Rabu, Agustus 10, 2022
BerandaNewsJatimDerita Petani Tembakau Magetan 3 Tahun tanpa DBHCHT: Puluhan Miliar Tak Rembes

Derita Petani Tembakau Magetan 3 Tahun tanpa DBHCHT: Puluhan Miliar Tak Rembes

NUSADAILY.COM – MAGETAN – Paimin (58) warga Desa Krajan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ini tampak sibuk menjemur tembakau rajangan bersama sang istri. Sesekali mengulung tembakau yang sudah kering untuk disimpan.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Kemudian tengkulak yang datang datang siap mengabil tembakau-tembakau kering yang sudah mereka kumpulkan tersebut.

Baca Juga: Masuk Musim Tanam, DKPP Sumenep Sediakan 45 Juta Bibit Tembakau Unggul Varietas Prancak

Paimin merupakan salah satu potret dari sekian petani tembakau di Kabupaten Magetan yang masih bertahan di kala petani lain memilih untuk tidak menanam tembakau, karena rumitnya prosedur yang harus dijalani untuk menanam tembakau.

“Dahulu ada banyak mas jumlah petani tembau di Desa Krajan. Kini yang bertahan tidak banyak lagi, pokoknya ngak lebih dari lima orang saja. Mungkin tidak memiliki modal,” ujar Paimin, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga: Akhirnya Swiss Buat Undang-Undang Mengenai Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Bea Cukai merupakan satu-satunya alasan untuk mereka bertahan menanam tembakai. Namun, kurang lebih tiga tahun belakangan, program yang diperuntukkan bagi para petani itu bak hilang ditelan bumi.

“Dulu ada bantuan pupuk, benih, alat hingga modal dari DBHCHT. Tiga tahun ini ngak ada sama sekali,” lanjutnya.

Hal tersebut yang membuat banyak petani tembakau Rejeb khas Magetan itu memilih berhenti. DBHCHT dengan jumlah fantasti mencapai puluhan miliar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan itu saat ini sudah tak bersahabat lagi dengan petani.

Baca Juga: Gappri Minta Pemerintah Tidak Naikkan Cukai Hasil Tembakau pada 2022

BERITA KHUSUS

Dok! Seluruh Fraksi di DPRD Ponorogo Setujui Perubahan SOTK Satpol PP dan RSUD

NUSADAILY.COM - PONOROGO - Usulan Raperda Perubahan kedua atas Perda No.6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk OPD Satpol PP yang...

BERITA TERBARU