Selasa, Oktober 26, 2021
BerandaNewsRegionalPenggelembungan Insentif yang Jadi Kerugian Negara Mantan Bupati Jember Dicicil

Penggelembungan Insentif yang Jadi Kerugian Negara Mantan Bupati Jember Dicicil

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JEMBER – Masalah yang membelit mantan Bupati Jember, Faida masuk dalam daftar pihak penunggak hutang kerugian keuangan negara atas kelebihan insentif jasa pungut pajak dan retribusi daerah akhirnya terkuak.

Faida ternyata secara berangsur-angsur melakukan pembayaran tunggakannya hingga genap Rp557,8 juta. Sebanyak lima kali Faida mencicil, yakni bulan Juli, Agustus, Oktober, Desember di tahun 2020; dan bulan Januari 2021.

Namun, faktor mencicil pembayaran di tahun yang berbeda itulah dimungkinkan jadi penyebab laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menyertakan nama Faida dalam daftar sebagai penunggak hutang menyisakan tanggungan Rp428 juta.

BACA JUGA: Faida, Bekas Bupati Jember Berhutang Kerugian Uang Negara Rp428 Juta

“Mungkin karena pelaporan pembayaran tidak bisa langsung semua terakomodir,” terang Kepala Bapenda Jember Suyanto pada Jumat, 24 September 2021.

Menurut dia, pelunasan atas kelebihan insentif juga dilakukan mantan Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief yang wajib membayar Rp255,8 juta. Muqit melunasinya sebelum tutup tahun anggaran 2020.

“Pak Kyai Muqit lebih dulu membayar lunas. Ini saya mau segera koordinasi dengan Inspektorat agar nanti yang masalah itu dapat disampaikan ke BPK,” jelas Suyanto.

Peraturan Bupati warisan era Faida yang menjadi biang masalah kelebihan insentif jasa pungut telah dicabut. Sehingga, kedepan kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Suyanto menegaskan, Peraturan Bupati yang terbaru telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

“Sudah, setelah ada rekomendasi BPK kita langsung merubah Perbup agar menyesuaikan ketentuan insentif maksimal 6 kali dari gaji pokok setahun untuk Bupati dan Wakil Bupati,” paparnya.

Bahkan, juga dituangkan ketentuan-ketentuan lebih rinci yang mengatur pemberian insentif secara proporsional tergantung capaian pungutan pajak dan retribusi daerah. “Kita sesuaikan dengan capaian,” ulas Suyanto.

Batas tertinggi insentif senilai Rp374,1 juta untuk Bupati Jember yang bergaji Rp66 juta per tahun. Sedangkan, Wabup maksimal insentifnya Rp329 juta, karena gaji per tahun Rp58 juta.

BACA JUGA: Bekas Pejabat Satgas COVID-19 Era Bupati Faida Kompak Mangkir dari Rapat Konfrontasi Temuan Audit

Seperti diketahui, BPK menyatakan kerugian keuangan yang terjadi di Jember sebanyak Rp200,5 miliar berasal dari dugaan penyimpangan di 1.361 kasus. Rekomendasi BPK kepada Bupati Jember, Hendy Siswanto agar semuanya diselesaikan secara administrasi maupun jalur hukum.

Diantaranya menyangkut, 246 kasus melibatkan pegawai negeri sipil bukan bendahara yang merugikan keuangan Rp9,6 miliar; 559 kasus berdasarkan hasil pemeriksaan merugikan keuangan Rp187,4 miliar; dan 556 kasus melibatkan aparat fungsional merugikan keuangan Rp3,4 miliar.

“Opini audit kita akan jelek terus, karena dua tahun dapat predikat disclaimer dan tidak wajar. Kedepan tetap saya kejar, supaya opini audit kita naik. Langkah hukumnya, saya tergantung BPK,” tukas Bupati Hendy.

Langkah tersebut mendapat sokongan dari DPRD. “Soal kerugian negara diungkap seterang-terangnya terutama oleh lembaga penegak hukum. Bupati Jember saat ini tidak perlu sungkan dengan siapapun yang akan kena, karena itu sudah resiko mereka,” ujar Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto. (sut/lna)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Istri Selingkuh, Suami Bawa Alat Berat Hancurkan Rumah😱##tiktokberita

♬ kau curangi cintaku - Milan indramayu