlawan.

Pengamat Politik Unibraw Malang, Faza Dhora Nailufar mengatakan, popularitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) bukan sepenuhnya berasal dari sejumlah prestasinya yang diraihnya, tetapi lebih dipengaruhi oleh peran pembingkaian media. Sedangkan segala kekurangannya hampir tidak pernah diberitakan – pemberitaan mengenai Risma cenderung tidak berimbang. Inilah yang menyebabkan Walikota perempuan pertama Surabaya tersebut terbuai dengan pujian dan tidak lagi termotivasi untuk membenahi segala karut marut yang terjadi di kotanya.

Menurut Faza, sejak memimpin Surabaya hingga saat ini, Kota Pahlawan tersebut masih diliputi sejumlah permasalahan, seperti masih adanya pungutan liar di bidang pendidikan dan layanan transportasi yang buruk.  Anggapan ini diperkuat dengan hasil survei dari Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora), FISIP Unibraw, yang hasilnya menunjukkan masih banyak publik yang tidak puas dengan kinerja Risma.

Pandangan Faza yang diperkuat dengan hasil survei di atas menunjukkan bahwa publik Surabaya menginginkan hadirnya pemimpin baru yang tidak terkontaminasi oleh bayang-bayang politik dinasti masa lalu. Dengan demikian, maka paslon Machfud Arifin sangat terbuka lebar untuk memenangkan pertarungan melawan dinasti politik yang didesain oleh Walikota sebelumnya.

Apa yang tampak tak mencerminkan yang sesungguhnya. Di antara gemerlapnya kota Surabaya, terdapat gulitanya daerah-daerah pinggiran – di antara semerbak harumnya prestasi yang diperoleh, terdapat kawasan kumuh (slum area) dan kawasan pemukiman dengan kualitas buruk yang dibangun di lahan ilegal (squatters area). Di samping itu, terjadi disparitas yang mencolok antara kaya dan miskin juga tergambarkan dalam potret Surabaya yang sesungguhnya. Terdapat pengelompokan dalam enclave-enclave perumahan bagi masyarakat kaya di samping slum dan squatters area yang dihuni oleh kaum miskin perkotaan. Problem lanjutan dari permasalahan kota Surabaya adalah persoalan ekonomi, terutama dalam hal penyediakan lapangan pekerjaan formal bagi masyarakatnya.

Melawan Politik Dinasti

Memang tidak mudah mengalahkan kandidat yang berasal dari jejaring politik dinasti. Ada sejumlah hak istimewa (privilege) yang patut diwaspadai, antara lain: (i) keberpihakan kepala daerah yang sedang menjabat; (ii) penggunaan “mesin birokrasi” atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program pemenangan; (iii) pemanfaatan dana APBD untuk kepentingan kampanye; dan (iv) netralitas penyelenggara Pilkada.

Kendati tidak selalu, keempat privilege di atas lazim digunakan oleh calon kepala daerah yang berjejaring dengan politik dinasti untuk memenangkan pilkada. Sebagai paslon yang diasumsikan berasal dari dinasti politik, maka pasangan Eri-Armuji sangat diuntungkan.

Dalam konteks pilkada Surabaya, tiga dari empat privilege tersebut diduga telah terjadi pelanggaran, terutama keberpihakan walikota Surabaya dan ASN, serta dugaan penggunaan APBD yang disiasati untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. Sejumlah laporan terkait kasus itu sudah terpublikasi di berbagai media massa. Bahkan, untuk beberapa kasus tertentu sudah dilaporkan oleh masyarakat dan telah diproses di Bawaslu Surabaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dinamika pilkada Surabaya 2020 berjalan kurang fair dan tidak sportif sebagai prinsip dasar dari hukum pilkada.

Cara-cara kotor seperti itu (memang) selalu mewarnai dalam setiap kontestasi pilkada yang melibatkan paslon yang berjejaring politik dinasti. Dengan begitu, satu-satunya tumpuan harapan paslon penantang hanya kepada independensi penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu). Harapan itu bukan dalam bentuk keberpihakan, tetapi lebih kepada penyelenggaraan pilkada agar berlangsung jujur dan adil (jurdil) dan penyelenggaranya tidak berpihak. Sehingga pilkada betul-betul melahirkan kepala daerah yang bermutu.

Pada bagian lain, pengorganisasian dan soliditas tim pemenangan paslon, serta penguatan basis dukungan juga menjadi faktor kunci dalam kegiatan pemenangan.

Machfud Arifin-Mujiaman adalah Solusi?

Machfud Arifin-Mujiaman adalah paslon Walikota Surabaya yang tidak berbasis partai politik (non partisan). Keduanya adalah sosok profesional yang sukses di bidangnya masing-masing.

Machfud adalah purnawirawan jenderal bintang dua yang pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara, Kapolda Kalimantan Selatan, dan Kapolda Jawa Timur, serta jabatan-jabatan strategis kepolisian lainnya. Saat Pilpres 2018 silam, ia menjadi Ketua Tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Jawa Timur, dan berhasil memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf di daerah ini. Sedangkan Mujiaman, dikenal sebagai profesional internasional yang dekat dengan masyarakat kecil. Meskipun sudah menjadi direktur PDAM Surabaya, Mujiaman masih mau meluangkan waktu sebagai ketua Rukun Warga (RW) di lingkungan tempat tinggalnya di Keluruhan Dukuh Kupang, Surabaya.

Berbekal pengalaman, “Duo Arek Suroboyo” ini bertekad memberikan yang terbaik untuk Surabaya. “Maju Kotane, Makmur Rakyate” adalah slogannya. Slogan yang visioner itu dibuat berdasar reasoning yang logis dan proses kontemplasi mendalam setelah melihat potret kemajuan Surabaya selama ini yang dinilainya masih semu.

Surabaya sebagai kota metropolitan membutuhkan pemimpin yang energik, progresif dan visioner. Ketokohan dan visi misi paslon Machfud-Mujiaman adalah solusi untuk perubahan lebih baik bagi kota Surabaya ke depan. Solusi ini tergambar dari sejumlah hasil riset dengan kesimpulan bahwa Kota Surabaya membutuhkan “Pemimpin Baru” yang tak terkait dengan dinasti politik masa lalu.

Hasil Survei Poltracking

Lembaga survei Poltracking merilis hasil survei elektabilitas paslon nomor urut dua (Machfud-Mujiaman) sebesar 51,7 persen, unggul 17,6 persen dari pesaingnya yang hanya memperoleh 34,1 persen. Paslon Machfud-Mujiaman juga unggul di komunitas pemilih suku Jawa dan Madura lebih dari 53 persen.

Selain itu, paslon Machfud-Mujiaman juga memiliki keunggulan pada basis-basis politik dan kultural di akar rumput (grass root). Sebut saja, basis NU dan basis nasionalis. Di basis NU, paslon Machfud-Mujiaman dapat “mencuri” kantong-kantong kultural nahdliyin yang berbasis pada tokoh-tokoh sentralnya, seperti kiai kampung, banom-banom NU, dan lain-lain. Sedangkan pada basis nasionalis, paslon dengan nomor urut dua itu mendapatkan limpahan dukungan yang signifikan dari kelompok-kelompok nasionalis mainstream yang militan setelah tokoh idolanya terlempar dari bursa pencalonan Walikota Surabaya.

Berdasar analisis di atas, besar kemungkinan paslon Machfud-Mujiaman akan melenggang ke Balai Kota menggantikan politik dinasti yang sudah berlangsung selama dua puluh tahun di Surabaya.(*)

*1.Direktur Pusat Kajian Demokrasi, HAM & Lingkungan Hidup Jatim (Pukad-Hali)

2. Pengurus DPW Nasdem Jatim