Pemkab Jember Stop Aliran Dana APBD ke Rumah Sakit Milik Keluarga Bekas Bupati

  • Whatsapp
Dua pegawai Pemkab Jember yang sekarang ditarik, sebelumnya pernah ditugaskan dalam ruangan di RS Bina Sehat itu semasa Faida menjabat Bupati Jember. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Hilang sudah hak istimewa Rumah Sakit Bina Sehat, lembaga kesehatan milik keluarga eks Bupati Jember, Faida seiring sang empunya gagal mempertahankan tampuk kekuasan akibat kalah bersaing di Pilkada 2020.

Baca Juga

Kabar terkini, Pemkab Jember berkeputusan menghentikan kucuran dana APBD sekaligus ditandai dengan menarik dua pegawai Tim Rujukan Sosial (TRS) yang pernah ditugaskan ke RS Bina Sehat semasa Faida masih memegang kendali pemerintahan.

Adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Jember, Widi Prasetyo yang melakukan penarikan staf dengan nama masing-masing Muhammad Solikin dan Sri Hartutik. Penarikan secara resmi lewat surat kepada Direktur RS Bina Sehat pada Rabu, 24 Pebruari 2021.

“Ya benar, karena sudah tidak ada lagi kerjasama saya tarik,” bebernya mengenai alasan keputusannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan, Kamis 25 Pebruari 2021.

Menurut Widi, pernah ada Perbup Nomor 1 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 48 Tahun 2017 yang diteken Faida perihal kerjasama antara Pemkab Jember dengan RS Bina Sehat. Namun, dokumen itu sudah tidak berlaku sekarang ini. “Saya cek, tahun 2021 tidak ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, kerjasama berupa kebijakan Pemkab Jember memberi kesempatan kepada RS Bina Sehat untuk menangani pasien yang pengobatannya dibiayai APBD. Pasien dirujuk oleh Dinas Kesehatan berikut dengan bekal Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari pemerintah desa/ kelurahan yang diverifikasi Dinas Sosial.

Bahkan, terkuat gelontoran dana APBD totalnya sebanyak Rp9,1 miliar dalam rentang tahun 2018-2019 yang mengalir ke RS Bina Sehat. Terungkapnya berdasarkan penyelidikan alias angket yang digelar oleh DPRD Jember pada tahun 2020 silam.

Sempat Dituding Salahgunakan Wewenang

Parlemen sempat menjadikannya sebagai salah satu bahan untuk menuding Faida menyalahgunakan wewenang karena kerjasama dinilai mengandung unsur konflik kepentingan antara jabatan dengan bisnis pribadi atau keluarga.

Widi mengemukakan, penerapan kebijakan Pemkab Jember sekarang bahwa pasien miskin yang ditanggung APBD, rujukan penanganan medisnya hanya melalui rumah sakit daerah (RSD), yakni RSD Balung; RSD Kalisat; dan RSD dr. Soebandi.

“Tolong bagi masyarakat untuk tahun 2021 ini silakan memanfaatkan rumah sakit milik Pemkab Jember. Karena di situ bisa memberikan fasilitas dan layanan prima,” kata PNS yang pernah menjadi orator mosi tidak percaya ke Faida. Akibat pemecatan sejumlah pejabat pada Desember 2020 lalu itu.

Belakangan, Widi termasuk diantara para pejabat yang kembali ke posisinya setelah Faida lengser per tanggal 17 Pebruari 2021. Mereka ketiban berkah keluar dari masalah birokrasi. Kala Pemkab Jember mulai ditangani Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember, Hadi Sulistiyo.

Hadi ditunjuk Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk bertugas selama 7 hari masa transisi. Yang salah satu misinya ‘menertibkan’ pos jabatan di lingkungan Pemkab Jember sebelum pekan ini mulai beralih ke Bupati dan Wakil Bupati definitif. Yaitu Hendy Siswanto – KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman. (sut/aka)