Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaNewsRegionalPerubahan Perda RTRW Kota Batu Masih Dikaji Kementerian ATR

Perubahan Perda RTRW Kota Batu Masih Dikaji Kementerian ATR

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – Sejak dibahas 2019 lalu, perubahan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) belum juga rampung. Perubahan itu diselaraskan sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Batu saat ini.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Wakil Wali Kota Batu, Punjul mengatakan, perubahan perda itu masih dikaji di tingkat pmerintah pusat, yakni di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Saat ini sudah ada di pemerintah pusat. Nanti kepala daerah akan datang untuk memaparkan. Harus kepala daerah, kapan hari ada wakil dan kepala dinas yang datang, tidak diizinkan. Jadi memang harus kepala daerah,” ujar Punjul.

BACA JUGA: Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Batu Jauh dari Target

Punjul juga menjelaskan, lamanya proses Perda RTRW ini karena adanya perubahan administrasi. Dahulu, dari Gubernur Jawa Timur bisa langsung dikirim ke Kemendagri. Kali ini harus ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Di sana pun masih melalui proses. Dikatakan Punjul, Perda RTRW Kota Batu berada di loket empat saat ini.

“Jadi begini, pembahasan RTRW itu regulasinya beda. Zaman saya anggota dewan, dari rekomendasi gubernur dibawa ke Mendagri selesai. Kalau sekarang ke ATR, itupun harus kepala daerah yang ke sana. Eksisting hari ini adalah salah satu rekomendasi yang akan disampaikan ke kementerian,” ujarnya.

Dalam prospek pembangunan, Kota Batu yang terdiri atas tiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang berbeda-beda. Kawasan Kecamatan Bumiaji didesain untuk pertanian, Kecamatan Batu untuk perkantoran, sedangkan Kecamatan Junrejo untuk aneka usaha.

“Bagaimana kalau ada investor terlanjur bangun di Bumiaji, ya itu nanti akan kami masukkan rekomendasi ke Kementerian ATR. Yang menentukan Kementerian ATR. Pejabat yang bermain perizinan sudah barang tentu berurusan dengan hukum,” tegas Punjul.

Penindakan bangunan ilegal di Kota Batu belum maksimal. Pasalnya, terganjal oleh aturan yang belum rampung sejak Perda nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kota Batu mengalami perubahan.

BACA JUGA: Perolehan Pajak Hiburan Minim, Target Pajak Kota Batu Kemungkinan Dirasionalisasi

Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika memaparkan, tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak Perda, penegakan hukum kurang maksimal. Bahkan tak menutup kemungkinan membuka celah pelanggaran yang berbenturan dengan tata kelola pemanfaatan ruang. Menurutnya, belum disahkannya perubahan Perda RTRW menyulitkan penentuan penindakan secara tegas.

Kartika menuturkan, Komisi A akan mengagendakan dengar pendapat bersama Satpol PP, DPMPTSP-TK, Bappelitbangda, DPUPR, DPKPP, Bapenda dalam waktu dekat. Forum bersama dengan lintas OPD ini untuk memecahkan persoalan bersama mengenai pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan seperti menerabas zonasi.

“Kami tidak tahu langkah penindakannya seperti apa sebelum perubahan perda RTRW terbit. Paling maksimal, hanya menutup sementara ataupun menyegel bangunan,” kata Kartika.(wok/lna)

BERITA KHUSUS

Peringatan HUT ke-77 RI Kota Pasuruan, Dari Upacara Bendera Hingga Bagi Akta Kelahiran

NUSADAILY.COM - PASURUAN - Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Pasuruan dilaksanakan pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dimulai dengan Upacara peringatan...

BERITA TERBARU

Fakta di Balik Keindahan Tembok Besar China

NUSADAILY.COM – JAKARTA –Sudah tidak asing lagi jika mendengar nama tembok besar China, bangunan yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia ini menjadi ciri khas...