Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaNewsRegionalPenindakan Bangunan Ilegal Kota Batu Terganjal Perubahan Perda RTRW

Penindakan Bangunan Ilegal Kota Batu Terganjal Perubahan Perda RTRW

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Perda nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kota Batu mengalami perubahan. Sejak dibahas 2019 lalu perubahan Perda RTRW untuk masa 2021-2041 masih menggantung. Perubahan perda itu masuk tahap fasilitasi Biro Hukum Pemprov Jatim.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Payung hukum ini menjadi landasan dalam perencanaan dan tata kelola pemanfaatan ruang di Kota Batu. Terlebih dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, banyak ditemui pembangunan perumahan yang menerabas zonasi. Banyak pengembang perumahan yang membangun di zona putih yang seharusnya tak boleh disentuh karena merupakan lahan pertanian. Belum lagi dari aspek legalitas peizinan yang kerap kali tak dikantongi pengembang. 

Tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak perda semacam Satpol PP maupun pengawasan dari DPMPTSP-TK selaku OPD yang berwenang dalam perizinan. Pelanggaran semacam itu menciptakan banalitas. Bahkan tak menutup kemungkinan membuka celah bersikap permisif atas temuan pelanggaran yang berbenturan dengan tata kelola pemanfaatan ruang.

“Kami tidak tahu langkah penindakannya seperti apa sebelum perubahan perda RTRW terbit. Paling maksimal, hanya menutup sementara ataupun menyegel bangunan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika.

Hal itu ia lontarkan saat melakukan sidak pembangunan perumahan Madinah yang dibangun di lahan pertanian yang berada di Desa Giripurno (Jum’at, 27/8). Sidak itu dilakukan Komisi A bersama Komisi C dan DPMPTSP-TK Kota Batu. Sidak penertiban terhadap pembangunan yang melanggar ketentuan intens dilakukan sejak 2020 lalu. 

Menurutnya, belum disahkannya perubahan Perda RTRW menyulitkan dalam menentukan penindakan secara tegas. Kartika menuturkan, Komisi A akan mengagendakan hearing bersama Satpol PP, DPMPTSP-TK, Bappelitbangda, DPUPR, DPKPP, Bapenda. Forum bersama dengan lintas OPD ini untuk memecahkan persoalan bersama mengenai pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan seperti menerabas zonasi. 

“Untuk mengantisipasi hal serupa di Kota Batu, kami akan melakukan forum sendiri dengan dinas terkait. Perlu langkah lebih mendalam dalam menentukan penindakan. Pengembang perumahan juga harus memenuhi legalitas karena kalau tidak user juga akan dirugikan,” papar dia.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan, semestinya investor pengembang perumahan mengetahui zonasi lahan putih yang masuk kawasan pertanian, tak boleh didirikan bangunan. Siasat yang dilakukan pengembang perumahan selalu membangun terlebih dulu. Namun kepengurusan perizinan dilakukan belakangan. 

“Bahkan, beberapa kali ditemui, para pengembang selalu menyebutkan salah satu orang berpengaruh di Kota Batu untuk memuluskan pembangunan,” kata Khamim.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, M Didik Subiyanto mengutarakan, persoalan seperti ini sangat marak di Kota Batu. Dimana pengembang melakukan pembangunan terlebih dahulu baru mengurus izin di kemudian hari. “Kalau sudah seperti ini Pemerintah Kota Batu harus tegas. Karena perumahan ini berdiri di lahan putih, maka harus ditutup. Urusan user yang sudah beli perumahan, ya urusan pengembang,” tegas dia, Jumat (27/8/2021). 

Banyak pengembang di Kota Batu yang mengungkapkan jika pihaknya tak mengetahui peruntukan lahan. Adanya hal itu dibantah secara tegas oleh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Batu tersebut. 

“Kalau dipikir secara logika mereka sebagai pengembang dan sudah masuk di suatu daerah sangat tidak masuk akal jika tak mengetahui peruntukan lahan. Karena ini sudah menjadi pekerjaan mereka. Jadi tidak ada alasan lagi tidak tau peruntukan lahan. Itu hanya alasan dan alibi mereka,” tegas dia. 

Dia khawatir, karena Kota Batu ini selain kota wisata juga sebagai kota pertanian, ditakutkan karenaketidak tegasan Pemkot Batu nantinya lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian habis menjadi kawasan perumahan. 

“Jika lahan pertanian tidak diperuntukkan sebagai mana mestinya. Bisa-bisa habis lahan pertanian di Kota Batu. Kasian para petani, mereka mau mencari rezeki dimana jika lahan pertanian dibuat perumahan,” katanya. (wok/wan)

BERITA KHUSUS

Peringatan HUT ke-77 RI Kota Pasuruan, Dari Upacara Bendera Hingga Bagi Akta Kelahiran

NUSADAILY.COM - PASURUAN - Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Pasuruan dilaksanakan pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dimulai dengan Upacara peringatan...

BERITA TERBARU

Badai Petir di Austria Renggut 5 Nyawa

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Gelombang panas menyebabkan masalah di Eropa sejak lama. Pada hari Kamis terjadi badai hebat di banyak tempat. Di Austria terjadi...