Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaNewsRegionalIroni Vonis Ringan Dua Pejabat yang Langgar PPKM di Banyuwangi

Ironi Vonis Ringan Dua Pejabat yang Langgar PPKM di Banyuwangi

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Penegakan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Banyuwangi tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dua orang pejabat yang terbukti bersalah karena telah menggelar pesta pernikahan saat PPKM hanya dijatuhi hukuman denda ringan.

Kedua pejabat tersebut yakni Asmuni (Kepala Desa Temuguruh) dan Syamsul Arifin (anggota DPRD Banyuwangi dari PPP). Asmuni divonis bersalah dan dijatuhi denda sebesar Rp 48 ribu subsider kurungan penjara dua hari, sementara Syamsul Arifin dijatuhi denda sebesar Rp 500 ribu subsider kurungan penjara selama tujuh hari.

Vonis tersebut terbilang sangat ringan jika dibandingkan dengan penegakan hukum di daerah lain, dimana para pelanggar PPKM bisa dikenai hukuman denda hingga jutaan rupiah. Seperti yang dialami pemilik warung bubur ayam dan kafe di Kota Tasikmalaya yang harus membayar denda sebesar Rp 5 juta akibat melanggar PPKM.

Vonis ringan kedua pejabat ini lantas menjadi sorotan masyarakat luas. Banyak yang merasa kecewa, terutama mereka yang rela menunda hajatan demi menghormati keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Seperti yang diutarakan Mufid Irfan, warga Kecamatan Wongsorejo. Mufid mengaku harus menunda pesta pernikahan adiknya yang semestinya digelar pada tanggal 16 Juli 2021 lalu.

Kecewa dengan Putusan Ringan Hakim

“Jelas kecewa lah dengan putusan ringan (kades dan Anggota DPRD Banyuwangi) itu. Padahal kami pada saat itu sudah memperoleh rekomendasi dari Satgas COVID-19. Namun karena ada larangan dari pemerintah pada tanggal 9 Juli, akhirnya kita tunda,” ungkapnya, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 27 Juli 2021.

Mufid khawatir, vonis ringan yang dijatuhkan kepada dua pejabat tersebut bisa berakibat pada banyaknya warga yang memaksa menggelar hajatan meski PPKM belum berakhir.

“Putusan hakim tersebut akhirnya akan menjadi yurisprudensi untuk pelanggaran serupa di masa mendatang. Ketika warga biasa yang melanggar, harusnya kan lebih ringan hukumannya dari pejabat tersebut. Kalau nanti hukumannya lebih berat tentu tidak adil,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum) PCNU Banyuwangi, Tejo Rifai memandang, vonis yang dijatuhkan kepada kades Temuguruh dan Anggota Dewan dari PPP tersebut berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dan Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020.

“Sekilas saya baca pemberitaan di media, pasal yang digunakan itu berdasarkan perda. Kalau Perda, maka itu masuk tipiring. Jadi itu tidak menggunakan Undang-Undang Kesehatan sebagaimana yang terjadi kepada Habib Rizik. Itu kewenangan penyidik, kenapa dia menggunakan Perda bukannya undang-undang kesehatan. itu bisa dikonfirmasi ke penyidik,” kata Tejo.

Hakim Mestinya Pertimbangkan Status Keduanya

Demi rasa keadilan, kata Tejo, sebelum menjatuhkan vonis hakim semestinya juga mempertimbangkan status kedua terpidana sebagai pejabat negara. Artinya, vonis hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melanggar aturan harus lebih berat dibandingkan dengan warga biasa yang melanggar.

“Karena pelakunya adalah pejabat negara, itu harus dipertimbangkan betul apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. itu yang harus digaris bawahi. Apakah, dia sebagai pejabat negara dipertimbangkan oleh hakim?,” kata Tejo.

“Karena menurut saya itu harusnya dipertimbangkan. Sebab pejabat negara harus memberikan contoh yang baik. Saya sendiri belum baca putusannya. Tapi mestinya karena itu pejabat negara harus dipertimbangkan berat dan ringannya hukuman. Karena tujuan hukum itu kan untuk keadilan,” tegasnya.

Terlepas dari sanksi yang ringan tersebut, Tejo memandang bahwa kedua pejabat tersebut sudah diputus bersalah oleh hakim karena sudah menabrak aturan PPKM. Keduanya pun saat ini sudah menyandang status sebagai terpidana.

“Posisinya tetap terpidana. Terlepas dari ringan tidaknya hukuman, itukan subjektif. Masing-masing orang punya ukuran berbeda. Tapi posisinya diputus bersalah. Dalam hukum pidana yang berat itu adalah dinyatakan bersalah. Ketika orang dipidana maka diharapkan ada efek jera,” tutupnya. (ozi/aka)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Gerakan Gempur Rokok Ilegal yang Digalakkan Bea Cukai Sasar Desa Olean

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Gerakan gempur rokok ilegal (GGRI) yang digalakkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo Bea Cukai Jember serta Kejari menyasar...