Senin, Oktober 18, 2021
BerandaNewsPolitikKompak Gelar Aksi di Depan Kantor KPU Sumenep Terkait Kinerja PPDP

Kompak Gelar Aksi di Depan Kantor KPU Sumenep Terkait Kinerja PPDP

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) menggelar aksi di depan KPU Sumenep Madura Jawa Timur dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kenerja petugas Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (PPDP) pada Pilkada Sumenep 2020.

“Kami menduga ada banyak petugas PPDP yang bekerja diatas meja yang hanya mencatat di rumahnya saja. Artinya hanya sebagian yang turun langsung ke bawah,” ungkap ketua Kompak, Imam Hanafi saat diwawancarai sejumlah media, Senin 21 September 2020.

Sebab, kata mantan PPK Guluk-Guluk tersebut, pihak telah mengkroscek langsung ke beberapa kecamatan. Menurutnya ada yang memang tidak dilakukan pencoklitab, dan ada yang hanya sekedar tempel stiker.

“Seharusnya, kalau mengacu kepada perundang-undangan, nama harus ada di stiker sesuai KK. namun, ternyata cuma sekedar nempel di rumahnya orang lalu langsung pulang,” terangnya.

Menurutnya, Ia menduga ada beberapa kecamatan yakni di antaranya kecamatan Pragaan, kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Rubaru.

“Makanya tidak heran, ketika 7 panwascam menolak untuk menandatangani pleno yang dilakukan PPK. Di antara kecamatan tersebut, Kecamatan lenteng, Guluk-Guluk, Pragaan, Saronggi,” jelasnya.

“Dan sayangnya, KPU Sumenep tetap melakukan Pleno DPS, kok masih memaksakan diri. Seharusnya kan di bawah fix baru nanti melakukan pleno di tingkatan kabupaten,” timpalnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan bahwa akan ada dampak pasca Pilkada jika hal tersebut dibiarkan. Semisalnya, ada salah satu calon yang tidak puas terhadap hasil Pilkada dan kecewa karena kalah.

“Oleh sebab itu, kami kesini bagaimana memperbaiki DPT biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca pilkada”, tambahnya.

Tanggapan KPU Sumenep

Disisi lain, Komisioner KPU Sumenep, Syaifurrahman, Divisi Perencanaan dan Data menegaskan bahwa PPDP itu adalah kerja lapangan. artinya bukan semata-mata kerja administratif. Sehingga apa yang ditemukan oleh PPDP dibawah ketika datang ke rumah-rumah itu pasti didata.

“Saya kira, PPDP ketika ke rumah-rumah dan ternyata ada anggota keluarga yang meninggal, itu pasti dicatat. Dan siapa yang mau melarang orang meninggal. Sehingga, apa yang ditemukan kawan-kawan PPDP, kalau misalnya meninggal ya ditulis meninggal,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Syaifur, ada lebih 40ribu meninggal, hal tersebut merupakan hasil kerja PPDP. Saat ini, katanya, hasil yang direkap KPU Sumenep hari ini jika dibandingkan DPT 2019 ke DPS Pilbub 2020 memang berkurang lebih dari 40 ribu disebabkan banyak yang TMS.

“2019 memang tidak ada coklit, yang ada coklit saat Pilgub 2018”,

Pihaknya berharap, Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah dilakukan penempelan oleh PPS ditempat strategis di semua desa. Agar warga bisa mengecek langsung apakah sudah tercantum dalam daftar pemilih atau tidak.

“Kalau belum tercantum, maka laporkan ke pos setempat untuk mengisi form A1. AKWK. Selain itu, ada program uji publik yang dilaksanakan di semua desa, maksimal 6 TPS per Desa”, terangnya.

Selain itu, Syaifurrahman juga menegaskan bahwa tidak ada rekap yang harus ditandatangani panwas atau tidak ada form apapun yang harus ditandatangani panwas.

“Memang, kemarin itu ada 8 kecamatan, bukan 7 kecamatan yang memang ketika pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan itu ada yang salah input AKWK (jumlah yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan coklit),” tambahnya.

Jadi, menurutnya, jumlahnya itu 889.663 itu sudah paten sebelum coklit sudah muncul data itu. Sebelum pleno tingkat kabupaten, semua PPK sudah dilakukan cek oleh KPU setempat. Dan ternyata ada 8 kecamatan yang memang salah input AKWK.

“Seperti di Kecamatan Raas tertulis 69 padahal yang benar 96 dan parbaikan sudah dilakukan sebelum rekap kabupaten,” pungkasnya. (nam/aka)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Puluhan Pedagang di Pasar Mangaran Ikut Sosialisasi Bahaya Jual Rokok Ilegal

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Situbondo bersama Bea Cukai Jember menggelar sosialisasi bahaya menjual rokok ilegal, Senin, 18 Oktober 2021....