Senin, November 29, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalKisruh Data KPU-Bawaslu Sumenep, Pengamat: KPU Tidak Membaca Permendagri 102 Tahun 2019

Kisruh Data KPU-Bawaslu Sumenep, Pengamat: KPU Tidak Membaca Permendagri 102 Tahun 2019

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Kisruhnya data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep Madura Jawa Timur membuat Walk Out komisioner Bawaslu Sumenep dari forum Pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada Senin, 14 September 2020 lalu.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA: KPU Sumenep Banyak Salah, Komisioner Bawaslu Cabut Duluan Saat Pleno DPHP

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum, Rausi Samorano angkat bicara tentang polemik yang dihadapi penyelenggara dan pengawas pemilu pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

“Sebenarnya pangkal persoalannya adalah pada proses ketika temuan awal oleh Bawaslu itu tidak ditindaklanjuti atau bahasa kasarnya tidak diindahkan oleh KPU,” katanya kepada nusadaily.com saat dikonfirmasi soal kisruh KPU-Bawaslu Sumenep. Jumat 18 September 2020.

Kemudian, kata Rausi, berlanjut kepada persoalan AB-KWK, dimana ketika diminta oleh Bawaslu tidak diberikan akses oleh KPU dengan alasan bahwa itu adalah data rahasia yang dikecualikan.

Jika kemudian proses pengawasan Bawaslu menjadi terganggu dan ada persoalan, menurutnya hal ini yang akan menjadi pelik nantinya.

“Begini, ketika ada perubahan data, misalnya pada jumlah data pemilih yang jumlahnya sampai kurang lebih 40 sampai 50 ribu masuk dalam TMS harus jelas posisinya dimana, yang bertanggung jawab ini adalah KPU, itu loh,” jelasnya.

BACA JUGA: KPU Sumenep Selesai Tindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu

Jadi, lanjut Rausi, yang TMS itu apabila datanya tidak hanya sekadar menyebutkan angka kumulatifnya saja. Namun, KPU juga harus tahu. Sebab, sambung Rausi, KPU mempunyai data valid, KPU mendata sampai ke tingkat kampung/desa.

“Persoalan data yang dikecualikan itu sebenarnya salah persepsi atau salah menafsirkan aturan, saya kira,” imbuhnya.

Memang, lanjut Rausi, ada beberapa data yang menjadi data rahasia dan tidak boleh disebarkan kepada sembarang orang. Hanya saja, KPU dalam hal ini mengartikan tidak boleh diberikan kepada siapa pun itu, ditafsirkan secara hitam putih atau saklek, tanpa melihat aturan pelaksanaannya.

“Sehingga, kemudian termasuk orang yang berkepentingan pun tidak dikasih akses oleh KPU, jadi mereka (KPU_red) hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,” terangnya.

Perubahan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menurut penjelasan Rausi Samorano, itu telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

“Jadi, yang masuk rahasia itu adalah data pribadi penduduk, nah ini kemudian ada aturan pelaksanaannya,” tambahnya.

Aturannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 54 ayat (1). Kemudian, terdapat aturan terbarunya yaitu Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian akses dan pemanfaatan data penduduk dalam Pasal 4 Ayat 1 yang boleh mengakses data penduduk adalah petugas Dukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pengguna.

Dalam penjelasannya, pengguna ini adalah lembaga pemerintah, kementerian, atau lembaga yang berkepentingan dengan data itu.

“Nah, Bawaslu ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu bahwa mereka punya hak untuk mengawasi. Dalam hak pengawasan itu diantaranya adalah mengawasi validasi data, Coklit, dan semacamnya. Artinya, Bawaslu berhak mendapatkan data, karena dia adalah lembaga negara,” bebernya.

BACA JUGA: Bawaslu RI Rekam 141 Bapaslon Langgar Protokol COVID-19 saat Daftar

“Jadi, saya kira KPU ini tidak membaca Permendagri itu, hanya sekadar membaca surat edaran atau apa lah di internal KPU saja, ini yang kemudian disalah tafsirkan atau ada mis komunikasi antara KPU dengan Bawaslu,” timpalnya.

Lebih lanjut, Rausi menjelaskan, data yang dilakukan sampai ke tingkat PPS tersebut kemudian diakumulasikan, seharusnya KPU menjelaskan dan merinci data yang 50 ribu tersebut memang TMS apa tidak.

“Yang meninggal berapa, yang pindah domisili berapa, dan yang tidak jelas alamatnya berapa persen juga. Bukan pas jumlahnya saja 50 ribu, tanpa ada penjelasan prosentase. Karena, 50 ribu ini kan data banyak,” terang pria asal kecamatan Guluk-Guluk itu.

Persoalan Pasca Pilkada dan Solusinya

Menurutnya, hal ini akan menjadi persoalan terhadap hasil dari Pilkada nanti. Kemudian, ini juga bisa dijadikan bukti ketika ada persoalan ketika Pilkada selesai, semisalnya mau menggugat ke MK.

“Pertama, orang akan beranggapan bahwa kisruh data ini berawal dari ketidakpatuhan KPU terhadap rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian yang kedua, ketidakpatuhan ini bisa menyebabkan data yang unvalid atau tidak jelas,” jelasnya.

Lalu, yang ketiga, bisa dijadikan bahan konfirmasi atas dugaan penggelembungan suara pemilih pada saat Pilpres kemarin. Maka untuk itu, tutur rausi, ini harus diperjelas oleh KPU, kemana data tersebut.

“Ini bahaya bukan hanya terhadap KPU saja, melainkan kepada proses demokrasi yang sedang berjalan ini,” terangnya.

BACA JUGA: Bawaslu Jatim: Keselamatan Rakyat itu Hukum Tertinggi

“Solusinya sebenarnya, tinggal duduk bareng saja antara KPU dengan Bawaslu, kemudian rumuskan solusinya seperti apa yang tidak melanggar aturan. Tidak terlalu sulit sebenarnya, andaikan mereka mau memahami tugas dan fungsi masing-masing. Jangan lagi ada yang berkoar-koar di media tanpa memahami aturan internal maupun eksternal masing-masing,” jelasnya.

“Iya, jika pun mereka tetap pada pendiriannya masing-masing tidak masalah. Hanya saja, saya sarankan Bawaslu kembali ke Pasal 219 UU 07 tahun 2017. Laksanakan juga pasal 480, 510 dan 512 biar KPU yang ngotot itu akan berurusan dengan penyidik dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda Rp. 36 juta,” pungkasnya. (nam/lna)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR