Sabtu, November 27, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalLapor Dewan Karena SKL Ditahan Rumah Sakit Pasca Melahirkan, Ini Jawab Kadinkes...

Lapor Dewan Karena SKL Ditahan Rumah Sakit Pasca Melahirkan, Ini Jawab Kadinkes Surabaya

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Kabar yang berkembang terkait penahanan Surat Keterangan Lahir (SKL) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atas pasangan suami istri pasca melahirkan di Rumah Sakit Swasta yang ada di Surabaya masih menjadi polemik hingga kini.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Pasutri warga Kelurahan Maspati, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya tersebut telah melaporkan ke Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya karena ia mengaku bahwa SKL anaknya tidak diberikan atau ditahan oleh pihak rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya persalinan. Akibatnya hingga kini pasangan tersebut tidak bisa mengurus akta kelahiran bagi anaknya.

Seperti diketahui sebelumnya, banyak kabar yang menyebutkan jika pasutri warga Maspati tersebut juga melaporkan jika pada saat mendekati persalinan, mereka tidak mendapat perlakuan yang baik dari pihak RSUD dr Soewandhie sehingga ia terpaksa memilih RS Swasta sebagai jalan terakhirnya.

Pernyataan tersebut ditepis langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita. Saat dimintai keterangan Kadinkes Surabaya menyebutkan jika saat jadwal persalinan tanggal 30 September 2020 tiba, pasutri itu memilih untuk mendapatkan layanan ke Rumah Sakit (RS) swasta atas kemauannya sendiri. Bahkan, suami pasien menyetujui pembiayaan di rumah sakit itu dengan membayar secara mandiri dan menandatangani general consent.

Ia mengatakan bahwa dari data dan fakta yang diperoleh dari RSUD dr Soewandhie, pada hari itu tidak ada nama pasien pra-persalinan atas nama pasutri Agung Cahyono – Silvia Damayanti. Ia mewakili pihak Dinas Kesehatan mengatakan bahwa mereka belum pernah mendaftar di RSUD dr Soewandhie untuk mendapatkan layanan persalinan.

“Sebelumnya, pihak rumah sakit swasta juga sudah menjelaskan kepada pasien terkait prosedur pelayanan dan pembiayaannya. Karena, rumah sakit itu sendiri belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka pasien setuju membayar deposit Rp4 juta,” jelasnya.

Sesuai protap, pihak rumah sakit swasta tentu berkewajiban untuk melayani persalinan pasien tersebut. Pasien pun akhirnya melahirkan dengan Sectio Caesar. Nah, ketika akan keluar rumah sakit (KRS) dengan total biaya persalinan Rp15,8 juta yang sudah dipotong deposit, rupanya pasien tidak mampu membayar. Pihak rumah sakit swasta pun tetap memberikan keringanan kepada pasien dengan cara mencicil selama 12 bulan.

“Pasien pun menyetujuinya dengan menandatangani surat persetujuan. Jadi setiap bulan pasien bisa mencicil Rp300 ribu ke rumah sakit swasta tersebut selama 12 bulan,” katanya.

Namun, itikad baik dari rumah sakit swasta, rupanya dilupakan oleh pasutri yang berdomisili di Jalan Sidotopo Wetan ini. Pasalnya, cicilan kedua dan seterusnya belum pernah dibayarkan. Terlebih pula, sejak bulan Januari hingga 12 Oktober 2021, pihak rumah sakit tidak bisa menghubungi pasutri itu karena HP tidak aktif. Sehingga, komunikasi kemudian dilakukan melalui penghubung pasien.

“Nah, tanggal 13 Oktober 2021, pihak rumah sakit kemudian menghubungi penghubung pasien untuk menanyakan sisa tagihan dan meminta pasutri untuk datang ke rumah sakit,” sebut Feny.

Tentunya, pemanggilan oleh pihak rumah sakit swasta kepada pasutri dilakukan agar ada kejelasan informasi. Apalagi, KTP pasutri itu beserta surat kenal lahir (SKL), masih disimpan baik oleh pihak rumah sakit. Tujuannya, agar pasien dan keluarganya bersedia datang untuk berkoordinasi. Namun, saat ini pasutri itu malah membuat KTP baru.

“Sebenarnya pasien sendiri punya kewajiban untuk membayar ke rumah sakit swasta itu. Di awal, pihak rumah sakit swasta sudah menjelaskan belum ada kerjasama dengan BPJS. Suami pasien sendiri juga sudah sepakat untuk membayar dengan cara mencicil dan menyetujuinya,” pungkasnya. (jar/kal)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR