Jumat, Januari 21, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalKPU Sumenep Banyak Salah, Komisioner Bawaslu Cabut Duluan Saat Pleno DPHP

KPU Sumenep Banyak Salah, Komisioner Bawaslu Cabut Duluan Saat Pleno DPHP

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Madura Jawa Timur menggelar sidang Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020, Senin, 14 September 2020 malam.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Pleno KPU tersebut menuai protes dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep. Tidak hanya protes, seluruh Komisioner Bawaslu Sumenep juga memilih out (keluar) dari forum Pleno DPHP yang digelar di Kantor KPU tersebut, sekira pukul 22.00 WIB.

Tindakan tersebut diambil lantaran KPU Sumenep tidak mengindahkan nota keberatan yang disampaikan Bawaslu. Nota keberatan itu disampaikan karena terindikasi adanya banyak kesalahan rekapitulasi daftar calon pemilih di tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten.

BACA JUGA: Kampanye di Masa Pandemi, Bawaslu Sumenep Lakukan Pengawasan Ketat

“Kemarin kami (Bawaslu) sudah memberikan imbauan untuk menunda penetapan DPHP menjadi DPS, tapi KPU tidak mengindahkan, malah rapat pleno tetap dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris, Selasa 15 September 2020.

Dugaan Kejanggalan Rekapitulasi

Pria yang juga alumnus UNISMA Malang tersebut menyampaikan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan terdapat dugaan kejanggalan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dengan rekapitulasi calon daftar pemilih tingkat kabupaten.

Kesalahan itu, menurut Noris, terjadi di sembilan kecamatan. Akan tetapi, KPU Sumenep dalam rapat pleno hanya mendatangkan satu kecamatan.

“Kami minta untuk dilakukan perbaikan di sembilan kecamatan, tapi yang dihadirkan hanya satu. Jelas, ini sudah menyalahi aturan, apa dasar hukum yang dipakai oleh KPU sehingga data hasil rekap tingkat kecamatan bisa berubah, dan KPU tidak bisa menjawab. Makanya kami memilih out dari forum,” ungkap Noris.

Amburadulnya pendataan, lanjut Noris, itu dikarenakan KPU tidak mematuhi aturan yang ada. Salah satu dugaannya adalah KPU melalui PPS tidak memberikan data by name hasil pemutkhiran data pemilih kepada pengawas desa atau kelurahan.

Sehingga Bawaslu tidak bisa menyandingkan data yang dimiliki KPU. Untuk itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terkesan dibatasi.

“Padahal sesuai PKPU nomor 19 tahun 2019 sangat jelas, PPS memberikan data tersebut kepada pengawas desa atau kelurahan berupa soff copy dan heard copy. Tapi itu tidak dilakukan, makanya amburadul seperti saat ini,” jelasnya.

BACA JUGA: Antisipasi Klaster Covid-19 di Pilkada Sumenep, Bupati Minta Ada Rapid Test

Mestinya, lanjut Noris, KPU menyampaikan kepada partai politik, Bawaslu jika terdapat kesalahan pada saat forum digelar. Namun hal itu tidak dilaksanakan. Sehingga KPU bisa dikatakan KPU unprosedural (cacat prosedur).

“KPU harus menaati tata cara prosedur terhadap rekapitulasi data ini,” tambah pria yang juga mantan ketua DEMA UNISMA malang itu dengan nada serius.

Rapat Pleno Perbaikan

Disisi lain, Ketua KPU Sumenep, Abd. Waris saat dikonfirmasi mengatakan bahwa rapat pleno kali ini merupakan pleno perbaikan dari pleno 12 September 2020 lalu.

Hal tersebut dikarenakan terdapat kecamatan yang melakukan kesalahan. Seperti misalnya PPK Pragaan salah input data A-KWK.

Bahkan, lanjut Waris, dari sembilan kecamatan yang dimaksudkan Bawaslu tersebut sudah membacakan secara benar pada rapat pleno sebelumnya yang digelar pada 12 September 2020.

“Yang tidak melakukan perbaikan hanya satu yakni Kecamatan Pragaan,” katanya.

Menurutnya, saat pelaksanaan pleno sebelumnya Bawaslu tidak memberikan masukan mengenai hal tersebut. Sehingga ia memilih melanjutkan pleno DPHP meskipun tidak diikuti Bawaslu Sumenep. (nam/lna)

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Perampok di Sukun Malang Tertangkap di Taman Dayu Pandaan ##tiktokberita

♬ original sound - Nusa Daily