Jadi DPO Kasus Illegal Logging, Oknum Polhut Sulut Terancam Denda Rp 2,5 M

  • Whatsapp
HNF illegal
Barang bukti kayu ilegal logging yang telah disita Gakkum LHK. (Kementerian LHK for Nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM – JAKARTA – Tersangkut illegal logging, seorang oknum Polisi Hutan HFP masuk dalam daftar percarian orang alias DPO. Hal tersebut berdasarkan surat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor B/355/VIII/RES.10.2/2020/Ditreskrimsus tanggal 28 Agustus 2020 lalu.

Baca Juga

HFP dijadikan tersangka karena dari hasil pengembangan terhadap tersangka lain yaitu BJE orang suruhan HFP, yang tertangkap lebih dahulu saat dirinya kedapatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan, berkas Penyidikan yang dilakukan penyidik KLHK Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, dengan tersangka oknum Polisi Kehutanan (Polhut) Sdr. HFP (47) dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara, Senin (14/9). Selanjutnya, tersangka kasus illegal logging di Kabupaten Minahasa Selatan ini, segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Amurang Minahasa Selatan.

Dodi menambahkan, HFP ditetapkan sebagai orang yang menyuruh tersangka BJE untuk mengangkut kayu dari Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ancaman Hukuman

Tersangka HFP akan dikenakan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H), Jo Pasal 55 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah.

BACA JUGA: Gakkum KLHK Grebek Lokasi Pembalakan Liar di Muaro Jambi

Sementara dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), tersangka melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Amurang Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Perkara 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

Hakim Pengadilan Negeri Amurang menolak Gugatan Praperadilan dari tersangka, hal ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr Tanggal 14 September 2020.

Dodi menyampaikan, saat ini penyidik Gakkum LHK bersama Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedang mencari dan berupaya menghadirkan tersangka HFP.

BACA JUGA: Anak Pengusaha di Aceh Jaya Ditangkap karena Merambah Hutan Lindung

Mengingat tersangka HFP sampai saat ini tidak kooperatif, maka Dodi mengatakan bahwa penyidik sedang menyiapkan langkah penyidikan lanjutan terkait dengan pengenaan tindak pidana menghalangi atau menggagalkan penyidikan.

“Saudara HFP harus dihukum seberat-beratnya. Sebagai aparat hukum, dia seharusnya memberikan contoh, bukan sebaliknya terlibat dalam kejahatan illegal logging,” tegas Dodi. (sir/lna)

Post Terkait

banner 468x60