Selasa, Juli 5, 2022
BerandaBerita KhususPemkot Godok Rencana PK RDTR dan PZ Kota Mojokerto

Pemkot Godok Rencana PK RDTR dan PZ Kota Mojokerto

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menghadiri rapat pemaparan terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Mojokerto tahun 2019 – 2039, Senin (20/12/2021) sore.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Rencana PK tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kajian yang telah dilakukan. Kajian tersebut yang mana terkait dengan Program Strategis Nasional dalam Perpres 80 tahun 2019.

Baca Juga: Satpol PP Kota Mojokerto Ingatkan Penutupan Total Tempat Hiburan Saat Nataru

Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, hasil pemantauan dan evaluasi RDTR wilayah Kota Mojokerto. Serta persetujuan dan rekomendasi kesesuain kegiatan pemanfaatan ruang.

Sehingga melalui PK diharapkan dapat tercapai kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkunganvstrategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Pasuruan Perjuangkan Penyuluh KB Diangkat PNS

Mendengar paparan terkait rencana PK tersebut, Ning Ita mengungkapkan persetujuannya.

“Ini berarti demi suksesnya pembangunan di Kota Mojokerto, juga kesejahteraan masyarakat. Jadi ya monggo, mari ditindaklanjuti secara serius agar hasilnya bisa maksimal,” ujarnya.

Baca Juga: Konjen Jepang Apresiasi Pembangunan Kota Mojokerto, Harapkan Kota Wisata Terwujud

Terkait ketentuan PL, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) adalah mengirim surat permohonan kepada menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar dapat melakukan PK.

Selanjutnya, apabila rencana PK diterima, kementerian ATR akan memberikan rekomendasi kepada pemda untuk melakukan PK. Setelah itu, barulah pemda dapat melakukan revisi RTR sebagaimana prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang berlaku.

Baca Juga: Perjalanan Karier Jihan Audy, Manggung Pertama Tak Dibayar

Proses awal pengajuan penerbitan rekomendasi PK dari kementrian ATR biasanya maksimal akan memakan waktu satu bulan.

Sementara PK sendiri hanya dapat dilakukan satu kali (1x) dalam setiap periode lima tahunan, kecuali ada perubahan lingkungan strategis terkait beberapa hal tertentu.

Nantinya, setelah disetujui, pemda dapat melakukan penyusunan dan penetapan RDTR yang baru, dengan batasan waktu paling lama 12 bulan. Pada proses tersebut pemda harus melibatkan masyarakat, termasuk DPRD.

Baca Juga: Wapres dan Gubernur Apresiasi Kota Mojokerto Capaian Vaksin Tertinggi di Jatim, Ning Ita: Matur Nuwon Sedoyo

Mengingat PK tersebut memegang peranan yang krusial dalam pembangunan di Kota Mojokerto, Ning Ita pun mengharapkan agar kedepannya berbagai pihak terkait senantiasa bersinergi.

“Agar PK ini bisa sukses, harus kita sinergikan bersama-sama,” pungkas Ning Ita.

Sebagai informasi, rapat tersebut diselenggarakan di Sabha Pambojana Rumah Rakyat Kota Mojokerto, dan turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari OPD terkait. (din/ark)

BERITA KHUSUS

Muhibah Budaya Jalur Rempah Ditutup dengan Meriah

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Wakil Gubernur (Wabup) Emil Elistianto Dardak resmi menutup rangkai kegiatan Muhibah Jalur Rempah di halaman di Rumah Rakyat (Rumah Dinas...

BERITA TERBARU

Elang Sebesar Manusia Ternyata Ada Juga di Papua Lho!

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Foto elang harpy pernah viral karena bikin orang yang melihatnya tercengang. Sebabnya, elang harpy punya ukuran besar, hampir sebesar rata-rata...

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menghadiri rapat pemaparan terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Mojokerto tahun 2019 – 2039, Senin (20/12/2021) sore.

Rencana PK tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kajian yang telah dilakukan. Kajian tersebut yang mana terkait dengan Program Strategis Nasional dalam Perpres 80 tahun 2019.

Baca Juga: Satpol PP Kota Mojokerto Ingatkan Penutupan Total Tempat Hiburan Saat Nataru

Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, hasil pemantauan dan evaluasi RDTR wilayah Kota Mojokerto. Serta persetujuan dan rekomendasi kesesuain kegiatan pemanfaatan ruang.

Sehingga melalui PK diharapkan dapat tercapai kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkunganvstrategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Pasuruan Perjuangkan Penyuluh KB Diangkat PNS

Mendengar paparan terkait rencana PK tersebut, Ning Ita mengungkapkan persetujuannya.

“Ini berarti demi suksesnya pembangunan di Kota Mojokerto, juga kesejahteraan masyarakat. Jadi ya monggo, mari ditindaklanjuti secara serius agar hasilnya bisa maksimal,” ujarnya.

Baca Juga: Konjen Jepang Apresiasi Pembangunan Kota Mojokerto, Harapkan Kota Wisata Terwujud

Terkait ketentuan PL, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) adalah mengirim surat permohonan kepada menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar dapat melakukan PK.

Selanjutnya, apabila rencana PK diterima, kementerian ATR akan memberikan rekomendasi kepada pemda untuk melakukan PK. Setelah itu, barulah pemda dapat melakukan revisi RTR sebagaimana prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang berlaku.

Baca Juga: Perjalanan Karier Jihan Audy, Manggung Pertama Tak Dibayar

Proses awal pengajuan penerbitan rekomendasi PK dari kementrian ATR biasanya maksimal akan memakan waktu satu bulan.

Sementara PK sendiri hanya dapat dilakukan satu kali (1x) dalam setiap periode lima tahunan, kecuali ada perubahan lingkungan strategis terkait beberapa hal tertentu.

Nantinya, setelah disetujui, pemda dapat melakukan penyusunan dan penetapan RDTR yang baru, dengan batasan waktu paling lama 12 bulan. Pada proses tersebut pemda harus melibatkan masyarakat, termasuk DPRD.

Baca Juga: Wapres dan Gubernur Apresiasi Kota Mojokerto Capaian Vaksin Tertinggi di Jatim, Ning Ita: Matur Nuwon Sedoyo

Mengingat PK tersebut memegang peranan yang krusial dalam pembangunan di Kota Mojokerto, Ning Ita pun mengharapkan agar kedepannya berbagai pihak terkait senantiasa bersinergi.

“Agar PK ini bisa sukses, harus kita sinergikan bersama-sama,” pungkas Ning Ita.

Sebagai informasi, rapat tersebut diselenggarakan di Sabha Pambojana Rumah Rakyat Kota Mojokerto, dan turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari OPD terkait. (din/ark)