Senin, Agustus 15, 2022
BerandaNewsRapat Terbatas di Bogor, Presiden Minta Soal Kehutanan Sosial Selesai Sesuai...

Rapat Terbatas di Bogor, Presiden Minta Soal Kehutanan Sosial Selesai Sesuai Target

BOGOR – Program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Hal.tersebut dibahas oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Rapat Kabinet yang di gelar secara virtual melalui Konferensi Video dari Istana Bogor Jawa Barat, Selasa 3 November 2020 .

Dalam kesempatan tersebut Presiden Juga meminta, agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial.

“Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin. Tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat.

Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

Bisnis Tidak Hanya Agroforestri

“Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri. Tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu. Ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” jelasnya.

Kepala Negara mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Presiden meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

“Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul. Entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” tandasnya.(sir/aka)

BERITA KHUSUS

Gebyar Merah Putih, Pemkot Malang Pasang Belasan Ribu Bendera

NUSADAILY.COM – KOTA MALANG – Apel pagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kental dengan nuansa kebangsaan, Senin (15/8/2022). Pasalnya, pada momen tersebut turut dilangsungkan...

BERITA TERBARU

Ini Pemilik Plat Merah yang Ikut Antre Solar di SPBU Magetan

NUSADAILY.COM – MAGETAN – Setelah ramai mobil dinas plat merah ikutan antre solar di salah satu SPBU Kabupaten Magetan, Jumat (12/8/2022) lalu. Baca Juga:...