Resmi Larang Mudik Lebaran, Pemerintah Gelontorkan Bansos Tunai dan Kartu Sembako

  • Whatsapp
larangan mudik
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan persnya seusai rapat kabinet Paripurna bersama Presiden. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan pemberitahuan adanya larangan mudik. Bukan hanya itu, Airlangga juga mengatakan bahwa kementerian Agama juga sudah menyiapkan Surat Edaran untuk mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan.

Hal itu, disampaikan Menko Airlangga saat mengadakan konferensi pers seusai mengikuti rapat kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, Rabu, 7 April 2021.

Baca Juga

BACA JUGA: Kemenag Terbitkan Surat Edaran Panduan Beribadah di Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 2021

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, kata Menko Airlangga, Pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan guna mengoptimalkan peningkatan konsumsi di Bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2021diantarajya dengan mewajibkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan swasta dan Gaji ke-13 dan THR untuk ASN/ TNI/ Polri.

“Setelah memberikan berbagai dukungan dan insentif kepada dunia usaha, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan pembayaran THR kepada Karyawan,” ujar Menko Airlangga.

Dijelaskan, dengan pemberian THR dan Gaji ke-13 tersebut diperkirakan bisa menghasilkan potensi untuk konsumsi sebesar Rp215 triliun.

Bukan hanya itu, lanjut Menko Airlangga, Menjelang lebaran, Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran target output Perlindungan Sosial (PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai dan lain lain) yang belum terpenuhi di Q1, yang direalisasikan April s.d. awal Mei.

“Sedangkan untuk pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei (sebelum Lebaran) serta penyaluran program Perlinsos lainnya, diperkirakan akan berpotensi meningkatkan realisasi sebesar Rp14,12 triliun,” ujar Menko Airlangga.

Orang nomor satu di di kementerian Perekonomian ini menjelaskan jika Pembatasan kegiatan masyarakat melalui peniadaan mudik di masa liburan lebaran idul fitri ini, diyakini akan efektif mengendalikan laju kasus Covid-19,

“Namun di sisi lain, akan berpotensi menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana pengalaman di tahun lalu yang menyebabkan komtraksi terdalam pada kuartal II-2020,” urainya.

Dia juga menyebut, jika Pada akhir bulan Ramadhan, saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah telah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi masyarakat, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami berharap melalui kebijakan ini, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021,” tandas Menko Airlangga.

Sebelumnya, menko Airlangga memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 yang masih negatif, dan untuk bisa kembali ke level pra-Covid atau sekitar 5% (YoY) di 2021, menurutnya dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7% pada kuartal II-2021.

BACA JUGA: Disdagin Bandung Cek Harga dan Stok Pangan Jelang Ramadan

“Apabila pertumbuhan di kuartal II-2021 tidak mencapai 6,7% maka target pertumbuhan ekonomi 5% di tahun 2021 tidak tercapai,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Menko Airlangga sesuai arahan Presiden Joko Widodo menginginkan untuk memanfaatkan momentum ini dan guna mengejar target pertumbuhan ekonomi, maka Momentum ramadhan dan lebaran idul fitri harus dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi, terutama melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat.

“Bapak Presiden meminta kebijakan pengendalian segera dilaksanakan dan Pemerintah melalui beberapa kementerian,” tandas Menko Airlangga.(sir/lna)