Selasa, Desember 7, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaOpinionDijerat Karena Curhat

Dijerat Karena Curhat

- Advertisment -spot_img

Oleh: Dr. Wadji, M.Pd.

Sesuatu yang menjadi kecemasan Stella Monica Hendrawan dan keluarganya, akhirnya terjadi. Kamis, 21 Oktober 2021, persis seminggu sebelum peringatan Sumpah Pemuda, adalah hari yang tak mudah dilupakan oleh Stella sepanjang hidupnya. Jaksa Penuntut Umum menuntut Stella dengan hukuman satu tahun penjara, denda 10 juta rupiah, dan subsider 2 bulan kurungan. Setahun terakhir ini, kehidupan Stella berubah drastis. Curhatannya di media sosial membawanya ke alam baru, yang sebelumnya tak pernah dia bayangkan. Satu-satunya yang terbayang adalah perjalanan panjang yang akan dia lalui: mencari keadilan. Negeri ini yang katanya adalah negara hukum, tetapi ternyata untuk memeroleh keadilan ternyata tidaklah mudah.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Sebagai orang yang sejak awal mula mengikuti perkembangan perkara Stella dan ditunjuk sebagai Saksi Ahli Bahasa oleh Tim Hukum Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen (KOMPAK), tentunya saya sangat kaget dengan tuntutan yang sangat berat itu. Jauh hari, manakala persidangan mulai bergulir saya memprediksi Stella akan dituntut bebas. Ada sejumlah alasan yang mendasari keyakinan saya itu. Beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani perkara pelanggaran Undang-undang ITE telah sedikit mengalami kemajuan, sekalipun tidak selaras dalam implementasinya.

Dari sekian banyak nama korban Undang-undang ITE, Stella Monica Hendrawan mungkin adalah nama yang paling populer saat ini. Tujuh bulan sudah Stella menjalani persidangan dengan dakwaan pencemaran nama baik. Stella dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah pembacaan tuntutan, Stella masih harus menjalani tahapan persidangan selanjutnya. Proses peradilan Stella tergolong lama dibandingkan dengan kasus-kasus serupa.

Kasus Stella cukup menarik perhatian publik. Sejumlah dukungan datang dari pelbagai pihak. Sebagaimana diberitakan kabarperempuan.id bahwa KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen) yang terdiri dari LBH Surabaya, SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), PAKU ITE (Paguyuban Korban UU ITE), LBH FSP KEP KSPI Gresik, LBH Buruh dan Rakyat Jawa Timur, mengajak masyarakat luas untuk bersolidaritas terhadap kasus hukum yang sedang menimpa Stella Monica Hendrawan.

Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri menyayangkan jaksa yang menuntut hukuman berat kepada Stella. Sebagaimana dikutip Tempo (22/10/2021) Nurina menyatakan bahwa Stella harus bebas karena ia sebagai konsumen punya hak mengritik. Ia menyampaikan pendapat secara damai. Kalau kemudian Stella dikriminalisasi, ini artinya negara gagal melindungi hak asasi Stella.

Baca Juga: Road Show Ke NTB, Muhaimin Iskandar Dicurhati Pupuk dan Pariwisata

Pasca penuntutan, saya berusaha membesarkan hati Stella. Penuntutan terhadap saya dua tahun silam saya jadikan sebagai pembanding sekaligus penghibur, meskipun mungkin sifatnya hanyalah sementara. Saat itu saya malah dituntut dua tahun penjara, denda sepuluh juta rupiah, subsider tiga bulan kurungan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Malang. Rangkaian proses hukum yang sangat melelahkan itu justru saya jalani sembari saya berjuang dan meneriakkan agar Undang-undang ITE secepatnya direvisi. Undang-undang ini berpotensi menjadi keris Mpu Gandring, dan beberapa tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim yang salah menerapkan undang-undang ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan iklim demokrasi di Indonesia.

Tak hanya itu, berkali-kali dalam persidangan dan beberapa tulisan saya di media masa, saya selalu menyitir sindiran Menkopolhukam, Mahfud MD. Dalam banyak kesempatan Mahfud MD menyoroti industri hukum di negeri ini. Orang yang tidak bersalah dicarikan pasal agar terjerat hukum. Begitu pula sebaliknya, orang yang nyata-nyata bersalah diatur agar dia bebas.

Baca Juga: Sering Curhat dengan Jedar, Michael Yukinobu Defretes: Dia Sangat Membantu Banget

Ketika Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang ITE, saya merasa sedikit lega. Sekalipun SKB tertanggal 23 Juni 2021 itu belum memenuhi harapan publik, namun titik terang ke arah perkembangan yang lebih baik tampak di depan mata. SKB itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara pelanggaran terhadap Undang-undang ITE.

Harapan ternyata tinggalah harapan, penegak hukum yang menangani perkara yang menjerat Stella mengabaikan SKB itu. Tidak tahu dengan pasti, apakah pengabaian itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Saya hanya bisa berasumsi bahwa para penegak hukum memiliki tingkat literasi yang lebih baik daripada orang awam yang menyangkut masalah hukum. Norma-norma dalam penegakan hukum seharusnya beracuan pada produk hukum terbaru. Celakanya, seandainya ternyata justru banyak penegak hukum yang pura-pura tidak tahu tentang produk hukum terbaru, contohnya tentang SKB tersebut.

Baca Juga: Ini Curhatan Menkes, Keluarganya Juga Meninggal Akibat Covid-19

Sebenarnya, ada atau tidak ada SKB, jika penegak hukum cermat, mestinya kasus seperti yang dialami oleh Stella tidak sampai berlanjut ke meja hijau. Sejak kemunculannya pada tahun 2008, Undang-undang ITE telah mendapatkan penolakan keras dari pelbagai elemen masyarakat. Beberapa di antara elemen masyarakat itu bahkan mengajukan judicial review. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa Undang-undang ITE itu konstitusional, namun ada banyak kemajuan dari putusan-putusan itu yang menyangkut norma hukum undang-undang ini.

Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE disebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sementara itu ancaman hukuman kepada pelanggar Pasal 27 ayat 3 tertera dalam Pasal 45 ayat 3: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Baca Juga: Curhat Pedagang di Medan Saat PPKM: Jika Beli dari Kami, 3 Nyawa Terselamatkan

Genus delich pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE adalah Pasal 310 dan 311 KUHP. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,—.”

Tidak perlu penafsiran yang rumit, bahwa subjek hukum pencemaran nama baik dalam ayat tersebut secara eksplisit jelas seseorang. Mengenai hal tersebut tampaknya perlu pula dicermati pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995).  Pendapat R. Soesilo ini juga menjadi pertimbangan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Sedih, Curhatan Eva Sebelum Hilang di Gunung Abbo Maros

Ia menyatakan bahwa yang dimaksud menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Semua penghinaan itu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). R. Soesilo juga menjelaskan bahwa penghinaan terhadap badan partikulir atau sekelompok orang saja tidak dihukum, kecuali penghinaan terhadap segolongan penduduk, misalnya penduduk Tionghoa, suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, umat Islam, umat Kristen dsb.; perbuatan itu dihukum menurut pasal 156.

Kembali ke perkara Stella, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana bisa diakses di laman SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, antara lain disebutkan bahwa perbuatan terdakwa mengunggah screenshot percakapan Direct Massage (DM) itu mengakibatkan klinik merasa dirugikan karena postingan story Instagram terdakwa banyak dilihat oleh orang banyak dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau pemikiran yang negatif terhadap klinik sehingga membuat reputasi klinik  menjadi jelek dan customer tidak mau ke klinik.

Tanpa perlu penjelasan yang rumit, jelas Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE tak bisa digunakan untuk menjerat Stella Monica Hendrawan, karena subjek hukumnya bukan seseorang, tetapi adalah korporasi. Stella juga tidak pernah menyebut nama orang secara spesifik. Saya telah mencermati seluruh unggahan percakapan Stella dan kawan-kawannya di Instagram yang diperkarakan. Stella Monica Hendrawan dan kawan-kawan bukanlah pesaing bisnis dari klinik kecantikan yang melaporkannya. Ia adalah konsumen yang kecewa atas pelayanan yang diterimanya. Mereka saling berbagi pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung.

Saya juga telah menggunakan model yang dikembangkan oleh Dell Hymes untuk menganalisis percakapan Stella Monica Hendrawan. Insya-Allah di waktu lain analisis itu akan hadir di media ini.

Penulis adalah Redaktur Ahli Nusadaily.com, relawan PAKU ITE, mahasiswa Ilmu Hukum, dan dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Peningkatan aktivitas gunung Semeru ##tiktokberita

♬ suara asli - Nusa Daily