Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaNewsMetropolitanAnggota Komisi III DPR Sebut Akan Kawal Isu Disabilitas Mental Dalam RUU...

Anggota Komisi III DPR Sebut Akan Kawal Isu Disabilitas Mental Dalam RUU TPKS

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan pihaknya berupaya untuk mengawal isu terkait dengan penyandang disabilitas mental dan intelektual dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Kami sangat sepakat bahwa harus ada perlakuan khusus dan pelindungan lebih kepada penyandang disabilitas mental ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual,” kata Taufik dalam seminar bertajuk Penguatan Jaminan Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Tindak Kekerasan Seksual yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PSHK Indonesia, Selasa.

Taufik mengatakan bahwa pelindungan dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual akan meliputi penindakan khusus oleh aparat penegak hukum, tanggung jawab negara dalam menjamin hak penyandang disabilitas, prosedur pencegahan, dan pendidikan terkait dengan kekerasan seksual untuk publik.

Baca Juga: Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana Minta Polemik 75 Pegawai KPK Disudahi

“Tadi juga disebutkan isu tentang banyak yang belum paham soal kedudukan disabilitas ketika sampaikan keterangan di hadapan hukum,” ucap Taufik.

Isu-isu tersebut yang akan dia kawal untuk memperkuat substansi RUU TPKS. Saat ini, draf RUU TPKS sedang bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atau belum memasuki tahap final.

Selain itu, anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini akan memperjuangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar dapat menjadi konsideran RUU.

“Kami akan coba untuk mengangkat isu pentingnya memasukkan UU Disabilitas sebagai konsideran sehingga dapat mewarnai keseluruhan RUU TPKS ini,” ucapnya.

Baca Juga: Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo: Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Demokratis

Ia mengakui bahwa pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebelumnya, Baleg DPR RI belum melibatkan lembaga-lembaga yang secara khusus mengawal isu-isu terkait dengan disabilitas.

Meskipun demikian, lembaga-lembaga lain, seperti Komnas Perempuan dan LBH APIK, telah mengangkat isu-isu terkait dengan disabilitas.

“Apabila nanti Baleg masih ada RDPU lanjutan, kami mengusulkan kepada mereka untuk mengundang teman-teman yang mengawal isu disabilitas, kemudian memberikan masukan konkret terkait dengan RUU TPKS ini,” kata Taufik.(nd4)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

PCR

Aturan Terbaru Perjalanan Udara Jawa-Bali, Wajib Tes PCR!

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Satuan Tugas COVID-19  menyampaikan pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan...