UU Coast Guard China Picu Ketegangan Laut China Selatan

  • Whatsapp
UU Coast Guard
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Prof. Eddy Pratomo.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JAKARTA- Pemberlakuan UU “Coast Guard” (Penjaga Pantai) oleh China picu ketegangan di Laut China Selatan. Hal itu ditegaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Prof Eddy Pratomo. UU tersebut mengatur penggunaan kekerasan oleh penjaga pantai dapat memicu ketegangan di wilayah Laut China Selatan (LCS).

BACA JUGA: Petualangan China di Natuna Bakal Berlanjut, Perkuat Coast Guard RI – Nusadaily.com

BACA JUGA: Hancur Dihantam Pandemi, Perusahaan Coklat Mewah Godiva Tutup Semua Gerai di AS – Imperiumdaily.com

“Undang-undang tersebut sangat ekspansif. Dan mengatur wilayah perairan di Laut China Selatan yang tidak berdasarkan Hukum Internasional. Khususnya Hukum Laut Internasional,” kata Prof Eddy Pratomo dalam keterangannya, Senin (25/1/2021) soal UU Coast Guard.

China mensahkan Undang-Undang Coast Guard pada Jumat (22/1/2021). Sehingga memungkinkan China mengambil tindakan yang diperlukan. Termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan, dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing di laut.

BACA JUGA: Tak Boleh Ada Negosiasi dengan China Terkait Natuna – Noktahmerah.com

BACA JUGA: Phobia Komunis Menjauhkan Kita dari Diskursus Soal Substansi RUU HIP – Beritaloka.com

Prof Eddy yang juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Semarang itu menjelaskan. Ruang lingkup UU ini secara implisit menegaskan kembali. Yakni klaim yang dikaitkan dengan prinsip sembilan garis putus-putus. Itu adalah klaim yang tidak memiliki dasar hukum. Sehingga tidak dapat dijadikan pegangan dalam mengatur suatu wilayah di Laut China Selatan.

BACA JUGA: Inilah Asal-Usul New Pallapa, Dangdut Koplone Jawa Timur – Dangdutpro.com

China Pakai Istilah Ambigu

Hal ini terlihat dari penggunaan istilah yang ambigu tentang ruang lingkup berlakunya UU ini. Yakni yang memasukkan “other waters under the jurisdiction of the PRC” dan “internal sea”.

Kalimat “other waters under the jurisdiction of the PRC” dan “internal sea” sangat rancu. Dan dicurigai sebagai klaim terselubung yang dikenal dengan sembilan garis putus putus (nine dashed line). Padahal sudah dinyatakan tidak sah oleh Tribunal UNCLOS LCS pada tahun 2016.

Negara-negara yang selama ini menolak klaim sembilan garis putus putus. Termasuk Indonesia perlu menyampaikan sikap yang kritis dan protes terhadap UU ini.

Undang-undang tersebut dapat memicu ketegangan di wilayah Laut China Selatan. Terutama terhadap negara-negara di kawasan baik yang menolak klaim sembilan garis putus putus. Maupun terhadap yang memiliki tumpang tindih klaim dengan RRT. UU tersebut berpotensi mengganggu proses negosiasi COC yang sedang berlangsung.(cak)