Senin, September 27, 2021
BerandaNewsMetropolitanPolitik Dua Kaki Ala PDI Perjuangan

Politik Dua Kaki Ala PDI Perjuangan

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ujang Komarudin, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, memaknai kritik yang dilontarkan para kader PDI Perjuangan, sebagai strategi politik jelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Kritik keras yang dilayangkan oleh beberapa pentolan PDIP itu ibarat upaya partai penguasa menjaga jarak dengan pemerintahan yang tengah menuai kekecewaan publik atas penanganan pandemi yang tidak berkesudahan.

“Dalam konstruksi saat ini, pemerintah kehilangan dukungan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Kalau PDIP masih ada dalam pemerintah diam dan tidak mengkritik maka elektoral akan hilang karena tahu pemerintah sedang tidak dipercaya publik,” ucap Ujang.

Baca Juga: Indonesia Punya Pusat Kajian Dangdut!

“Di saat yang sama, PDIP butuh kemenangan di 2024, kemenangan dibutuhkan ketika didukung rakyat lagi, sehingga mau tidak mau mengkritik,” imbuhnya.

Kritik PDIP yang dimaksud Ujang tercermin dari sejumlah pernyataan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang tercatat rutin mengkritisi kebijakan pemerintah sejak Juni lalu.

Kritik Puan di antaranya mendesak pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di zona merah penularan virus corona (Covid-19).

Baca Juga: Begini PDIP Balas Sindiran Keras Ganjarist soal Baliho Puan Maharani

Puan juga tegas meminta penerapan PPKM Darurat tidak berhenti sebatas kebijakan di atas kertas. Semua aturan yang dituangkan dalam PPKM Darurat menurutnya harus dijalankan secara sempurna dan ditegakkan.

Seminggu berselang, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan bahwa kondisi rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 penuh. Situasi tersebut menurut dia telah membuat pasien dengan gejala sedang dan berat kebingungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Terakhir, Puan mengungkapkan kekhawatirannya terkait sejumlah aturan dalam PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus.

Baca Juga: Hakim Korek Keterangan Juliari soal Kuota Bansos Vendor Terafiliasi ke Kader PDIP

Ia menyoroti aturan makan di tempat selama 20 menit yang berpotensi hanya jadi lelucon di masyarakat. Menurut dia pemerintah harus bisa menjelaskan secara rinci aturan tersebut jika tak ingin melahirkan ketidakpercayaan masyarakat.

“Soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan dalam dalam keterangannya, Selasa (27/7).Dalam hal ini Effendi merespons pernyataan pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp1 juta saja kali 70 masih Rp70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” ujar Effendi seperti dikutip detikcom, Sabtu (31/7).

Anggota PDIP di Komisi VI DPR RI, Masinton Pasaribu, juga ikut menyoroti kinerja para pembantu Jokowi yang bertindak secara seremonial dan cenderung menyepelekan Covid-19.

Baca Juga: 15 Anggota PDIP Diminta Bantu Warga Terpapar COVID-19 di Surabaya

Dia menyoroti salah satu pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang sempat menyebut Covid-19 terkendali tapi keesokannya terjadi lonjakan kasus.

Masinton juga menyinggung Luhut sebagai koordinator penanggulangan Covid-19. Dia berpendapat, selain terlalu reaksioner menanggapi kritik, kondisi Covid-19 di Indonesia melonjak ketika ditangani Luhut.

“Ada Menko yang ditunjuk sebagai koordinator dalam penanggulangan Covid di beberapa provinsi dan mengkoordinir penerapan PPKM, justru hasilnya di beberapa provinsi yang dikoordinir malah terjadi lonjakan dan fasilitas medis untuk perawatan tidak siap. Mengabaikan kerja mitigasi penanggulangan Covid dan terlalu reaksioner menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, ngoceh sendiri tak ada solusi,” kata Masinton, Senin (2/8) kemarin.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengamini ada kekecewaan dengan keadaan akibat pandemi. Namun, sebagian besar masih mengaitkannya dengan kondisi global.

“Faktor lain, warga pemilih belum mengaitkan penyebab wabah Covid dan krisis ekonomi pada buruknya kinerja Jokowi,” kata Sirajudin.

Merujuk hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2021, ada 61,8 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi virus corona. Survei melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia pada 21-28 Mei 2021.

Kemudian ada 35,2 persen responden tak puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pagebluk. Angka tersebut meningkat 6 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya sebesar 29,4 persen.

Sirajuddin tak menutup kemungkinan PDIP bakal mengalami penurunan suara akibat penanganan pandemi Covid-19 yang kurang memuaskan. Tetapi tidak hanya PDIP. Partai-partai politik lainnya pun berpotensi mengalami nasib serupa.

Sirajuddin mengatakan partai politik dalam kabinet Jokowi saat ini bisa menghindari persepsi buruk masyarakat dengan mengambil jarak dari PDIP. Itu bisa menjadi langkah yang diambil guna mencegah penurunan suara akibat kekecewaan publik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi.

“Tergantung seberapa lincah mereka bergerak. Dan seberapa cerdas mereka mengambil jarak. Jika mereka melakukan ‘political distancing’ dengan PDIP dan Jokowi, mereka mungkin bisa menarik untung. Setidaknya tidak ikut terbawa anjlok lebih dalam,” katanya.

Baca Juga: Hakim Korek Keterangan Juliari soal Kuota Bansos Vendor Terafiliasi ke Kader PDIP

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa pandangan resmi PDIP hanya disampaikan oleh pimpinan fraksi.

Menurutnya, kritik seperti yang disampaikan oleh sejumlah politikus PDIP terhadap langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan pandangan individu yang bertujuan untuk memperkaya sudut pandang.

“Pandangan individu demikian memperkaya sudut pandang dan divergensi opini. Tak ada masalah. Namun pandangan resmi tetap yang disampaikan pimpinan fraksi,” ucap Hendrawan.

Hendrawan juga menyampaikan,setiap anggota dewan diharapkan menjalankan fungsi kontrol. Menurutnya, hal itu kemudian membuat masing-masing anggota dewan melihat sebuah masalah dari sudut yang lain.

“Per definisi, anggota DPR memang diharapkan menjalankan fungsi kontrol. Jadi punya kecenderungan melihat masalah dari sudut yang lain. Tapi, sikap politik tetap mengacu pandangan resmi fraksi dan DPP,” katanya, dikutip dari CNNIndonesia. (han)

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

The Legion Nutrition dan Amarta Hills Berkolaborasi Gelar Body Competition

NUSADAILY.COM - KOTA BATU - Produsen suplemen olahraga, The Legion Nutrition tak berhenti memberikan dukungannya di bidang olahraga. Kali ini mereka ambil bagian sebagai...