Pilkada 9 Desember Tidak Urgen di Tengah Pandemi Covid-19, Koalisi Masyarakat Sipil: Sebaiknya Ditunda

  • Whatsapp
Pilkada 9 Desember
Hasil survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. (ANTARA/HO-Polmatrix Indonesia)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang direncanakan pada 9 Desember 2020 dikritik sejumlah koalisi masyarakat sipil. Karena mereka menganggap terlalu berisiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi COVID-19.

Beberapa persoalan yang disorot koalisi masyarakat sipil, di antaranya mengenai jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan, politisasi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan calon petahana, dan anggaran.

Baca Juga

BACA JUGA: Survei: Publik Minta Pilkada 2020 Ditunda

Kendati demikian, pemerintah berkukuh pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

DPR pun menyetujui keinginan pemerintah dengan alasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tak mempersoalkan rencana tersebut.

Berikut pernyataan pendapat pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada dikutip nusadaily.com Jumat 29 Mei 2020.

Tak Realistis

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaedi mengatakan, tidak realistis jika pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020.

Menurut Veri, tidak ada anggaran yang cukup memadai untuk menjamin kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

“Kalau terkait dengan anggaran saja tidak tersedia cukup memadai, maka menurut kami pilkada ini tidak bisa dijalankan. Tidak realistis untuk memaksakan pilkada berjalan di 9 Desember,” kata Veri dalam diskusi daring ‘ Pilkada 2020 Bertaruh Nyawa’, Kamis 28 Mei 2020.

Ia menyarankan KPU dan Bawaslu melakukan asesmen terhadap kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Veri mengatakan, KPU semestinya dapat memilih opsi untuk menunda pilkada hingga tahun berikutnya.

Deputi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, juga mendorong pemerintah menunda penyelenggaraan pilkada hingga 2021.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H. meminta pemerintah, DPR dan KPU RI menghentikan dan menunda seluruh tahapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. 

Menurut Fahri Bachmid, tidak tepat dan kondusif jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah pendemi virus corona atau Covid-19. Meskipun Perppu Pilkada sudah dikeluarkan. Fahri Bachmid mengatakan Pilkada Serentak sebaiknya dilakanakan pada 2021 mendatang. 

 “Pilkada serentak 9 Desember 2020 itu ditunda dan dapat dibenarkan secara kontitusi.

Sesuai prinsip hak asasi manusia sepanjang berkaitan dengan hak atas kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948, pasal 25 yang menyatakan, setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya.

Termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, dan pengaturan ini sejalan dengan ketentuan pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga secara konstitusional prinsip kesehatan adalah hak asasi warga negara atas kesehatan (Human Right to Health) yang dijamin secara tegas dalam konstitusi.

Dan segala kebijakan negara dalam situasi apapun penyelenggara negara mutlak mempedomani sebagai instrumen fundamental. Yang tidak dapat direduksi atas alasan dan keadaan apapun juga,” ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya kepada Nusadaily.com, Minggu 31 Mei 2020. 

Hal itu disampaikan Fahri Bachmid saat menjadi narasumber pada diskusi virtual bertajuk “Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada Ditengah Covid-19”. Yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Narasumber lain pada kesempatan itu juga adalah Komisioner KPU RI Viryan Azis, Komisioner Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo,SH.,MH, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Peneliti Kepemiluan Dr. Ferry D. Liando,S.Ip.,M.Si, dan Akademisi UIN Alauddin Makassar Dr. Syamsuddin Radjab,SH.,MH.

Sementara dalam sebuah survey, publik meminta agar Pilkada Serentak 2020 ditunda di tengah situasi pandemik COVID-19 dan pro dan kontra terkait diketatkan-nya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

BACA JUGA: Ketua KPU RI Arief Budiman Juga Terkonfirmasi Positif Covid-19

“Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu.

 Sementara itu sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

 Sedangkan yang menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6 persen, dan sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Pilkada sendiri sudah ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020.

Menurut dia, pada tahapan awal seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan kerumunan massa pendukung, apalagi nanti memasuki masa kampanye. Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

 “Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah,” ujarnya. Diketahui, sedikitnya 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif COVID-19, dan jumlahnya masih terus bertambah. Demikian pula dengan penyelenggara pemilu, dari komisioner KPU dan KPUD, Bawaslu, hingga petugas di tingkat bawah yang terjangkit.

Kabar teranyar, Ketua KPU RI Arief Budiman juga terkonfirmasi Positif Covid-19, apa KPU beserta pemerintah masih akan bersikukuh menggelar Pilkada serentak 9 Desember mendatang?(A.Hanan Jalil)

Post Terkait

banner 468x60