Minggu, Desember 5, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalRatusan THL Banyuwangi Dipecat, Pimpinan DPRD: Tidak Manusiawi

Ratusan THL Banyuwangi Dipecat, Pimpinan DPRD: Tidak Manusiawi

- Advertisment -spot_img

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Sebanyak 331 tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi dipecat. Kebijkan ini menyulut kegeraman para wakil rakyat di Gedung DPRD Banyuwangi.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono menuding Pemkab telah bersikap tidak manusiawi, karena pemecatan ratusan THL tersebut terjadi di saat masa pandemi Covid-19. “Yang Jelas pengurangan dan pemberhentian THL hari ini tidak manusiawi,” katanya usai rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Senin 1 Maret 2021.

Menurut Ruliono, di masa pandemi ini semestinya Pemkab Banyuwangi melindungi THL yang sudah mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Bukan justru melakukan pemecatan secara masal seperti saat ini, yang mengakibatkan mereka menjadi pengangguran baru.

“Karena apa? Saat ini kita dalam suasana prihatin (karena pandemi). Dan negara wajib hadir untuk membantu dan melindungi THL di masa sulit seperti ini. Bukan malah melakukan pemecatan secara masal. Ini berarti pemkab membuat mereka kehilangan pekerjaan dan menimbulkan pengangguran baru,” sesal Politisi Golkar ini.

Alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemkab terkait pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan THL ini juga tidak bisa dibenarkan. Sebab, masih ada pos-pos anggaran lain yang bisa dialihkan untuk membayar gaji THL yang jumlahnya mencapai Rp 58 Miliar per tahun.

“Itu (alasan Kepala BKD) tidak bisa diterima. Kalau memang beban anggaran 58 miliar untuk THL, ya dicarikan lainnya. THL itu jangan diberhentikan. Bagaimana terus nasib mereka yang dipecat, nasib keluarganya, anaknya, opo yo ora stres (apa tidak stres),” sesalnya.

Pemkab Tabrak PP No 48 Tahun 2018

Di sisi lain, Ruliono menyayangkan banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang justru menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018, tentang larangan pemerintah daerah mengangkat THL. Sebab, sepanjang Tahun 2018 hingga 2020 tercatat ada 800 THL baru yang diangkat oleh Kepala OPD.

“Sudah ada PP 48 Tahun 2018, tidak boleh mengangkat THL. Tapi kok masih kecolongan kecolongan 800 sekian. Ini dikarenakan SKPD masih ada keleluasaan (mengangkat) THL sendiri. Ini kan kontra produktif, di sisi lain ada larangan mengangkat THL, di sisi lain SKPD masih saja mengangkat THL dengan leluasa,” ungkapnya.

“Ini bukan hanya salah eksekutif. DPRD mungkin juga salah. Kami akui sangat sulit memantau pengangkatan THL yang dilakukan SKPD. Tapi jangan THL yang sudah bekerja ini diputus kontrak. Kasihan mereka,” imbuhnya.

Ke depan, Ruliyono mengaku setuju dengan langkah eksekutif untuk melakukan pembenahan administrasi pengangkatan THL. Di mana, para THL diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) Sekretaris Kabupaten bukan oleh masing-masing OPD.

“Namun sekali lagi, ini berlaku untuk pengangkatan THL di masa mendatang. Untuk yang saat ini, jangan diputus kontrak,” tegas Ruliyono yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Banyuwangi ini. (ozi/aka)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR