Kamis, Oktober 21, 2021
BerandaNewsRegionalPilkada Kabupaten Malang Masuk Masa Tenang, SanDi Bentuk Satgas Anti Money Politic

Pilkada Kabupaten Malang Masuk Masa Tenang, SanDi Bentuk Satgas Anti Money Politic

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – MALANG – Tim Hukum SaNdi membentuk Satgas Anti Money Politik setiap kecamatan dan sejumlah desa pada masa tenang Pilkada Kabupaten Malang. Hal ini dijelaskan Agus Subiantoro, anggota Tim BBHAR DPC PDIP Kabupaten Malang dan Tim Hukum SaNdi Senin hari ini (6/12) di Kepanjen.

“Money Politic biasa disebut serangan fajar, kami telah melakukan penyebaran Tim Satgas sebagai antisipasi. Mereka kami bekali data dengan dugaan akan menyebarkan uang kepada pemilih sebesar Rp 25 ribu per kepala keluarga,” papar Agus dilansir Nusadaily.com

Berdasarkan data sementara sampai minggu (5/12) ada 4 Kecamatan yang menjadi target, yakni Dampit dengan 7 Desa sebanyak 17.000 suara, Tirtoyudo 4 Desa sebanyak 8.200 suara, Ampelgading 6 Desa sebanyak 9.000 suara dan Sunbermanjing Wetan 6 Desa sebanyak 10.400 suara.

“Telah kami lakukan pengamatan. Ada 4 Kecamatan menjadi target mereka dengan total anggaran Rp 1.3 miliar,” tandasnya.

Satgas anti money politic yang dibentuk oleh BBHAR (Bandan Bantuan Hukum Advokat Rakyat) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang bersama Tim Hukum SanDi. Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di lapangan, nantinya akan bekerja sama dengan Pengurus PAC dan Ranting serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak hukum di Kecamatan, baik itu unsur Polsek maupun Panwascam.

“Data yang dihimpun Tim Hukum SaNdi dan BBHAR tersebut berdasarkan pemantauan, pengintaian dan pengumpulan di lapangan selama masa kampanye dan minggu tenang,” lanjutnya.

Data ini dapat berubah sewaktu waktu tergantung laporan dari hasil tim yang di lapangan, tim hukum SanDi juga membantu memback up dari sisi hukum. Artinya akan memproses setiap tindakan yang diduga money politic yang dilakukan oleh pihak lawan.

“Adapun ancaman terhadap pelaku money politic (koordinator/PIC) adalah Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 187a ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 bulan/6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” katanya. 

Sementara bagi Paslon yang terbukti melakukan tindakan money politic akan didiskualifikasi oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016.

Untuk itu BBHAR dan Tim Hukum Sandi berharap, proses pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Malang dapat berjalan dengan Demokratis, Jujur dan tanpa Politik uang sehingga menghasilkan pemimpin (Bupati dan Wakil Bupati) yang Amanah. Pemilih juga dapat bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, sekaligus sebagai pembelajaran politik/pemilihan Bupati tanpa embel-embel Money Politik. (aje/wan)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Hari Ini

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya berencana memeriksa ​selebgram Rachel Vennya terkait dugaan kabur dari isolasi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet...