Ngeri! Serangan Udara Hantam Konser di Myanmar, 30 Orang Tewas

Mengutip Reuters, serangan udara itu menyerang konser yang dihadiri para warga sipil termasuk para penyanyi lokal dan personel tentara pembebasan Kachin (KIA).

NUSADAILY.COM – MYANMAR - Serangan udara menghantam acara konser suku minoritas Karen di negara bagian Kachin, Myanmar, pada Senin (24/10), menewaskan sedikitnya 30 orang.

Mengutip Reuters, serangan udara itu menyerang konser yang dihadiri para warga sipil termasuk para penyanyi lokal dan personel tentara pembebasan Kachin (KIA).

Suku Karen dikenal jadi salah satu oposisi pemerintah junta Militer saat ini.

Pihak KIA mengungkapkan serangan udara itu sudah dilakukan sejak Minggu (23/10) lalu.

Seorang saksi mata mengatakan melihat tiga jet tempur gentayangan di atas lokasi ledakan sebelum ledakan terjadi.

Pihak junta militer Myanmar pun sejauh ini belum memberi pernyataan terkait serangan udara tersebut.

Reuters sudah mencoba menghubungi perwakilan junta militer, namun belum mendapatkan jawaban.

Juru bicara KIA Naw Bu mengatakan serangan itu sengaja menargetkan perayaan 62 tahun berdirinya militer dari faksi politik Kachin, Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO).

"Serangan itu memang disengaja. KIA/KIO mengutuk (serangan) itu. Ini tindakan keji yang juga dianggap sebagai kejahatan perang," tutur Naw Bu kepada Reuters.

Serangan udara Myanmar bunuh 30 orang di Kachin. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
Usai kudeta berdarah yang dilakukan junta militer Myanmar, konflik antara KIA dan pihak junta kembali pecah menjadi semakin sengit. Suara untuk meminta otonomi yang lebih luas semakin menggema dan penolakan terhadap junta militer Myanmar kian kuat.

Pihak Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan aliansi anti-junta militer turut menuding junta militer berada di balik serangan udara itu. Mereka mengutuk tindakan yang dianggap keji itu.

"Militer teroris dengan sengaja melakukan pembunuhan massal dengan bombardir udara menargetkan konser besar. Tindakan militer teroris jelas sekali melanggar hukum internasional," demikian pernyataan dari NUG.(han)