Selasa, Januari 25, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsSoal Waktu Haji, Pemerintah Indonesia Warning Arab Saudi hingga 20 Mei 2020

Soal Waktu Haji, Pemerintah Indonesia Warning Arab Saudi hingga 20 Mei 2020

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan warning ke pemerintah Saudi Arabia terkait kepastian waktu pelaksanaan ibadah haji sampai tanggal 20 Mei 2020. Pasalnya, sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kabar resmi tentang pembukaan pelaksanaan haji tahun 2020.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Pada kesempatan Raker ini, kami mengusulkan batas waktu terakhir menunggu kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M dari Pemerintah Arab Saudi adalah pada tanggal 20 Mei 2020. Atau pada akhir bulan Ramadan tahun 1441 H. Sebelum Arab Saudi berlibur musim panas sampai dengan minggu kedua Juni 2020,” ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, ketika mengawali rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI secara virtual, Senin 11 Mei 2020.

Berdasarkan pantauan Nusadaily.com, rapat Kerja dengan agenda tindak lanjut rencana penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M tersebut, diikuti oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi beserta jajaran unit eselon I dan II Kemenag Pusat. Rapat Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dan diikuti lebih dari setengah dari total jumlah anggota komisi.

Terkait dengan isu-isu aktual, Wamenag menyampaikan skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020 M di tengah pandemi COVID-19. Tak ketinggalan potensi dampak-dampak yang mungkin timbul dan rencana mitigasinya.

Siapkan Dua Skenario

Menurut Wamenag, pihaknya sedang menyusun contingency plan terhadap penyelenggaraan haji tahun1441H/2020M. Salah satu tahapannya adalah dengan merancang skenario penyelenggaraan haji yang pelaksanaannya sudah semakin dekat.

Ada dua skenario yang disusun sebagai langkah antisipasi. Pertama, Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M dilaksanakan dengan pembatasan.

Skenario ini mengasumsikan haji tetap diselenggarakan tapi dengan pembatasan kuota, akibat situasi Tanah Suci yang masih berisiko kendati haji dapat dilaksanakan.

Kuota diperkirakan terpangkas hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruang yang cukup untuk mengatur social distancing. Skenario ini memaksa adanya penyeleksian lebih mendalam terhadap jemaah yang berhak berangkat tahun ini dan petugas yang sudah terpilih.

“Skenario ini menitikberatkan pada prioritas, untuk menyesuaikan dengan terms dan conditions. Yang disepakati Misi Haji Indonesia dan pemerintah Arab Saudi,” kata Zainut Tauhid didampinggi Plt Sekjen Kemenag Nizar Ali.

Skenario kedua, Haji 1441H/2020M tidak diselenggarakan. Skenario ini menggunakan asumsi bahwa kondisi Tanah Suci belum memungkinkan untuk penyelenggaraan haji sebagaimana tahun-tahun biasanya. Atau, pemerintah Arab Saudi menutup pintu bagi jemaah haji dari negara mana pun.

Bisa juga, Kementerian Agama tidak cukup waktu mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akibat dari cepatnya perubahan kebijakan Saudi atau bahkan lambatnya keputusan jadi tidaknya penyelenggaraan haji tahun ini dari pemerintah Arab saudi.

Ia menambahkan, skenario disusun dengan berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari batalnya penyelenggaraan haji tahun ini. Terutama dampak yang bersifat langsung terhadap internal Kemenag dan pemangku kepentingannya.

“Terkait dua skenario penyelenggaraan haji di atas, sampai saat ini, kami masih menunggu informasi resmi mengenai kepastian pelaksanaan atau pembatalan haji tahun 1441 H/2020 M dari Pemerintah Arab Saudi. Namun demikian, perlu diputuskan kapan batas akhir waktu menunggu ada tidaknya keputusan pelaksanaan haji tahun tahun 1441H/2020M dimaksud dari Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Urgensi Waktu

Urgensi adanya keputusan mengenai batas waktu terakhir tersebut, lanjut Wamenag, dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah untuk menilai ketersediaan waktu yang paling memungkinkan. Dalam persiapan dan pelaksanaan haji tahun 2020 dengan suasana dan atau situasi yang tidak normal seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya.

“Selain itu, batas waktu terakhir tersebut juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan estimasi kondisi penanganan wabah COVID-19. Terkait persiapan-persiapan haji di dalam negeri dan pelaksanaanya nanti di Arab Saudi,” tandas Wamenag.

Menteri Agama Hadir

Dalam Raker, Wamenag juga memaparkan kepada Komisi VIII DPR. Mengenai perkembangan upaya yang dilakukan Gugus Tugas penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kementerian Agama.

Raker yang berlangsung dari pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB tersebut, akhirnya turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Menag hadir bersamaan dengan penyampaian kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto terkait agenda rapat. Serta isu-isu aktual lainnya. (hud/top)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com Nadzira Shafa sempat hamil anak Ameer Azzikra #tiktoktaiment ♬ Filtered Light - Nik Ammar / Mike Reed