Senin, Desember 6, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalBupati Jember dan DPRD Sepakati Asumsi Defisit APBD 2022 Naik Jadi Rp0,5...

Bupati Jember dan DPRD Sepakati Asumsi Defisit APBD 2022 Naik Jadi Rp0,5 Triliun

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kabupaten Jember pada tahun 2022 mendatang berencana mendulang pendapatan daerah senilai Rp3,7 triliun, tapi proyeksi belanja sebesar Rp4,3 triliun. Sehingga, bakal terjadi defisit sekitar Rp586,4 miliar.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Defisit sebesar setengah triliun tersebut adalah hasil kesepakatan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dengan DPRD sebagai finalisasi atas pembahasan tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) untuk bahan penyusunan APBD tahun 2022.

Bupati Hendy berharap, pemerintah pusat menambah dana alokasi umum (DAU) supaya kekuatan anggaran Jember semakin memadai digunakan untuk berbagai kebutuhan.

BACA JUGA: Proyeksi APBD Jember 2022 Kelak Terjadi Defisit Rp 340 Miliar

“DAU kita sementara ini masih tetap. Padahal, beban kita nanti tambah dengan CPNS baru dan P3K. Anggaran kita amankan dulu yang belanja wajib,” ujar dia usai mengikuti Sidang Paripurna di Gedung Dewan, Rabu, 3 November 2021 malam.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyebut, defisit bertambah Rp264 miliar. Yakni, dari semula yang diajukan oleh eksekutif hanya Rp340,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp586,4 miliar setelah dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

Dia menjelaskan bahwa lonjakan defisit disebabkan oleh materi KUA PPAS semula belum memasukkan sejumlah hal yang dinamainya dengan istilah belanja wajib serta tambahan untuk belanja prioritas.

“Pembiayaan Rp586.480.519.378 digunakan untuk tambahan belanja wajib yang belum masuk dalam PPAS 2022 dan tambahan belanja prioritas,” jelasnya lewat

Itqon kala itu menyebut sekitar 12 item. Seperti, gaji CPNS dan P3K Rp104,4 miliar; Diklat 634 CPNS Rp6,3 miliar; tambahan penghasilan bagi 5.226 CPNS dan P3K 31,3 miliar; kapitasi Faskes Rp57 miliar; Inakes Rp15 miliar; bantuan khusus keuangan Rp2,3 miliar; Bimtek Digitalisasi Rp2,9 miliar; Dekranasda Rp2,5 miliar; pemeliharaan TPA Rp4 miliar; lampu bandara Rp15 miliar; asuransi petani Rp1,9 miliar; dan pupuk subsidi Rp5 miliar.

Berdasarkan kroscek sumber lain ke internal DPRD maupun Pemkab Jember, sebanyak 12 item yang dipaparkan Itqon secara terbuka lewat Sidang Paripurna itu hanya sebagian dari hasil akhir kesepakatan pembahasan KUA PPAS.

BACA JUGA: Ketua Komisi C DPRD Jember Kelupas Aspal Pakai Jari, Bukan Hoax! Begini Penjelasan Dinas PU Bina Marga

Nusadaily.com justru memperoleh data lengkap berwujud dokumen setebal 5 halaman yang memuat tentang 57 item anggaran untuk menambah alokasi belanja wajib serta yang disebut belanja prioritas.

Selain dari 12 item yang dipaparkan DPRD, ada juga Diklat pejabat Rp2 miliar; penetapan zona nilai tanah Rp800 juta; BOP pungut PBB Rp1 miliar; SPBE arsip Rp1,3 miliar; bayar PPUP Rp5 miliar; penunjang upoksi Bappeda Rp2 miliar; penunjang tupoksi Bagian Hukum Rp2 miliar; hibah KONI Rp3 miliar; Alkes rumah sakit Rp15 miliar; publikasi online Rp500 juta; sosmed monev Rp300 juta; dan kerjasama media elektronik Rp5 miliar.

BACA JUGA: Migrasi Anggaran Disertai Pernyataan Tanggung Jawab Seluruh Pejabat Pemkab Jember

Lalu, kelola website branding Rp1 miliar; social ID Card Rp1,6 miliar; sertifikasi robusta Rp500 juta; pameran UMKM Rp350 juta; pameran internasional Diskop Rp2,5 miliar; alat olah hulu sampah Rp2 miliar; Golf Club House Rp5 miliar; sharing parkir Rp1 miliar; honor jukir Rp2 miliar; asuransi nelayan Rp765 juta; festival koi Rp300 juta; pameran IKM Rp350 juta; pameran dagang internasional Rp3,5 miliar; fasilitas MCK Rp9 miliar; jalan lingkungan Rp9 miliar; santunan duafa Rp5 miliar; dan sertifikasi IG Rp500 juta.

Ditambah lagi, penunjang tupoksi Inspektorat Rp3 miliar; honor RT/RW Kaliwates Rp1,8 miliar; honor non ASN Kaliwates Rp780 juta; honor RT/RW Patrang Rp1,3 miliar; honor non ASN Patrang Rp741 juta; honor RT/RW Sumbersari Rp1,7 miliar; honor non ASN Sumbersari Rp832 juta; honor non ASN Damkar Rp1,6 miliar; Sarpras Damkar Rp1 miliar; penunjang tupoksi Sekretariat DPRD Rp14 miliar; penunjang tupoksi UKPBJ Rp2,5 miliar; honor Satpol PP Kecamatan Rp4,6 miliar; honor pegawai wisata Rp348 miliar; perpustakaan keliling Rp1 miliar; NPCL Rp100 juta; dan AKI AKB Stunting Rp3,1 miliar. (sut/lna)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Peningkatan aktivitas gunung Semeru ##tiktokberita

♬ suara asli - Nusa Daily