Sabtu, Oktober 23, 2021
BerandaNewsPolitikPengacara Demokrat: Gugatan KLB Harusnya Gugur Karena Penggugat Mundur

Pengacara Demokrat: Gugatan KLB Harusnya Gugur Karena Penggugat Mundur

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – DPP Partai Demokrat melalui pengacaranya berpendapat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta seharusnya menggugurkan gugatan KLB terhadap SK Menkumham karena salah satu penggugatnya mengundurkan diri.

Alasannya, gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT mendaftarkan secara bersama-sama oleh beberapa penggugat. Bukan secara sendiri-sendiri, kata kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Bambang Widjojanto. Sebagaimana mengutip dari siaran resmi DPP Partai Demokrat yang menerima di Jakarta, Jumat (24/9).

BACA JUGA: PN Jakarta Pusat Gelar Sidang Perdana Gugatan AHY

“Jika ada salah satu penggugat yang mundur, semestinya gugatan otomatis gugur,” kata dia.

Majelis hakim PTUN Jakarta, yang dipimpin Bambang Soebiantoro, di Jakarta, Kamis (23/9), menunda sidang terkait gugatan KLB terhadap SK Menkumham yang pada tahun lalu mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus DPP Partai Demokrat.

Ia menunda sidang karena salah satu penggugat dari pihak KLB, Yosef Benediktus Badeoda, mencabut gugatannya sebelum sidang berlangsung.

Hakim menyampaikan mereka menerima surat dari Badeoda yang mencabut surat kuasa ke pengacaranya serta gugatannya terkait perkara itu.

Usai menerima informasi itu, Widjojanto menyampaikan keputusan Badeoda mencabut gugatan merupakan bentuk kepedulian dia terhadap kepastian hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada Bung Yosef. Itu adalah bentuk kepeduliannya terhadap masa depan Partai Demokrat dan komitmennya terhadap demokrasi di Indonesia,” kata Widjojanto.

Sikap itu, kata dia, sebaiknya dicontoh anggota lain kelompok KLB.

BACA JUGA: Mantan Ketua Muda Mudi Partai Demokrat Cabang Tulungagung Dilaporkan Polisi

Majelis hakim PTUN Jakarta pada Kamis mengumumkan sidang kembali lanjut pada Senin pekan depan (27/9). Dalam sidang berikutnya, majelis hakim akan mendengar sikap dari para pihak terkait dengan pencabutan surat kuasa dan gugatan itu.

Sejauh ini, penasihat hukum dari kelompok KLB dan para penggugat lainnya belum dapat langsung dihubungi untuk diminta tanggapan.

Dalam perkara itu, DPP Partai Demokrat menempati posisi sebagai tergugat II intervensi, sementara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sebagai tergugat utama.(int7)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

Bali

Kabar Gembira, Kawasan Wisata GWK Cultural Park Buka Kembali

0
NUSADAILY.COM - BADUNG - Kawasan pariwisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di Kabupaten Badung, Bali, buka kembali untuk kunjungan bagi wisatawan setelah ditutup sejak bulan...