Kamis, Mei 26, 2022
BerandaNewsRegionalGelagat DPR Setuju Biaya Pembangunan IKN Disertai Suntikan APBN

Gelagat DPR Setuju Biaya Pembangunan IKN Disertai Suntikan APBN

NUSADAILY.COM – JEMBER – Uang dalam APBN 2022 sepertinya juga bakal tersedot untuk membiayai pembangunan ibu kota negara (IKN) Republik Indonesia yang baru di Pulau Kalimantan.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Ancang-ancang itu sudah diutarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan kemungkinan berpotensi besar mendapat persetujuan dari pihak DPR RI.

“Kemarin kita baru selesai rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan, yang disampaikan bahwa dana Rp120 triliun yang ada di Kementerian PUPR bisa saja dialihkan ke sana. Karena, langkah awal adalah infrastruktur untuk lembaga pemerintahan dan lembaga tinggi negara yang akan berkantor di sana,” ungkap Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Jumat, 21 Januari 2022.

Baca Juga: Soroti Pemindahan Ibu Kota, HNW: UU IKN Tidak Mengakomodasi Aspirasi dari Rakyat

Perkiraan hitungan pemerintah tentang kebutuhan anggaran untuk pemindahan IKN membengkak dari estimasi semula. Sehingga, butuh dukungan dana keuangan negara.

Meski, hal itu cenderung berbeda dengan komitmen yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sejak awal mengumumkan mega proyek tersebut lebih banyak dibiayai lewat skema kerjasama.

Tentang hal itu semula dijanjikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu kontribusi APBN untuk pemindahan IKN hanya mencapai Rp89,4 Triliun. Pemakaian APBN itu hanya 19,2 persen dari total anggaran yang diperlukan. Adapun sisanya senilai Rp253,4 Triliun (54,4%) berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 Triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.

Baca Juga: Proyek Pembangunan IKN Akankah Mengulang ‘Janji Manis’ Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Namun, tiba-tiba pada awal pekan ini, pemerintah berubah sikap soal kontribusi APBN untuk pemindahan IKN yang justru membengkak menjadi Rp466 Triliun. Atau 53,5 persen dari kebutuhan anggaran keseluruhan.

Komisi XI menganggapnya sebagai hal yang wajar. Janji meminimalisir penggunaan APBN dalam pemindahan IKN, menurut Charles mengemuka saat dunia belum dilanda pandemi Covid-19 yang sangat memukul perekonomian global.

“Dinamika IKN bisa disesuaikan dengan kondisi hari ini. Sebelum tahun 2020 kemarin, segala hal menjadi mungkin. Tetapi, dengan adanya Covid-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, saya pikir perubahan itu bisa saja. Asalkan sudah dibicarakan dengan DPR,” sergah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Media DPP Partai Nasdem itu.

Baca Juga: Hari Ini, DPR Akan Sahkan RUU Ibu Kota Negara Lewat Rapat Paripurna

Menurutnya, perjalanan IKN beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Apabila memang terpaksa menambah suntikan APBN, hal terpenting diawali kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif.

“Sumber dana apapun bisa digunakan termasuk APBN. Jadi rencana awal itu tidak rigid. Kalau pemerintah sebelumnya bilang tidak banyak memakai APBN, tetapi kemudian butuh, tidak masalah. Asalkan harus duduk kembali antara bendahara negara dengan Komisi XI,” sambung Charles.

Baca Juga: Mengenal Kota-kota Penyelenggara Euro: Baku, Ibu Kota Negara Api (2)

Disamping opsi mengalihkan anggaran infrastruktur, Charles mengatakan, konsekuensi atas perkiraan naiknya nominal kontribusi APBN bisa ditanggulangi melalui pendanaan dari pos-pos anggaran yang lain.

“Kita tahu, penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan non pajak tahun ini kan melebihi dari sebelumnya. Ekspor nikel misalnya, meski secara kuantitas turun. Tetapi nilainya bertambah seiring dengan sudah berjalannya smelter,” papar Wakil Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI tersebut.

Charles meyakinkan, pemindahan ibu kota negara bisa memakan waktu beberapa tahun. Namun, yang paling penting perihal tiap tahapan dijalankan secara tepat. Sesuai rencana yang telah tersusun berdasar komitmen bersama antara pemerintah dan DPR.

“Asumsi bahwa pemindahan IKN ini akan berjalan, kami dari Komisi XI menekankan bahwa yang penting untuk kehati-hatian. Agar program ini membawa manfaat lebih bagi rakyat. Karena ini menjadi legacy (warisan) tidak hanya bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang,” tukasnya. (sut)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi, Resepsi Gunakan Busana Adat Jawa

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Dalam pesta pernikahannya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, bakal mengenakan busana yang khusus didesain...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily