Senin, Desember 6, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsMetropolitanWaduh! KPK Bidik Edhy Prabowo Mantan Menteri KKP Dugaan TPPU

Waduh! KPK Bidik Edhy Prabowo Mantan Menteri KKP Dugaan TPPU

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Edhy Prabowo, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), dijatuhi vonis 9 tahun penjara oleh Hakim KPK di kasus suap ekspor benur.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

KPK nantinya akan mendalami soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah vonis Edhy berkekuatan hukum tetap.

“Jadi, kalau kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah inkrah gitu ya, tentu kami akan segera pelajari pertimbangan dari putusan hakim Pengadilan Tinggi, fakta-faktanya apakah sama dari fakta-fakta dari di pengadilan negeri, ataukah ada fakta-fakta baru ataukah ada kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke pasal-pasal lain ataupun penerapan undang-undang lain, seperti tindak pidana pencucian uang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

BACA JUGA: Bupati Banyumas Minta KPK Panggil Dulu Kepala Daerah Sebelum Di-OTT



Ali mengatakan KPK masih menunggu perkembangan dari perkara ini. Dia menyebut KPK tentu akan mempelajari putusan Edhy secara utuh guna mendalami dugaan TPPU.



“Tapi, pada prinsipnya, tentu kami menunggu nanti seperti apa perkembangan dari perkara ini dan pasti nanti kami akan informasikan ya seperti apa hasil akhir dari putusan terdakwa itu sendiri,” ujarnya.

“Nanti kami pelajari dulu putusan secara utuhnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,” sambungnya.

BACA JUGA: KKP Siapkan SDM Unggul Selaras Kebutuhan Industri Kelautan Perikanan



Sebelumnya, PT Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Alasannya, perbuatan Edhy, yaitu korupsi, telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara.

BACA JUGA: KPK Panggil 16 Saksi Terkait Kasus Bupati Hulu Sungai Utara



“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya, Kamis (11/11).

Selain itu, Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.(jib)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR