Kamis, September 29, 2022
BerandaNewsPolitikDPD RI Minta Pemkot Surabaya Lajukan Sertifikasi Aset

DPD RI Minta Pemkot Surabaya Lajukan Sertifikasi Aset

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap dan mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya dapat mempercepat proses sertifikasi terhadap 2.792 aset miliknya.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta Minggu, menyebutkan sertifikasi aset merupakan bentuk pengamanan hukum sehingga bisa menghindari permasalahan sengketa.

Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Lindungi Hak dan Profesi Guru PAUD

“Aset pemkot atau daerah penting teramankan, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Sehingga potensi-potensi penguasaan aset pemerintah oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab tidak terjadi,” kata LaNyalla.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah, ada tiga bentuk pengamanan aset, yakni, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

“Selain Pemkot, BPN juga harus aktif dan responsif. Karena proses sertifikasi itu pemkot ajukan dan selanjutnya ada di BPN,” tuturnya.

Menurut sang ketua DPD RI sertifikasi aset juga berguna untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

“Sangat rawan kalau aset-aset pemerintah belum bersertifikat. Bisa-bisa aset tersebut disalahgunakan, bahkan bisa terlepas jika ada klaim dari pihak lain,” ucapnya.

Aset dalam bentuk tanah menurut dia sangat strategis. Nilainya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

“Makanya dengan aset yang legal, pemda pun akan lebih leluasa mengelola tanah tersebut dengan maksimal,” kata dia.

Baca Juga: DPD NasDem Kota Probolinggo Gelar Pendidikan Politik dan Pemantapan Para Kader

LaNyalla sebagai ketua DPD RI meminta kepada pemda-pemda untuk membuat database aset tanah mereka. Karena, menurut dia dengan aset yang terdata dan terjaga dengan baik membuat pemda akan mudah dalam mengatur pemanfaatan dan mengamankan tanah negara sesuai peruntukannya.

Diketahui Pemkot Surabaya baru mensertifikasi sebanyak 1.643 aset. Sisanya sekitar 2.792 aset masih belum bersertifikat. (nd6)

BERITA KHUSUS

Tujuh Poktan Situbondo Bakal Dapat Bantuan Alat Jemur Tembakau

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelontorkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022 sekitar Rp180 juta. Duit jumbo...

BERITA TERBARU

Tarif 4 Jalan Tol Ini Bakal Naik, Ada Tangerang-Merak hingga Pandaan-Malang

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Sebanyak empat jalan tol kelolaan PT Astra Infrastruktur bakal naik tarifnya dalam waktu dekat. Sebanyak empat ruas jalan tol tersebut...

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap dan mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya dapat mempercepat proses sertifikasi terhadap 2.792 aset miliknya.

LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta Minggu, menyebutkan sertifikasi aset merupakan bentuk pengamanan hukum sehingga bisa menghindari permasalahan sengketa.

Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Lindungi Hak dan Profesi Guru PAUD

"Aset pemkot atau daerah penting teramankan, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Sehingga potensi-potensi penguasaan aset pemerintah oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab tidak terjadi," kata LaNyalla.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah, ada tiga bentuk pengamanan aset, yakni, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

"Selain Pemkot, BPN juga harus aktif dan responsif. Karena proses sertifikasi itu pemkot ajukan dan selanjutnya ada di BPN," tuturnya.

Menurut sang ketua DPD RI sertifikasi aset juga berguna untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

"Sangat rawan kalau aset-aset pemerintah belum bersertifikat. Bisa-bisa aset tersebut disalahgunakan, bahkan bisa terlepas jika ada klaim dari pihak lain," ucapnya.

Aset dalam bentuk tanah menurut dia sangat strategis. Nilainya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

"Makanya dengan aset yang legal, pemda pun akan lebih leluasa mengelola tanah tersebut dengan maksimal," kata dia.

Baca Juga: DPD NasDem Kota Probolinggo Gelar Pendidikan Politik dan Pemantapan Para Kader

LaNyalla sebagai ketua DPD RI meminta kepada pemda-pemda untuk membuat database aset tanah mereka. Karena, menurut dia dengan aset yang terdata dan terjaga dengan baik membuat pemda akan mudah dalam mengatur pemanfaatan dan mengamankan tanah negara sesuai peruntukannya.

Diketahui Pemkot Surabaya baru mensertifikasi sebanyak 1.643 aset. Sisanya sekitar 2.792 aset masih belum bersertifikat. (nd6)