Minggu, Desember 5, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalTak Izinkan Demo Buruh, Polresta Malang Kota Beri Pengamanan Maksimal

Tak Izinkan Demo Buruh, Polresta Malang Kota Beri Pengamanan Maksimal

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – MALANG – Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan polemik di kalangan buruh. Sejumlah buruh maupun mahasiswa berupaya melakukan penolakan dengan aksi demo.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Di Kota Malang, beredar kabar bahwa aksi serupa akan diadakan Kamis (8/10). Menanggapi hal tersebut, Polresta Malang Kota sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

“Sudah kami terima terkait pemberitahuan aksi unras (unjuk rasa) besok. Sudah ada perintah bahwa ini dilarang dan tidak dapat izin,” tegas Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, Rabu (7/10).

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan ruang bagi para demonstran untuk mengeluarkan aspirasinya.

“Kami bisa akomodir dan memberikan waktu untuk mengeluarkan aspirasi. Namun, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan betul-betul menjaga kondusivitas,” kata dia.

Sebab, lanjut Leo, saat ini, masih dalam masa pandemi covid-19. Dikhawatirkan, aksi demo tersebut bisa menimbulkan klaster baru jika tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai ini jadi potensi klaster penularan baru,” kata Leo.

Mantan Waka Polrestabes Surabaya ini menambahkan, untuk mengamankan kegiatan unras tersebut, pihaknya sudah menyiagakan sebanyak 400 personel.

“Ada 400 personel yang siap siaga. Sebelumnya, kami juga sudah bertemu beberapa pengurus persatuan buruh. Disepakati, tidak ada anggotanya juga yang berangkat ke Surabaya maupun Jakarta (untuk melakukan aksi demo),” tandas dia.

Sebelumnya, Polresta Malang Kota mengadakan pertemuan dan diskusi dengan pengurus serikat buruh Malang Raya, Senin (5/10). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi terjadinya aksi demo buruh menolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata ini dihadiri oleh para pengurus serikat buruh Malang Raya. Diantaranya, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM), Serikat Buruh Malang (SBM) dan Federasi Pejuangan Buruh Indonesia (FPBI).

Ketua Umum Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM), Tasman menambahkan, para pengurus serikat buruh Malang Raya telah bersepakat satu suara.

“Kami sepakat tidak akan mengikuti aksi demo buruh dan mogok nasional. Karena pertimbangan pandemi Covid 19 dan pertimbangan stabilitas dan kondusifitas wilayah Kota Malang,” tegas dia.

Meski demikian, para pengurus serikat buruh Malang Raya tetap menyalurkan aspirasinya, untuk menolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami menyampaikan aspirasi melalui Forum LKS Bipartit Kota Malang. Serta memasang spanduk penolakan Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di masing masing perusahaan,” pungkas dia.(nda/lna)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR