Senin, September 20, 2021
BerandaNewsWali Kota Batu Ringankan Pajak Dunia Usaha

Wali Kota Batu Ringankan Pajak Dunia Usaha

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Dunia usaha dirundung tekanan berat sepanjang PPKM darurat yang berlanjut dengan PPKM level 4 hingga 2 Agustus nanti. Penutupan sementara operasional destinasi wisata maupun pusat perbelanjaan Kota Batu mengakibatkan turbulensi pada sisi cashflow.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko bakal mengajukan relaksasi pajak untuk meringankan beban dunia usaha. Namun, sebelum memutuskan hal itu, dirinya akan lebih dulu membahas skema ini bersama Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. 

“Meminta persetujuan lebih dulu. Kami upayakan untuk bisa relaksasi pajak,” kata dia dilansir Nusadaily.com.

Ia mengatakan, jika usulan keringanan pajak itu disetujui, maka bisa diaplikasikan. Sehingga bisa melonggarkan beban keuangan dunia usaha. Apalagi pelaku usaha mengalami guncangan yang cukup berat imbas dari kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dalam menanggulangi lonjakan kasus Covid-19.

“Yang jelas wisata dan mall masih belum boleh beroperasional. Kami akan berkonsultasi dengan pemprov dan pusat, bagaimana teknisnya agar bisa memfasilitasi keringanan pajak,” ujar dia.

Dia menambahkan, Pemkot Batu telah menyalurkan insentif para karyawan terdampak PPKM Darurat hingga PPKM Level 4. Salah satunya karyawan usaha pariwisata karena banyak terdampak. “Bantuan ini diberikan untuk meringankan nasib para pekerja terutama mereka yang rentan kesulitan ekonomi,” imbuh dia.

Sementara itu Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi mengaku jika saat ini berupaya untuk mengusulkan penghapusan pajak. Meliputi pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. Pelaku usaha sektor pariwisata akan semakin tercekik jika tak ada intervensi pemerintah perihal skema penghapusan pajak.

Menurutnya, pelaku usaha menelan kerugian cukup teruk sejak pandemi melanda pada triwulan pertama 2020. Apalagi wacana relaksasi yang dijanjikan Pemkot Batu pada tahun lalu tak terealisasi. Padahal setiap bulannya jasa akomodasi perhotelan mengalami potential loss mendekati angka miliaran. Faktor utama lesunya bisnis perhotelan yakni, surutnya okupansi karena pembatasan mobilitas.

Jika diakumulasi utang pajak bisa mencapai miliaran rupiah per hotel sejak awal pandemi hingga kini. Relaksasi pajak yang digulirkan pemerintah pusat pada Maret hingga Juni 2020 lalu tak dirasakan oleh pelaku usaha. Mereka hanya diberi tempo waktu melunasi piutang pajak Pemkot Batu hingga Oktober 2021.

“Ini sebelumnya sudah pernah kami ajukan tetapi belum bisa entah kenapa, kemudian kami secara lisan juga sudah berbicara dengan Bu Wali Kota terkait hal ini, mudah-mudahan bisa terealisasi,” ujar Sujud. (wok/wan)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...