Jumat, September 24, 2021
BerandaNewsRegionalDPRD Banyuwangi: Pemerintah Daerah Miliki Tugas Berat Terkait Tindak Lanjut UU Ciptaker

DPRD Banyuwangi: Pemerintah Daerah Miliki Tugas Berat Terkait Tindak Lanjut UU Ciptaker

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Pemerintah daerah memiliki tugas yang berat untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setidaknya, ada 150 peraturan daerah (perda) yang harus disiapkan sebagai turunan UU Cipta Kerja tersebut.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi mengatakan, pihaknya memperoleh informasi kewajiban daerah menyiapkan 150 perda turunan UU Ciptaker saat mengikuti rapat koordinasi Bapemperda se-Jawa Timur terkait dengan sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja, akhir pekan lalu.

BACA JUGA: DPRD Banyuwangi Bentuk Pansus Ranwal RPJMD 2021-2026

“Ini terobosan hukum di mana daerah diharapkan mulai menyiapkan aturan turunan mengenai Undang-undang Cipta Kerja ini,” jelas Politisi Partai Golkar ini.

Rapat koordinasi tersebut, menurut Sofiandi, dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

“Dari hasil kajian tim pakar dan dari Kementerian, diperkirakan ada 150 Peraturan Daerah untuk masing-masing Kabupaten maupun kota,” jelasnya.

Sofiandi meyakini estimasi ini akurat. Karena kajian yang dilakukan Bapemperda Provinsi Jawa Timur cukup matang. Di mana ada data-data yang akurat yang menjadi dasar dari estimasi tersebut. Data tersebut juga disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.

“Diperkirakan ada 150 peraturan daerah sekelas Kabupaten maupun Kota yang memang harus segera disesuaikan secara marathon,” ujarnya.

Meski demikian, menurutnya, hingga saat ini, masih belum ada instruksi ataupun aturan yang mengikat berkaitan dengan waktu penyelesaian dari Perda turunan dari Undang-undang Cipta Kerja ini.

“Memang belum ada intruksi atau aturan yang secara mengikat berapa lama atau berapa tahun harus diselesaikan. Tetapi ini segera,” pungkasnya.

Untuk mempermudah pemerintah daerah dalam penyesuaian Perda dengan Undang-Undang di atasnya, pihaknya telah mengusulkan kepada Wakil Gubernur agar dibentuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Banyuwangi.

BACA JUGA: Ini Rekomendasi Komisi IV DPRD Banyuwangi untuk Pemerintahan Bupati Baru

Perancang Peraturan Daerah merupakan seorang PNS yang mendapatkan pendidikan khusus dari Kemenkum HAM yang bertugas khusus untuk membantu eksekutif dan legislative dalam menyusun dan membuat peraturan daerah (Perda) yang baik dan berkualitas serta komperhensif mampu menjawab persoalan di masyarakat.

“Sudah kita usulkan ke Wagub untuk kemudian ditindaklanjuti ke Mendagri dan Kemenkum HAM. Jika ada perancang perda di Banyuwangi, tentu akan mempermudah pembentukan Perda sesuai dengan Undang-Undang di atasnya,” tutup Sofiandi. (ozi/lna)

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Berantas Rokok Ilegal, Pemkab Sidoarjo Gandeng Bea Cukai Sosialisasikan Manfaat DBHCT

NUSADAILY.COM – SIDOARJO – Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) sebagai salah satu pendapatan negara yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, misalnya dalam bidang...