Jumat, Agustus 6, 2021
BerandaOpinionJalan Panjang dan Berliku UU Cipta Kerja Hingga Diteken Jokowi

Jalan Panjang dan Berliku UU Cipta Kerja Hingga Diteken Jokowi

NUSADAILY.COM – JAKARTA –  Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR terbilang mengejutkan publik. Pasalnya, pengesahan UU tersebut dilakukan di tengah pandemi virus Corona.

Buntutnya, UU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga kalangan buruh. Sejumlah aksi massa terjadi sejak UU tersebut disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020.

Aksi massa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja itu bahkan sempat berakhir ricuh. Ada juga yang menggugat UU Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.

Kini, UU Cipta Kerja itu telah diteken Presiden Jokowi. UU itu resmi diundangkan dengan nomor UU 11 Tahun 2020. Berikut perjalanan UU Cipta Kerja mulai dari awal disahkan hingga akhirnya diteken Jokowi:

Disahkan DPR-Pemerintah 5 Oktober 2020

Omnibus law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui omnibus law RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi UU itu.

Ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan UU Cipta Kerja, terutama UU tentang pendidikan, serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan. Ada pula perubahan mengenai jumlah bab dan pasal dalam RUU Cipta Kerja. Saat disahkan pada 5 Oktober 2020, aturan itu setebal 905 halaman.

Naskah UU Cipta Kerja Diperbaiki Meski Sudah Disahkan

Pada prosesnya, meskipun sudah disahkan UU Cipta Kerja ternyata masih banyak yang diperbaiki. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat itu mengakui naskah UU Ciptaker yang telah disahkan di paripurna DPR masih dalam proses pengecekan untuk menghindari kesalahan pengetikan. Anggota Komisi VI DPR itu menyinggung soal salah ketik dalam revisi UU KPK yang disahkan pada 2019.

“Mengoreksi yang typo itu boleh, asalkan tidak mengubah substansi. Jangan sampai seperti tahun lalu, ada UU salah ketik soal umur ’50 (empat puluh)’, sehingga pemerintah harus mengonfirmasi lagi ke DPR,” ucap Baidowi, Kamis, 08 Oktober 2020.

Hal tersebut justru menuai kritik salah satunya dari Fraksi Demokrat DPR. Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan tidak menerima naskah RUU Ciptaker saat paripurna Senin 5 Oktober 2020 itu.

“Sudah 3 tiga periode saya jadi anggota DPR RI. Baru kali ini saya punya pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur,” ujar Didi.

Tak hanya Didi, anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon pun mengaku tidak tahu naskah apa yang disahkan di paripurna UU Cipta Kerja. Fadli Zon kembali mempertanyakan UU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin, 05 Oktober 2020 lalu.

“Pada rapur 5 Oktober 2020, sebagai anggota DPR RI saya tidak terima naskah RUU. Biasanya dibagikan dan dicerna dulu. Jadi tak tahu naskah apa yang disahkan,” kata Fadli Zon dalam cuitan yang dibagikannya kepada wartawan, Kamis, 08 Oktober 2020.

Sementara itu, Panja pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) DPR RI mengatakan penyisiran dilakukan agar isi UU Ciptaker sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada salah pengetikan (typo). Ia menegaskan perbaikan itu tidak mengubah subtansi.

“Kan memang sudah diumumkan, naskah final itu sudah. Cuma kita sekarang… DPR itu kan punya waktu 7 hari sebelum naskah resminya kita kirim ke pemerintah. Nah, sekarang itu kita sisir, jangan sampai ada yang salah pengetikan, tapi tidak mengubah substansi,” kata Ketua Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas saat berbincang dengan detikcom, Jumat 09 Oktober 2020 pukul 10.56 WIB.

Jumlah Halaman Berubah-ubah

Proses finalisasi naskah omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah selesai pada Senin, 12 Oktober 2020. Namun, jumlah halamannya bertambah banyak dari pada naskah yang beredar sebelumnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan naskah final UU Ciptaker terdiri dari 1.035 halaman. Naskah yang beredar berjumlah 905 halaman.

“Iya, iya (naskah 1.035 halaman itu yang final),” kata Indra saat dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.

Soal jumlah halaman yang bertambah, Indra mengatakan perubahan terjadi karena ada penyuntingan format terhadap naskah UU Cipta Kerja. Ia menegaskan substansi dari omnibus law UU Cipta Kerja tak ada yang berubah.

“Ya yang pentingkan substansinya bukan halamannya. Kalau halamannya kan itu format. Format itu memang harus dirapikan. Kan setelah diketuk kan dilihat lagi kalau hurufnya terlalu kecil, dirapikan, apa, spasinya ini dilonggarkan,” katanya

Selain naskah berjumlah 905 halaman dan 1.035 halaman, terdapat 2 versi lagi naskah UU Cipta Kerja. Dua versi naskah tersebut berisi 1.028 halaman dan 1.052 halaman.

Pada draf final dengan 1.035 halaman, terdapat perubahan pada pasal mengenai persetujuan lingkungan. Perubahan termuat dalam Paragraf 3: Persetujuan Lingkungan. Aturan di omnibus law ini mengubah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Pasal 24 UU Cipta kerja dalam ‘Paragraf 3: Persetujuan Lingkungan, ada ayat (5) yang mengalami perubahan. Pasal 24 ayat (5) ini menyatakan keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan untuk persyaratan penerbitan perizinan berusaha, persetujuan pemerintah pusat, atau pemerintah daerah.

Pada versi draf sebelumnya, persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak disebut. Barulah sejak draf versi 9 Oktober 2020 yang berisi 1.052 halaman, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai disebut. Padahal, UU Cipta Kerja sudah disahkan sejak 5 Oktober.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi kembali angkat bicara soal polemik sejumlah versi naskah UU Cipta Kerja berbeda yang beredar di publik. Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan draf setebal 905 halaman yang dibawa dalam rapat paripurna DPR 5 Oktober 2020 merupakan draf yang masih belum tervalidasi dan masih mengalami perbaikan.

“Kan sudah disampaikan itu validasi data yang masih pagi. Bisa jadi salah ambil bahan. Kan saat itu masih perbaikan dan dilakukan pencocokan dengan keputusan panja,” kata Awiek kepada wartawan pada Senin 12 Oktober 2020.

Awiek menjelaskan, dirinya juga mendapat draf versi 905 halaman. Namun, ia kembali mengatakan draf itu masih dapat berubah dan mengalami perbaikan.

“Jadi saya juga mendapatkan versi yang 905 itu tetapi itu kan masih belum diverifikasi kembali. Masih dalam proses pencocokan terhadap keputusan-keputusan panja,” katanya.

“Karena ketika kita lihat yang 905 itu kan kalau misalkan ambil datanya jam 10 pagi, itu 905, tapi kalau jam 11 siang itu sudah berubah lagi dan seterusnya, sambil melihat dokumentasi keputusan di panja,” imbuh Awiek.

Politikus PPP ini mengatakan saat rapat paripurna DPR RI memiliki naskah UU Cipta Kerja yang masih kasar. Kemudian, draf tersebut yang sekarang menjadi naskah UU Ciptaker setebal 1.035 halaman.

Awiek menegaskan saat UU Cipta Kerja disahkan sudah ada draf tertulisnya. Ia mengungkapkan draf yang disahkan di rapur Senin (5/10) lalu adalah draf yang memiliki substansi seperti naskah final UU Cipta Kerja setebal 1.035 halaman.

Namun, jumlah halamannya kembali berubah jadi 812 halaman. Hal itu dikonfirmasi Sekjen DPR Indra Iskandar pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Akhirnya, DPR RI pun menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman UU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa naskah resmi UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman.

“Kalau sebatas UU Cipta Kerja hanya sebatas 488 halaman, ditambah penjelasan menjadi 812 halaman, sehingga simpang siur jumlah halaman, ada yang seribu sekian, 900 sekian, secara resmi kami lembaga DPR RI, berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen (Sekjen DPR Indra Iskandar), netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman,” kata Azis dalam konferensi pers di gedung Nusantara III, kompleks DPR, Jakarta, Selasa 13, Oktober 2020.

Naskah UU Cipta Kerja Diserahkan ke Setneg

Setelah melewati proses yang cukup panjang dengan jumlah halaman yang berubah-ubah, akhirnya naskah final omnibus law Cipta Kerja disetor DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Naskah yang disetorkan halamannya berjumlah 812.

“Sesuai dengan penugasan pimpinan DPR kemarin, hari ini, saat ini saya akan menuju ke Setneg untuk mengantarkan. Ini RUU Cipta Kerja,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020.

Diserahkan ke PBNU-MUI untuk Jaring Masukan

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Mensesneg Pratikno untuk menyerahkan langsung naskah UU Cipta Kerja ke PBNU dan MUI. Pratikno juga sekaligus menjaring masukan dari sejumlah ormas Islam terkait UU Cipta Kerja tersebut.

“Bapak Pratikno hari ini bertemu pimpinan NU dan juga MUI. Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI. Sebenarnya tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan. NU dan MUI kan juga bagian dari pemangku kepentingan yang pastinya punya perhatian terhadap UU Cipta Kerja ini,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kepada wartawan, Minggu, 18 Oktober 2020.

“Pak Mensesneg mendatangi langsung Ketum NU, KH Said Agil Siradj di rumah beliau. Kemudian setelahnya, menuju kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi juga di kediamannya,” sambung Bey.

MUI telah menerima naskah omnibus law UU Cipta Kerja dari Mensesneg Pratikno. Draf UU Cipta Kerja itu berisi 1.187 halaman.

“Soft copy 1.187 dan hard copy 1.038,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi, lewat pesan singkat, Rabu, 21 Oktober 2020.

Tak hanya MUI, PP Muhammadiyah juga sudah menerima naskah UU Cipta Kerja dari Mensesneg. Jumlah halaman naskah UU Cipta Kerja itu sama dengan yang diterima MUI, yakni 1.187 halaman.

Penjelasan Mensesneg Soal Beda Jumlah Halaman

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kemudian memberikan penjelasan soal jumlah halaman.

“Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden,” kata Pratikno kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Pratikno menjelaskan, perubahan jumlah halaman itu lantaran dilakukannya formatting dan pengecekan teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Proses itu, menurut dia, memang harus dilewati sebelum sebuah undang-undang disampaikan ke Presiden dan diundangkan.

“Sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan. Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg,” tuturnya.

Kendati demikian, Pratikno memastikan isi dan substansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berbeda dari yang diserahkan DPR RI. Dia pun meminta perbedaan jumlah halaman tidak dijadikan indikator dalam mengukur kesamaan isi UU Cipta Kerja. Menurutnya, ukuran kertas dan font yang berbeda bisa membuat jumlah halaman berubah.

Baleg DPR juga memberi penjelasan soal berubahnya jumlah halaman dalam naskah UU Cipta Kerja usai diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg). Hal itu disebut terkait dengan perbedaan format di DPR dengan Setneg.

“Iya kalau halaman sih nggak masalah ya, itu karena ada perbedaan format. Ini ke depan akan kita coba satukan format antara yang di Setneg dengan yang di DPR. Itu pasti karena terkait dengan formatnya yang lebih… mekanismenya yang ada di Setneg dengan yang ada di DPR itu kelihatannya masih berbeda. Ke depan kita akan cocokkan format yg benar. Jadi itu intinya,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat dihubungi, Kamis, 22 Oktober 2020.

Selain perbedaan format, rupanya ada perubahan pasal dalam naskah UU Cipta Kerja terbaru. Supratman menyatakan Pasal 46 UU Cipta Kerja telah dihapus.

Pasal 46 UU Cipta Kerja yang terkait kewenangan BPH Migas ada dalam naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman yang diserahkan DPR ke Setneg. Supratman menyebut pasal itu memang tidak seharusnya ada di dalam UU Cipta Kerja.

Diteken Jokowi dengan Jumlah Halaman 1.187

Omnibus UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. Jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar.

Dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg), diakses detikcom pada Senin, 02 November 2020.

Jumlah halaman di UU ini adalah 1.187 lembar. Tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di halaman 769.

UU Cipta Kerja disahkan Jokowi lewat tanda tangan tertanggal 2 November 2020 atau hari ini. Ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dalam salinan ini, ada pula tanda tangan Lydia Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg.(A.Hanan Jalil)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments