Kamis, September 23, 2021
BerandaNewsRegionalDikeluhkan Warga, Disidak DPRD Kota Malang, Ini Tanggapan RS BRI

Dikeluhkan Warga, Disidak DPRD Kota Malang, Ini Tanggapan RS BRI

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – MALANG – Komisi C DPRD Kota Malang meminta agar permasalahan pembangunan RS BRI di Jalan Mayjend Panjaitan, Kecamatan Klojen, Kota Malang antara pihak manajemen dan warga bisa diselesaikan pekan ini. Dewan meminta agar beberapa keluhan yang disampaikan warga terdampak menjadi perhatian manaheman RS BRI. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pembangunan tersebut.

BACA JUGA: Komisi C DPRD Kota Malang Sidak Pembangunan RS yang Buat Rumah Warga Retak

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT. Bhakti Mandala Husada, Widodo yang juga perwakilan yayasan manajemen menyampaikan, sejak awal perencanaan pembangunan, pihaknya telah melibatkan langsung masyarakat.

“Tapi kan tidak tahu, jika ternyata masih ada yang belum puas,” kata dia.

Sesuai kesepakatan yang dibuat, proses pembangunan RS BRI tersebut menurutnya telah mengakomodir keinginan warga. Diantaranya, adanya permintaan pemberian kompensasi bagi warga terdampak. Termasuk, permintaan relokasi bagi beberapa warga yang merasa terganggu dengan aktivitas pembangunan rumah sakit.

“Sebenarnya nggak ada masalah, dan setelah itu proses kami serahkan kepada pihak kontraktor,” jelas dia.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan, berbagai proses perizinan telah dilalui oleh pihak yayasan. Semua proses pengajuan izin telah diajukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Kami tegaskan jika perizinan sudah dilaksanakan dan tidak ada yang dilanggar,” terang dia.

- Advertisement -

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator warga terdampak pembangunan RS BRI, Agus Rachmadi menyebutkan jika ada sekitar 10 KK terdampak dalam proses pembangunan RS BRI tersebut. Karena pembangunan RS tersebut dinilai tidak meminta persetujuan terlebih dulu kepada warga terdampak.

“Kami akhirnya meminta dewan untuk tindak lanjut,” katanya.

Warga terdampak menurutnya juga meminta agar proses pembangunan di RS BRI tersebut dihentikan untuk sementara. Sehingga, pembangunan bisa kembali dilanjutkan apabila sudah tidak ada permasalahan lagi dengan masyarakat sekitar.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus meninjau proses pembangunan RS BRI yang pengelolaannya menggandeng Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI dan Dana Pensiun BRI tersebut, Kamis (15/10).

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengungkapkan, perwakilan warga yang melakukan pengaduan merasa kebisingan dengan aktivitas pembangunan RS BRI tersebut. Bahkan, beberapa memilih mengungsi di rumah kerabat atau kawasan lain untuk menghindari kebisingan.

“Dari aduan yang masuk, hari ini kami konfirmasi langsung ke manajemen rumah sakit dan tinjau lapangan,” terang dia.

Bahkan, dari hasil tinjauan lapangan tersebut, semua proses yang dilakukan untuk proses pembangunan RS sejak awal sudah melibatkan warga hingga sosialisasi terhadap warga.

“Termasuk kompensasi terhadap warga terdampak,” kata dia.

Menurutnya, warga terdampak sebelumnya mendapat kompensasi senilai Rp 4 Juta. Selain itu, izin lingkungan hingga IMB juga telah dipenuhi. Meski demikian, pihaknya tetap meminta pihak manajemen memberikan bukti perizinan hingga pekan depan.

“Kalau sampai belum dikirimkan juga, berarti mereka membohongi kami,” tegas dia.(nda/lna)

AnyFlip LightBox Embed Demo

popular minggu ini

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Genjot Pelatihan Inkubasi, Pemkot Mojokerto Targetkan Bentuk Ribuan Wirausahawan Baru

NUSADAILY.COM - MOJOKERTO - Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan ribuan pengusaha baru bakal terlahir di tengah pandemi COVID-19. Hal itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika...