Senin, September 20, 2021
BerandaNewsNusantaraTahun Ini, Mau Kawin Harus Tes Urine

Tahun Ini, Mau Kawin Harus Tes Urine

NUSADAILY.COM – TULUNGAGUNG – Kemenag Kanwil Jawa Timur telah menyepakati kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur dalam hal persyaratan bagi Calon Pengantin (Catin). Dalam persyarakat tersebut, mulai tahun 2020 ini Catin wajib melaksanakan test urine di BNN masing masing kabupaten atau kota, BNN kabupaten Tulungagung menjadi salah satu.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala BNN Kabupaten Tulungagung, AKBP Sudirman mengatakan, pihaknya bersama dengan Kemenag Tulungagung telah menyepakati penunjukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungwaru sebagai KUA percontohan untuk menerapkan peraturan ini.

“2030 ini kan bonus demografi, makanya kita siapkan sejak sekarang untuk menghasilkan generasi yang unggul,” ujarnya.

Selanjutnya selama 2 sampai 3 bulan kedepan akan dilakukan monitoring untuk mengevaluasi pelaksanaanya, guna persiapan diterapkan di 18 KUA lain yang ada di Tulungagung.

“2 atau 3 bulan akan di Annev, untuk persiapam dilaksanakan di seluruh Tulungagung,” ucap Sudirman.

Teknisnya, Catin yang akan melakukan test urine di BNN, harus menunjukkan surat bahwa yang bersangkutan akan menikah, selanjutnya membawa Rapid test dengan 6 indikator sesuai standart BNN yang bisa dibeli di apotik, kemudian test dilakukan di kantor BNN, namun Sudirman menyebut ada opsi kedepannya anggota BNN yang akan jemput bola mendatangi lokasi yang dekat dengan keberadaan Catin.

Masih menurut Sudirman, jika nantinya dari hasil pemeriksaan ini ditemukan positif maka yang bersangkutan akan mengikuti assesment tanpa mengganggu jadwal nikah dari Catin tersebut.

“Bisa beli di apotik, untuk harganya 150an ribu untuk satu test kit, kita pakai yang 6 indikator itu, untuk biaya dari anggotanya yang memeriksa dan membacanya itu gratis.” ungkapnya.

Kedepannya menurut Sudirman, pihaknya sedang mengusulkan kepada pemkab untuk mengurangi beban Catin yang masuk kategori tidak mampu dengan mensubsidi pembelian Rapid test melalui anggaran yang ada di masing masing pemerintah desa, mengingat jumlah peristiwa pernikahan di masing masing desa pertahunnya tidak terlalu banyak.

“Data dari Kemenag itu satu desa dalam setahun yang melangsungkan pernikahan ndak banyak, paling 15 sampai 20 orang, makanya ini kita diskusikan dulu, kemungkinan menggunakan Dana Desa itu ada apa ndak,” pungkasnya.(fim)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...