Senin, September 20, 2021
BerandaNewsRegionalWarning Bagi Kepala Desa yang Abaikan BLT Dana Desa

Warning Bagi Kepala Desa yang Abaikan BLT Dana Desa

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mewanti-wanti para kepala desa agar mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19, sesuai dengan porsi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Jika tidak, maka akan ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan, yakni berupa tidak dicairkannya Dana Desa di tahap selanjutnya. 

“Ini wajib dan tidak bisa ditawar. Jika ada yang mengabaikan Dana Desa untuk BLT, maka bisa terkena sanksi,” kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, Senin 20 April 2020.

Menurutnya, pemberian BLT yang bersumber dari Dana Desa, dilakukan agar masyarakat terdampak Covid-19 dapat terbantu secara merata. Hal ini sesuai dengan Permendesa nomor 6 tahun 2020, perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019.

Politisi partai PDI Perjuangan ini menekankan, distribusi BLT ini hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin untuk meringankan beban masyarakat terdampak Corona. Selain itu, dia juga mengingatkan agar penyalurannya tepat sasaran.

“Karena itu, dibutuhkan pendataan yang benar dan akurat agar tidak ada penerima bantuan ganda,” imbuhnya.

Dijelaskan olehnya, mereka yang harus diutamakan adalah warga terdampak yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan pengaman sosial. Seperti PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja atau berupa bantuan lainnya yang bersumber dari anggaran pemerintah.

“Harus teliti, aka ada orang miskin dadakan. Yakni mereka yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus ini,” katanya.

Aktif Jemput Bola

Tak lupa, pihak desa pun diminta untuk terlibat aktif dalam satgas Covid-19 yang akan dibentuk nanti. Yakni bergerak aktif menjemput bola bersinergi dengan Kadus, RT, RW, pendamping desa, pendamping PKH dan sejumlah lembaga dinamis lainnya.

Diharuskan juga melibatkan, Pukesmas, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, dan kader penggerak masyarakat desa. Serta bermitra dengan Bhabinkamtibnas dan Babinsa setempat.

“Setelah dilakukan pendataan harus dimusyawarahkan. Semua harus kompak dan cepat,” katanya.

Sementara Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rudi Hartono Latif menilai bahwa dalam upaya percepatan ini tidak bisa hanya dilakukan semprot-semprot saja. Menurutnya, masyarakat tidak akan bisa menjalankan physical distancing ketika ekonomi mereka juga terancam.

“Tetap dirumah itu penting. Tapi perlu diingat, jika tidak ada pemasukan mereka takan bisa bertahan dirumah terus,” kata Rudi.

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...