Senin, September 20, 2021
BerandaNewsRegionalPosko RT/RW di Kota Malang Semakin Diperkuat

Posko RT/RW di Kota Malang Semakin Diperkuat

NUSADAILY.COM – MALANG – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Di Kota Malang, muncul ketentuan aturan yang tercantum dalam Surat Edaran No. R6 tentang PPKM Level 4 Covid-19 dan Penguatan Posko PPKM Mikro tingkat RT/RW yang ditandatangani Wali Kota Malang.

Aturan tersebut mengacu pada Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Sebenarnya, dalam aturan tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya.

“Tetap, konsep awal saya kira itu lebih bagus. Kita lihat Imendagri yang terakhir tidak ada kelonggaran sama sekali. Jadi tetap sama,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (4/8/2021).

BACA JUGA: Rebranding Liberta Hub Singosari Malang, Strategi Sehatkan Hotel di Tengah Pandemi

Termasuk, mengenai aktivitas di pusat perbelanjaan atau mal yang masih belum diizinkan untuk beroperasi. Sementara, sektor di dalamnya, yakni pusat perdagangan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masih diperkenankan buka hingga pukul 20.00. Seperti, tempat makan, resto, cafe dan sejenisnya yang berada di gedung tertutup milik pribadi atau di mal hanya boleh menerima delivery atau take away, tidak boleh dine-in.

“Iya tetap (mal masih tutup), ndak ada perubahan),” imbuh dia.

BACA JUGA: Hasil Tinjauan Forkopimda Jember: Perlu Pembenahan Fasilitas Tempat Isolasi Terpusat untuk Warga

Dia menjelaskan, aturan yang ada tidak bisa menjadi acuan perubahan penanganan Covid-19 jika perilaku masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik.

“Wacana ini level berapapun ketika disini bagus yang lainnya ndak bagus ya tidak menutup kemungkinan, dua minggu yang akan datang kita ikut tidak bagus. Ini ndak sama dengan perang-perang fisik, benteng ini harus dijaga terus. Sebab orang masuk ndak kelihatan,” pungkas dia.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik itu warung makan/warteg, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajajan dan sejenisnya di masa perpanjangan PPKM Level 4 ini masih diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Namun, penyediaan fasilitas meja, kursi untuk makan dan minum di tempat maksimal hanya diperbolehkan berjumlah tiga, termasuk pengunjungnya pun maksimal tiga orang.

“Pembatasan jam operasional tetap diberlakukan sesuai aturan sebelumnya, yakni mulai pukul 06.00 hingga 20.00. Dan, bagi pengunjung yang makan di tempat dibatasi waktu, maksimal 20 menit,” imbuh dia.

Sementara, berkaitan dengan penguatan PPKM Mikro di tingkat RT/RW dalam hal ini setiap wilayah diminta untuk membentuk tim relawan berjumlah tiga orang dan bekerjasama dengan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluraga (PKK) dan kader kesehatan di tingkat RT/RW. Nantinya, relawan tersebut akan berkaitan dengan pengidentifikasian, pendataan, dan pelaporan warga dengan risiko tinggi melalui sistem online. Hal ini berkaitan dengan masyarakat dengan riwayat komorbid.

“Seperti diabetes, jantung coroner, gangguan ginjal, darah tinggi, paru-paru, dan penyakit kronis lainnya. Juga, mendata masyarakat berdasarkan usia, lansia, ibu hamil, ibu menyusui hingga usia produktif dengan risiko penyakit penyerta. Termasuk memberikan edukasi warga tentang Covid-19,” jelas dia.

Di samping itu, penguatan PPKM Mikro tingkat RT/RW ini juga mengatur pembatasan aktivitas keluar masuk wilayah hingga pukul 20.00 dengan melaksanalam penutupan portal, penjagaan bergilir batas wilayah RT. Tetapi, pengecualian bagi yang sakit atau memiliki keperluan membeli obat.

“Hingga, melaksanalan cek point atau pos pantau di masing-masing wilayah RT untuk membatasi keluar masuk orang. Kemudian, penerapan 3T (Testing, tracing dan treatment di masing-masing wilayah,” tandas dia.(nda/kal)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

AnyFlip LightBox Embed Demo

popular minggu ini

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...