Kamis, Oktober 28, 2021
BerandaNewsPemerintah Terbitkan Dua Instruksi Untuk Relaksasi PPKM Darurat Secara Bertahap

Pemerintah Terbitkan Dua Instruksi Untuk Relaksasi PPKM Darurat Secara Bertahap

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Guna menindaklanjuti keputusan Presiden yang menyatakan PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021, dan mereklasasi tanggal 26 Juli 2021 dengan Catatan Kasus Covid 19 mengalami penurunan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers “Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7/2021) mengatakan pemerintah telah menerbitkan dua instruksi melalui kementerian dalam negeri.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Dua Instruksi tersebut adalah, Kata Menko Airlangga, Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 s.d. 25 Juli 2021.

“Pemerintah Akan terus melakukan evaluasi dan monitoring perkembangan laju kenaikan kasus Covid-19 dan berbagai indikator yang lain. Hasil evaluasi dan monitoring selama 5 hari ini, akan menjadi dasar bagi pembukaan secara bertahap atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang saat ini dilakukan pengetatan dalam PPKM Darurat ini,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan,
PPKM kali ini disesuaikan menurut level asesmen masing-masing Kabupaten/Kota.

Penentuan level tersebut, Kata Menko Airlangga didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T) dan menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi.

“Pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang akan dilakukan pembukaan yakni pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka s.d. pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan protokol kesehatan ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” urainya.

Namun, lanjut Menko Airlangga, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka s.d. pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Selain itu, dirinya menambahkan untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher pulsa, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

Sedangkan, kata orang nomer satu dikemenko Perekonomian ini warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

“Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar Rp55,21 triliun, ” ungkap Menko Airlangga.

Ia menambahkan, khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

Tidak hanya itu, Menko Airlangga mengungkapkan Program Kartu Sembako, akan ditambah indeks manfaatnya selama 2 bulan @Rp200 ribu untuk 18,8 juta KPM. Sedangkan Diskon Listrik akan dilanjutkan untuk 3 bulan (Oktober – Desember 2021), sebesar Rp1,91 triliun;

” Untuk Subsidi kuota internet selama 5 bulan (Agustus – Desember 2021) pemerintah memberikan sebesar Rp5,54 triliun; sementara untuk Kartu Prakerja (Rp1,2 triliun) dan Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp8,8 triliun) akan ditambah sebesar total Rp10 triliun.,” papar Menko Airlangga

Sementara, lanjut Menko Khusus BSU akan diberikan kepada para pekerja di sektor non kritikal dan lokasi kerjanya berada di area PPKM Level 4 dengan upah Rp3,5 juta ke bawah (diatur lebih lanjut dalam Permenaker yang sedang disusun); dan Bantuan Beras BULOG untuk 10 juta KPM BST dan 18,8 juta KPM Kartu Sembako.

“Program-program Perlinsos tambahan tersebut akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4, di mana untuk periode saat ini ada 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali serta 15 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali,” tutur Menko Airlangga.

hadir dalam Konferensi Pers hari ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyung. (sir/lna)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Istri Selingkuh, Suami Bawa Alat Berat Hancurkan Rumah😱##tiktokberita

♬ kau curangi cintaku - Milan indramayu