Senin, Juni 27, 2022
BerandaOpinion & ArtOpinionPPDB: Sistem Zonasi dan Tantangan Kurikulum Merdeka

PPDB: Sistem Zonasi dan Tantangan Kurikulum Merdeka

Sekolah negeri dan swasta sama-sama berjasa dalam mengemban amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa. Sekolah negeri  dan swasta bersanding secara sehat untuk memajukan pendidikan dan menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Perguruan Katolik, Kristen,  Muhammadiyah, Perguruan Maarif,  Perguruan Taman Siswa, dan Perguruan umum, dulu siswanya sangat banyak. Lulusnnya pun banyak yang menjadi orang-orang hebat. Kini  sekolah sekolah itu “mati segan hidup tak hendak”. Bahkan ada yang siswanya hanya  mencapai belasan atau satuan.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Jumlah dana BOS untuk siswa tidak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh sekolah. Satu per satu sekolah swasta berguguran. Padahal sarana prasarana masih ada. Kondisi ini merupakan tantangan besar bagi suksesnya implementasi kurikulum merdeka. Apakah sistem semacam ini akan mendukung ataukah justru menimbulkan masalah baru dalam implementasi kurikulum merdeka?

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seharusnya sistem zonasi tidak menimbulkan masalah apabila dijalankan sesuai tujuan. Mestinya sistem zonasi menjadi berkeadilan apabila peraturan diberlakukan transparan. Sistem zonasi menjadi baik apabila diikuti seleksi nilai. Rayon sekolah tidak dibatasi pada sekolah-sekolah negeri.

BACA JUGA: Inflasi Kesakralan Kata “Sabar” pada PPKM Darurat

Akan tetapi juga merangkul sekolah-sekolah swasta yang berada dalam satu zonasi. Jumlah kuota sekolah negeri mesti dibatasi dengan menerapkan standar nilai, sehingga kuota semua anggota rayon akan terpenuhi. Sistem zonasi yang diikuti dengan seleksi akan menempatkan peserta didik pada wadah yang sesuai. Tentu saja sarana dan prasarana sekolah swasta perlu dibantu untuk dilengkapi dan diperbarui setara sekolah negeri. Dengan demikian kesenjangan penerimaan antara sekolah negeri dan swasta dapat diatasi. Tantangan kurikulum merdeka akan mudah diimplementasi.

Cara ini dapat dilakukan apabila ada kemauan baik (Good will) dari pemerintah daerah dan kembalinya fungsi kontrol dari DPRD untuk memperbaiki sistem zonasi. Tentu saja harus diikuti dengan biaya politik yang tidak tinggi. Untuk itu diperlukan , kesadaran masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik yang bernurai. Standarnya bukan pada uang yang diberikan tetapi kualifikasi diri calon yang bisa menjadi teladan.

*Dr. Umi Salamah Anggota Perkumpulan Ilmuan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI).

BERITA KHUSUS

Ada Penampakan Kuntilanak di Acara Gowes HUT ke-104 Kota Mojokerto

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Masih dalam rentetan HUT ke 104 Kota Mojokerto, kali ini ribuan masyarakat berpartisipasi ramaikan gowes bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah...

BERITA TERBARU

Kenapa Gundukan Melintang di Jalan Disebut ‘Polisi Tidur’? Ternyata Begini Awalnya

NUSADAILY.COM - JAKARTA - 'Polisi tidur' di daerah Tangerang jadi sorotan. Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan ada jejeran 'polisi tidur' yang...

Oleh: Dr. Umi Salamah, M.Pd

Bulan Mei merupakan tonggak sejarah yang melahirkan momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada dua sejarah besar yang terdapat di bulan Mei. Hari besar itu, adalah Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Mampukah spirit kebangkitan nasional menjadi momentum kebangkitan kemajuan pendidikan yang adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat sesuai spirit Kurikulum Merdeka?

Pesta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sebentar lagi dilaksanakan. Para orang tua sudah menyiapkan putra-putrinya untuk didaftarkan di sekolah pilihannya. Sistem zonasi awalnya dirancang untuk mengurai kemacetan dan menerapkan pendidikan yang berkeadilan. Kemudian, seleksi siswa didasarkan pada meteran dan irisan.

Bagi orang tua yang berada di zona aman, hatinya lebih tenang. Harapan anaknya diterima di sekolah pilihan berada pada kategori nyaman. Namun, bagi orang tua yang tidak berada pada zona aman, parameter zonasi masih menjadi teka-teki. Teka-teki itu menumbuhkan tradisi dan masalah baru dalam sistem Zonasi, yaitu tradisi titipan dan tradisi negosiasi.

BACA JUGA: Permainan Asah Otak yang Tak Lekang oleh Waktu

Sejak adanya otonomi daerah, penerimaan siswa baru di sekolah negeri gila-gilaan. Apalagi diperbolehkannya penerimaan siswa baru dengan seleksi  mandiri. PAGU ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jumlah murid yang diterima di sekolah negeri melesat lebih banyak. Gedung kelas baru terus dibangun mempersempit halaman sekolah. Gedung sekolah negeri baru juga dibangun agar bisa menerima murid sebanyak-banyaknya. Seolah-olah sekolah negeri menjadi ATM bagi pejabat daerah karena biaya politik sangat tinggi.

Banyaknya murid yang diterima sesuai PAGU yang ditetapkan, menyababkan rasio jumlah guru dan siswa menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu menyebabkan guru memiliki kendala yang signifikan untuk mengenali potensi dan sumber kenakalan anak. Rasio jumlah siswa dan ruang gerak juga menjadi timpang.

Ketimpangan itu menyebabkan tempat bermain anak menjadi tidak nyaman. Anak-anak tertekan oleh kejenuhan tugas belajar di dalam kelas. Pendidikan karakter gagal, anak-anak mudah tersulut provokasi pengaruh jalanan dan media sosial yang semakin liar.

Sejak sistem zonasi diberlakukan, penerimaan siswa baru menjadi masalah bagi sekolah swasta. Sistem zonasi belum mengatur keseimbangan rasio kuota penerimaan siswa baru di sekolah negeri dan swasta. Sistem PPDB di sekolah negeri dan swasta ibarat kapal keruk versus perahu cadik. Kuota sekolah negeri dibanjiri peserta, sementara sekolah swasta sepi peserta. Para orang tua murid, umumnya lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah negeri daripada swasta. Alasannya sarana dan prasarana di sekolah negeri lebih bagus dan lebih lengkap.

BACA JUGA: Kontroversi Penghargaan Nobel untuk Sastra

Inilah yang dijadikan dasar pemerintah daerah untuk membangun gedung baru sekolah negeri dan ruang kelas baru lebih banyak. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan kuota. Sistem yang demikian ibarat membiarkan monopoli penerimaan siswa oleh pemerintah daerah melalui sekolah negeri. Kondisi ini jelas mencederai pendidikan yang berkeadilan.

Di awal kemerdekaan hingga era 1990-an, sekolah swasta didirikan untuk membantu pemerintah mengatasi kesenjangan pendidikan. Ketika keuangan pemerintah masih compang-camping, kehadiran sekolah swasta menjadi sangat penting.

Sekolah negeri dan swasta sama-sama berjasa dalam mengemban amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa. Sekolah negeri  dan swasta bersanding secara sehat untuk memajukan pendidikan dan menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Perguruan Katolik, Kristen,  Muhammadiyah, Perguruan Maarif,  Perguruan Taman Siswa, dan Perguruan umum, dulu siswanya sangat banyak. Lulusnnya pun banyak yang menjadi orang-orang hebat. Kini  sekolah sekolah itu “mati segan hidup tak hendak”. Bahkan ada yang siswanya hanya  mencapai belasan atau satuan.

Jumlah dana BOS untuk siswa tidak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh sekolah. Satu per satu sekolah swasta berguguran. Padahal sarana prasarana masih ada. Kondisi ini merupakan tantangan besar bagi suksesnya implementasi kurikulum merdeka. Apakah sistem semacam ini akan mendukung ataukah justru menimbulkan masalah baru dalam implementasi kurikulum merdeka?

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seharusnya sistem zonasi tidak menimbulkan masalah apabila dijalankan sesuai tujuan. Mestinya sistem zonasi menjadi berkeadilan apabila peraturan diberlakukan transparan. Sistem zonasi menjadi baik apabila diikuti seleksi nilai. Rayon sekolah tidak dibatasi pada sekolah-sekolah negeri.

BACA JUGA: Inflasi Kesakralan Kata “Sabar” pada PPKM Darurat

Akan tetapi juga merangkul sekolah-sekolah swasta yang berada dalam satu zonasi. Jumlah kuota sekolah negeri mesti dibatasi dengan menerapkan standar nilai, sehingga kuota semua anggota rayon akan terpenuhi. Sistem zonasi yang diikuti dengan seleksi akan menempatkan peserta didik pada wadah yang sesuai. Tentu saja sarana dan prasarana sekolah swasta perlu dibantu untuk dilengkapi dan diperbarui setara sekolah negeri. Dengan demikian kesenjangan penerimaan antara sekolah negeri dan swasta dapat diatasi. Tantangan kurikulum merdeka akan mudah diimplementasi.

Cara ini dapat dilakukan apabila ada kemauan baik (Good will) dari pemerintah daerah dan kembalinya fungsi kontrol dari DPRD untuk memperbaiki sistem zonasi. Tentu saja harus diikuti dengan biaya politik yang tidak tinggi. Untuk itu diperlukan , kesadaran masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik yang bernurai. Standarnya bukan pada uang yang diberikan tetapi kualifikasi diri calon yang bisa menjadi teladan.

*Dr. Umi Salamah Anggota Perkumpulan Ilmuan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI).