Minggu, Juli 3, 2022
BerandaNewsRegional8 Fraksi DPRD Magetan Soroti SiLPA APBD 2021

8 Fraksi DPRD Magetan Soroti SiLPA APBD 2021

NUSADAILY.COM – MAGETAN – Meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 membuat 8 fraksi yang ada di DPRD ramai-ramai mempertanyakan kinerja OPD. Terutama dalam hal kendala dalam penyerapan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Baca Juga: DPRD Magetan Beri Tiga Rekomendasi LKPJ Bupati, Kenaikan SiLPA Jadi Sorotan

Kedelapan fraksi tersebut antara lain, Fraksi PDIP, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Fraksi Amanat Persatuan dan Demokrat.

“Dari Rp363 miliar lebih SiLPA. Kami menanyakan program dan kegiatan apa saja yang tahun 2021 gagal dilaksanakan? Apa penyebabnya? Dan perangkat daerah mana saja yang serapan anggarannya rendah? Mohon penjelasan!” kata Endang Sulastri, anggota Fraksi Gerindra saat membacakan pandangan umum dalam Sidang Paripurna di Gedung Parlemen setempat, Selasa (21/6/2022).

Selain itu, Fraksi NasDem juga turut mempertanyakan penggunaan anggaran SiLPA. Mereka ingin Pemkab Magetan untuk segera memikirkan kemungkinan optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja daerah.

Baca Juga: DPRD Banjarmasin: Jangan Sampai Silpa 2021 di atas Rp250 M

Sebagaimana pada pasal 149 UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi.

SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

BERITA KHUSUS

Berkunjung ke Kota Batu, Sandiaga Uno Buka Workshop Minuman Kekinian Pelaku UMKM

NUSADAILY.COM-KOTA BATU – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno berkunjung ke Balai Kota Among Tani, Kota Batu (Rabu, 29/6). Sandiaga membuka acara...

BERITA TERBARU

Tak Hanya Mobil, Motor Mewah pun Diusulkan Dilarang Pakai Pertalite

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Mobil di atas 2.000 cc bukan satu-satunya kendaraan yang diusulkan agar tidak lagi bisa mengkonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite. Badan...

NUSADAILY.COM – MAGETAN – Meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 membuat 8 fraksi yang ada di DPRD ramai-ramai mempertanyakan kinerja OPD. Terutama dalam hal kendala dalam penyerapan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca Juga: DPRD Magetan Beri Tiga Rekomendasi LKPJ Bupati, Kenaikan SiLPA Jadi Sorotan

Kedelapan fraksi tersebut antara lain, Fraksi PDIP, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Fraksi Amanat Persatuan dan Demokrat.

"Dari Rp363 miliar lebih SiLPA. Kami menanyakan program dan kegiatan apa saja yang tahun 2021 gagal dilaksanakan? Apa penyebabnya? Dan perangkat daerah mana saja yang serapan anggarannya rendah? Mohon penjelasan!" kata Endang Sulastri, anggota Fraksi Gerindra saat membacakan pandangan umum dalam Sidang Paripurna di Gedung Parlemen setempat, Selasa (21/6/2022).

Selain itu, Fraksi NasDem juga turut mempertanyakan penggunaan anggaran SiLPA. Mereka ingin Pemkab Magetan untuk segera memikirkan kemungkinan optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja daerah.

Baca Juga: DPRD Banjarmasin: Jangan Sampai Silpa 2021 di atas Rp250 M

Sebagaimana pada pasal 149 UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi.

SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Baca Juga: PAD Turun dan Silpa Besar, Ini Tanggapan Wali Kota Malang

“Mengingat tahun 2022 merupakan tahun tahapan hampir akhir RPJMD yang 2018-2023 dimana anggaran belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mencapai visi dan misi daerah pada RPJMD tersebut,” ujar Juli Martana, anggota DPRD Fraksi NasDem.

Maka, lanjutnya, diperlukan upaya lebih keras untuk perencanaan keuangan yang lebih akurat. Selain itu, penataan manajemen keuangan daerah yang lebih kredibel dan perbaikan manajemen kas daerah yang lebih efektif dan efisien.

Agar serapan anggaran belanja lebih maksimal untuk memenuhi target kinerja pada tahun akhir rpjmd 2018-2023 dan janji politik atau program unggulan yang belum terlaksana.

Baca Juga: Habis Disentil LSM, Pansus DPRD Magetan Tancap Gas Bahas SiLPA APBD 2021

Sementara itu, dari Fraksi PDI Perjuangan menyorot SiLPA tahun berjalan 2021 sudah dilaporkan dan telah diaudit BPK. Namun dalam dokumen LKPD belum dilaporkan sumber SiLPA.

“Maka Fraksi PDIP mohon penjelasan berapa dari SiLPA tahun berjalan tersebut yang sudah terikat penggunaannya (seperti sisa Dana Alokasi Khusus dan Badan Layanan Umum Daerah) dan yang belum terikat penggunaannya, disamping itu juga belum jelas SiLPA yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2021,” ujar Rita Hariyati. (nto/ark)