Senin, September 27, 2021
BerandaNewsPolitikAnggota DPR: Penyelesaian RUU PDP Krusial Untuk Aturan Keamanan Data

Anggota DPR: Penyelesaian RUU PDP Krusial Untuk Aturan Keamanan Data

- Advertisment -spot_img
NUSADAILY.COM – JAKARTA –
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sangat krusial. Karena regulasi tersebut akan menjadi titik tolak berbagai aturan teknis terkait keamanan data digital.
“Semakin lama pembahasannya, apalagi kalau sampai tidak jadi, maka akan membuka celah terjadinya banyak kejahatan data digital. Sebagaimana baru saja terjadi bocornya 2 juta data nasabah BRI Life,” kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
BACA JUGA: Rapat Paripurna ke-21 Agendakan Perpanjangan Pembahasan RUU PDP – IMPERIUDAILY.COM
BACA JUGA: Kominfo dan DPR RI Percepat RUU Perlindungan Data Pribadi – NUSADAILY.COM
Dia menyoroti laporan Bank Dunia pada Kamis (29/7) yang berjudul “Beyond Unicorns 2021: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia” yang menyebut masih terdapatnya kesenjangan konektivitas dan persoalan keamanan data digital di Indonesia.
BACA JUGA: Rancangan Undang-Undang Data Pribadi Beri Manfaat Masyarakat – NUSADAILY.COM

Menurut dia, dua persoalan tersebut selama ini terus didorong DPR RI agar segera diatasi pemerintah, terutama terkait persoalan keamanan data digital dengan hadirnya UU PDP.

“Sorotan Bank Dunia soal lemahnya keamanan data digital di Indonesia bisa berpengaruh terhadap kepercayaan investor dari negara lain. Mereka bisa jadi akan lebih memilih Vietnam atau negara ASEAN lainnya yang telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi,” ujarnya.
BACA JUGA: Menkominfo Tancap Gas Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi – NUSADAILY.COM
BACA JUGA: Keseriusan Pemerintah Menjaga Data Pribadi Masyarakat Dipertanyakan – IMPERIUMDAILY.COM
Sukamta menilai keamanan data digital tidak hanya terkait perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia.

Karena itu, dia meminta pemerintah jangan mengulur-ulur waktu membahas RUU PDP dan jangan bersikukuh terkait Lembaga Pengawas Data Pribadi ada di bawah kementerian.

“Dalam pembahasan di Panja sudah sangat jelas, lembaga ini sangat strategis, independen, dan kapasitasnya beyond Kominfo, tentu akan berfungsi secara optimal saat berada di bawah koordinasi Presiden secara langsung,” katanya.

Aturan Keamanan Data

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengingatkan pemerintah bahwa perkembangan digital yang sangat pesat menuntut respons secara cepat baik dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur hingga regulasi.

Menurut dia, semua pihak tentu ingin Indonesia bisa membangun kemandirian digital bisa membuat lompatan mengejar ketinggalan.

Karena itu, dia menilai regulasi terkait keamanan digital setingkat undang-undang menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mengawal itu semua. (nd2)
AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

The Legion Nutrition dan Amarta Hills Berkolaborasi Gelar Body Competition

NUSADAILY.COM - KOTA BATU - Produsen suplemen olahraga, The Legion Nutrition tak berhenti memberikan dukungannya di bidang olahraga. Kali ini mereka ambil bagian sebagai...