Empat Emak- Emak Ditahan Gegara Lempar Pabrik Rokok di Lombok, Ini Kata Anggota Komisi III DPR RI

  • Whatsapp
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kasus pelemparan pabrik rokok yang dilakukan empat ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu yang lalu mendapat tanggapan dari
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati.

Baca Juga

Dalam Keterangan tertulisnya Rabu kepada Awak Media Rabu 24 Februari 2021, Legislator Golkar asal Dapil NTB II NTB ini mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian hukum secara kekeluargaan atau restorative justice.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak untuk sedang membela salah satu pihak, Karena dirinya tetap menghormati hukum yang ada.

“Saya tidak sedang berada untuk membela salah satu pihak. Kita harus tetap menghormati hukum. Jangan sampai di kemudian hari ada kejadian seperti itu, langsung kita menjustifikasi bahwa ini salah dan yang itu benar. Kedepankanlah restorative justice,” tegas wanita yang akrab disapa Sari.

Sari mengaku tersentak dengan kasus yang menimpa 4 IRT tersebut yang kini menjadi viral di media sosial, Atas keprihatinannya itu, ia turun langsung mengunjungi mereka yang saat itu masih berada di tahanan Kejari Praya.

Sari, menginginkan agar mekanisme hukum berjalan dengan baik terhadap para ibu rumah tangga tersebut.

Datang ke Rutan untuk Pastikan Kondisi Ibu-Ibu

“Saya datang ke rutan, memastikan mereka baik-baik saja. Saya coba menyikapi apa kebutuhan mereka, seperti ada di antara mereka yang membawa serta anaknya karena masih menyusui. Kemudian saya mendengar langsung keluhan mereka terhadap penanganan hukum,” ungkap Sari.

Dari kasus ini, Sari meminta agar IRT tersebut mendapatkan haknya, seperti mendapatkan penangguhan penahanan oleh pengadilan.

Selain itu, Sari juga menyatakan kesiapannya jika yang bersangkutan menginginkan pendampingan menuju proses putusan pengadilan.

“Saya mengawal proses penangguhan penahanan itu dijalani pengadilan. Saya siap jika dibutuhkan untuk pendampingan hingga akhir proses hukum, termasuk biaya yang dibebankan,” tegas Sari.

Sari menambahkan dirinya tidak dalam posisi yang mencampuri proses hukum, Ini manusiawi jika bisa ditangguhkan penahanan hukum ya kita berikan haknya.

“Saya pesan kepada ibu-ibu itu untuk kooperatif menaati peraturan hukum. Ini sisi kemanusiaan menurut saya. Seperti saya sebagai seorang ibu, mereka itu ada haknya dan kita harap bisa melakukan pendampingan hukum. Dan semua orang sama di hadapan hukum,” tutup Sari yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.(sir/aka)