Kamis, September 23, 2021
BerandaOpinionKPK, TWK, dan Intrik Kuasa

KPK, TWK, dan Intrik Kuasa

- Advertisment -spot_img

Oleh : Satria Rangga Putra

Gonjang-ganjing dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyeruak. Kali ini terkait nasib 75 pegawainya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK, 51 pegawai mendapat warna merah dari asesor karena dianggap tidak bisa dibina dan potensial dipecat sedangkan 24 pegawai sisanya dinyatakan masih bisa dibina.

24 pegawai KPK yang dinyatakan masih bisa dibina dapat mengikuti kursus wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai prosedur alih status mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN). Gonjang-ganjing soal KPK saat ini merupakan muara dari Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif. Konsekuensi dari putusan MK tersebut adalah diakomodirnya klausul alih status pegawai KPK ke dalam revisi UU KPK beberapa waktu yang lalu.

Alih status 75 pegawai KPK yang terganjal TWK seolah menunjukkan ada upaya terselubung “menjegal” pegawai yang dianggap tidak loyal. Dalam rezim UU ASN saat ini tidak dikenal apa yang disebut sebagai ahli status. Oleh karena itu, proses ahli status pegawai KPK menjadi ASN yang diamanahkan dalam revisi UU KPK sampai membuat Presiden mengeluarkan PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam PP tersebut sebenarnya juga tidak diatur soal TWK sebagai syarat alih status bagi pegawai KPK.

 Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 PP No. 41 Tahun 2020 yang menyebutkan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan syarat: a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; d. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 41 Tahun 2020 tahapan alih status pegawai KPK dilaksanakan dengan: a. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi saat ini; c. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki; d. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 rnenjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dari dua ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2020 terkait syarat alih status pegawai KPK dan tahapannya, tidak ada ketentuan satu pun yang menyebutkan soal pelaksanaan TWK. Ketentuan mengenai asesmen TWK baru muncul dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pemberian sub-delegasi kepada KPK untuk menerbitkan peraturan dalam rangka mengatur “syarat lain” alih status pegawai KPK sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf f PP No. 41 Tahun 2020 justru melebar dan disalahartikan dengan penambahan norma berupa asesmen TWK. Dalam menentukan “syarat lain” sebagaimana Pasal 3 huruf f PP No. 41 Tahun 2020, KPK seharusnya merujuk pada perundang-undangan tentang ASN. Dalam menentukan “syarat lain”, KPK wajib hukumnya mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 Jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. PP tersebut memang mensyaratkan adanya TWK yang merupakan bagian dari standar kompetensi dasar, namun peruntukkannya bukan untuk alih status pegawai melainkan pengadaan PNS baru. Oleh karena itu, dimasukkannya klausul asesmen TWK dalam Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 merupakan hal yang dipaksakan.

Jika KPK ingin menambahkan “syarat lain” seharusnya dapat mengadopsi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 yang berisi tentang syarat formal untuk menjadi PNS. Asesmen TWK tidak ada korelasinya sama sekali dengan alih status pegawai KPK, karena beralih status pegawai dengan pelamar baru untuk menjadi pegawai syarat formalnya bisa sama tapi mekanisme seleksinya tentu berbeda. Mereka yang beralih status pegawai seharusnya dipahami bukan orang baru secara “kepegawaian” karena mereka telah berkecimpung cukup lama di KPK. Oleh karenanya komitmen mengenai kebangsaan dan keindonesian bukan hal yang patut dipertanyakan lagi bagi 75 pegawai KPK yang “terjegal” TWK, karena mereka telah mengimplementasikannya dalam kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi sehari-hari.

Perspektif HAM

- Advertisement -

Asesmen TWK kepada pegawai KPK dilakukan sebanyak dua kali yaitu secara tertulis dan lisan. KPK dalam melaksanakan asesmen TWK selain bekerja sama dengan BKN juga turut melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI), Pusat Intelijen tni Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pertanyaan yang kurang relevan bahkan cenderung tidak etis untuk dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul dari asesor kepada pegawai KPK diantaranya “pilih Pancasila atau Al-Quran ?, islamnya islam apa ?, ikut pengajian apa ?, ustad idola favoritnya siapa ?, bisa tidak bacaan doa qunut ?, kenapa belum menikah ?, apakah masih punya hasrat atau tidak ?, bagaimana mengenai donor darah yang penganut agama lain ?, apakah punya pacar ?, kalau pacaran ngapain aja ?”. Sebagai pegawai yang telah lama mengabdi di KPK, pertanyaan sampah tersebut tentu tidak wajar dan cenderung diskriminatif serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

Konstitusi UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif serta perendahan harkat dan martabat. Pasal 28I ayat (2) menyebutkan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Lebih lanjut dalam Pasal 28G ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Selain dalam konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga mempertegas bahwa setiap orang di republik ini harus terbebas dari diskriminasi dan segala tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Pasal 2 UU HAM menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Asesmen TWK bagi pegawai KPK dapat dikatakan telah mereduksi semangat pemuliaan hak asasi manusia. Berbagai pertanyaan dalam asesmen TWK yang cenderung diskriminatif dan menyudutkan serta sangat sedikit muatan tentang upaya pemberantasan korupsi tentu menimbulkan pertanyaan untuk apa sebenarnya tes tersebut dibuat. Tidak dilibatkannya Komnas HAM serta unsur-unsur masyarakat dalam penyusunan standar pertanyaan asesmen TWK membuat proses tersebut semakin tidak transparan dan tidak menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, pimpinan KPK beserta lembaga pelaksana asesmen TWK tersebut wajib hukumnya untuk memberi transparansi kepada publik terkait berbagai polemik yang menyelimuti asesmen TWK tersebut.

TWK dan Intrik Kuasa

Dalam tubuh suatu organisasi tentu tidak lepas dari yang namanya konflik. Konflik dalam organisasi seringkali terjadi karena adanya dua kepentingan kelompok yang saling berbenturan. Hal itulah yang selama ini terjadi di KPK, dimana terdapat friksi antara kelompok “independen” dengan “trunojoyo”. Masih teringat di pikiran ketika Direktur Penyidikan KPK kala itu Brigjen Aris Budiman mendatangi pansus angket DPR dan mengungkap adanya friksi tersebut meski ia menyatakan itu persoalan personal karena pribadinya “diserang” oleh Novel Baswedan dkk.

Barangkali karena adanya friksi itulah istilah kelompok Taliban-Radikal menjadi istilah yang berkembang untuk melabeli kelompok tertentu yang ada di KPK. Saling intrik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah hal yang tidak terhindarkan dalam tubuh KPK hingga saat ini.

Menengok dari apa yang terjadi kala itu, tentu persoalan asesmen TWK 75 pegawai KPK saat ini diduga kuat sebagai upaya “pembersihan” secara halus dan elegan berkedok asesmen wawasan kebangsaan. TWK diyakini hanya sebagai alat untuk membersihkan mereka yang lurus dan kritis kepada pimpinan KPK. Asesmen TWK pegawai KPK selain memiliki problem yuridis juga telah mencoreng wajah 75 pegawai KPK yang terjegal.

Mereka yang tak lulus TWK secara a contrario telah dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan bahkan tertuduh radikal dan tidak pancasilais di mata masyarakat. Nihilnya upaya pimpinan KPK untuk melakukan revisi terhadap Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 yang memiliki problem yuridis semakin menunjukkan bahwa ada itikad tidak baik untuk membiarkan 75 pegawai KPK terhempas keluar. Tidak dapat dipungkiri friksi lama antar kelompok di KPK hingga saat ini yang berujung saling intrik dan “menjegal” satu sama lain membuat KPK hancur secara perlahan dari dalam.

Konflik dan dinamika dalam tubuh organisasi merupakan hal yang wajar dan harus dikelola dengan baik. Tapi ketika pimpinan tidak paham cara mengelola konflik dengan baik, maka pihak yang dianggap kritis akan ditendang keluar dengan berbagai cara, hal itulah yang sedang terjadi di KPK saat ini. Upaya TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) untuk menendang pegawai KPK yang lurus dan berintegritas melalui kuasa invisible hand tentu menjadi preseden buruk, terlebih KPK adalah lembaga penegak hukum bukan lembaga politik. Jika kita membalik pertanyaannya, mengapa Ketua KPK yang jelas memiliki permasalahan etik tidak pernah dilakukan asesmen TWK, sedangkan 51 dari 75 pegawai KPK yang lurus dan berintegritas berpotensi dipecat karena hasil TWK.

Instruksi Presiden tegas menyatakan hasil TWK harus menjadi masukan untuk perbaikan KPK, baik terhadap individu maupan institusi dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos. Presiden juga mengatakan bahwa masih ada peluang memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Posisi KPK telah diputus MK masuk ke dalam wilayah eksekutif, sedangkan pimpinan tertinggi eksekutif yaitu Presiden telah menginstruksikan agar 75 pegawai KPK tidak dipecat, pertanyaannya, siapa yang berkeinginan untuk memecat pegawai KPK tersebut ? pembaca pasti sudah tahu jawabannya. Jika instruksi Presiden hanya sebatas normatif saja dan tidak ada langkah konkret untuk menyelamatkan nasib 51 pegawai KPK yang akan dipecat, lantas apa gunanya instruksi tersebut ?, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.

*)Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

*Isi di dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

AnyFlip LightBox Embed Demo

popular minggu ini

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Genjot Pelatihan Inkubasi, Pemkot Mojokerto Targetkan Bentuk Ribuan Wirausahawan Baru

NUSADAILY.COM - MOJOKERTO - Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan ribuan pengusaha baru bakal terlahir di tengah pandemi COVID-19. Hal itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika...