Sudah Diteken Jokowi, UU Cipta Kerja Masih Ada Salah Ketik

  • Whatsapp
UU CIPTA KERJA
Ilustrasi- UU Ciptaker (Antara Lampung/HO)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken atau menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, Senin 2 November 2020. Dalam laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Kementerian Sekretariat Negara aturan ini diberi nama UU No. 11 Tahun 2020. Meski sudah diteken, UU berjumlah 1.187 halaman ini rupanya masih diwarnai salah ketik.

Kesalahan tersebut tepatnya di halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6, yang berbunyi:

Baca Juga

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Yang menjadi masalah, Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak memiliki ayat tambahan apapun. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Peningkatan ekosistem investasi seharusnya ada di Pasal 4 huruf a. Pasal 4 ini berbunyi:

“Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;…”

Dilansir dari detikcom, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, memandang kesalahan tersebut fatal. 

Bivitri menyebut undang-undang (UU) tidak bisa diimajinasikan ‘tahu sama tahu’ ketika waktu dilaksanakan, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis di UU.

BACA JUGA: Jalan Panjang dan Berliku UU Cipta Kerja Hingga Diteken Jokowi

“Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah),” ujar Bivitri, Selasa, 3 November 2020.

Pasal-pasal yang sudah diketahui salah, tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis.

“Dampak lainnya, meski tidak ‘otomatis’, ini akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK untuk meminta UU ini dibatalkan,” papar Bivitri,

Menurut Bivitri, jika pemerintah mau membuat kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, haruslah mengeluarkan Perppu, karena UU ini tidak bisa diubah begitu saja.

“Kalau cuma perjanjian, bisa direnvoi, dengan membubuhkan tanda tangan semua pihak di samping, kalau di UU tidak bisa, tidak diperbolehkan menurut UU 12/2011 dan secara praktik tidak mungkin ada pembubuhan semua anggota DPR dan presiden di samping,” cetus Bivitri.

“Yang jelas semakin nampak ke publik, bagaimana buruknya proses ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan makna pembuatan UU, padahal UU itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya (dan itu pun sudah disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan). Ini akibatnya kalau tujuan buruk menghalalkan segala cara,” sambung pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.

Kesalahan pengetikan ini sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sejak rapat paripurna DPR menyetujui RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, Koalisi masyarakat menemukan banyak salah ketik dan perubahan isi omnibus law.

BACA JUGA: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law Atau UU Sapu Jagat? Ini Penjelasannya

Dilansir dari Tempo, kesalahan salah satunya pada Pasal 46 soal Minyak dan Gas. Pasal ini masih ada dalam naskah 812 halaman yang diserahkan oleh DPR kepada Sekretariat Negara. Pasal ini berisi Badan Pengatur yang bertugas mengatur distribusi, mengawasi cadangan migas, dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.  

Hilangnya pasal 46 dalam naskah yang diserahkan DPR ke Istana ini pun menguatkan dugaan bahwa penyusunan aturan ini serampangan. Sebab, Badan Legislasi DPR tidak pernah menyetujui pasal ini masuk ke UU Cipta Kerja. Artinya, pasal tersebut tetap ada saat DPR mengesahkan omnibus law dan bahkan maju ke Istana.(lna)