Jumat, Juli 8, 2022
BerandaNewsRegionalDBHCHT Kota Batu Terserap Rp 10,3 Miliar

DBHCHT Kota Batu Terserap Rp 10,3 Miliar

NUSADAILY.COM – KOTA BATU– Kota Batu mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 senilai Rp 18,9 miliar. Penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT dituangkan dalam Permenkeu nomor 206/PMK.07/2020.  

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Hanya saja, kucuran DBHCHT yang diterima Kota Batu masih Rp 16 miliar. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M. Chori. Ia mengatakan, Pemprov Jatim mentransfer Rp 16 miliar ke kas daerah Kota Batu.

“Dari anggaran tersebut, DBHCHT 2021 terserap Rp 10,3 miliar atau 65 persen,” ujar Chori dilansir Nusadaily.com.

Serapan sebesar Rp 10,3 miliar itu dialokasikan untuk belanja modal renovasi bangunan Puskesmas Junrenjo sebanyak Rp 991 juta. Selain Puskesmas Junrejo juga renovasi bangunan Puskesmas Bumiaji senilai Rp 3,1 miliar.

Proporsi penggunaan dan pemanfaatan DBHCHT diatur dalam Permenkeu nomor 206/PMK.07/2020. Dalam aturan itu dijabarkan, sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan rincian 15 persen dimanfaatkan untuk permodalan dan pelatihan. Selanjutnya 35 persen untuk bantuan langsung tunai.

Selanjutnya pagu alokasi DBHCHT 2021 dimanfaatkan untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum. Masing-masing mendapat porsi sebesar 25 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya, prosentase yang dialokasikan di bidang kesehatan sebesar 50 persen. Namun dalam rangka pemulihan ekonomi, pos anggaran di bidang kesehatan dipangkas sebesar 25 persen.

Peruntukan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk menopang pembiayaan jaminan BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta kelas 3. Totalnya kepesertaan sebanyak 85.415 peserta. “Ditambah untuk kegiatan penyediaan fasilitas UKM dan UKP pengadaan bahan habis pakai yakni rapid test Covid-19 sebanyak Rp 902.600.000,” imbuhnya. 

Selain itu, Chori juga mengaku sisanya digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh pabrik rokok yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dalam penyaluran BLT kepada buruh pabrik rokok, tercatat di Kota Batu memiliki 68 buruh pabrik yang masih aktif. Mereka akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama satu tahun.

“Jadi anggaran ini khusus untuk pekerja pabrik rokok yang masih aktif dan belum menerima bantuan sama sekali. Kalau sudah menerima BLT lainnya maka tidak diberikan bantuan,” tandasnya. (wok/wan)

BERITA KHUSUS

Sampaikan LPJ APBD 2021, Gus Ipul: Jadi Motivasi Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan

NUSADAILY.COM – KOTA PASURUAN – DPRD Kota Pasuruan menggelar Rapat Paripurna I dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota...

BERITA TERBARU

Chelsea Tawar Cristiano Ronaldo Rp 251 Miliar, MU Segera Beri Jawaban

NUSADAILY.COM - LONDON - Kabar terbaru dari situasi Cristiano Ronaldo yang rumornya mau tinggalkan Manchester United. Chelsea disebut akan tawarkan harga 14 juta Pounds...

NUSADAILY.COM - KOTA BATU- Kota Batu mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 senilai Rp 18,9 miliar. Penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT dituangkan dalam Permenkeu nomor 206/PMK.07/2020.  

Hanya saja, kucuran DBHCHT yang diterima Kota Batu masih Rp 16 miliar. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M. Chori. Ia mengatakan, Pemprov Jatim mentransfer Rp 16 miliar ke kas daerah Kota Batu.

"Dari anggaran tersebut, DBHCHT 2021 terserap Rp 10,3 miliar atau 65 persen," ujar Chori dilansir Nusadaily.com.

Serapan sebesar Rp 10,3 miliar itu dialokasikan untuk belanja modal renovasi bangunan Puskesmas Junrenjo sebanyak Rp 991 juta. Selain Puskesmas Junrejo juga renovasi bangunan Puskesmas Bumiaji senilai Rp 3,1 miliar.

Proporsi penggunaan dan pemanfaatan DBHCHT diatur dalam Permenkeu nomor 206/PMK.07/2020. Dalam aturan itu dijabarkan, sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan rincian 15 persen dimanfaatkan untuk permodalan dan pelatihan. Selanjutnya 35 persen untuk bantuan langsung tunai.

Selanjutnya pagu alokasi DBHCHT 2021 dimanfaatkan untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum. Masing-masing mendapat porsi sebesar 25 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya, prosentase yang dialokasikan di bidang kesehatan sebesar 50 persen. Namun dalam rangka pemulihan ekonomi, pos anggaran di bidang kesehatan dipangkas sebesar 25 persen.

Peruntukan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk menopang pembiayaan jaminan BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta kelas 3. Totalnya kepesertaan sebanyak 85.415 peserta. "Ditambah untuk kegiatan penyediaan fasilitas UKM dan UKP pengadaan bahan habis pakai yakni rapid test Covid-19 sebanyak Rp 902.600.000,” imbuhnya. 

Selain itu, Chori juga mengaku sisanya digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh pabrik rokok yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dalam penyaluran BLT kepada buruh pabrik rokok, tercatat di Kota Batu memiliki 68 buruh pabrik yang masih aktif. Mereka akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama satu tahun.

“Jadi anggaran ini khusus untuk pekerja pabrik rokok yang masih aktif dan belum menerima bantuan sama sekali. Kalau sudah menerima BLT lainnya maka tidak diberikan bantuan,” tandasnya. (wok/wan)