Kamis, Mei 26, 2022
BerandaNewsNusantaraRUU TPKS Inisiatif DPR, Politisi PKB: Negara Hadir Hentikan Kejahatan Seksual

RUU TPKS Inisiatif DPR, Politisi PKB: Negara Hadir Hentikan Kejahatan Seksual

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Disahkannya RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksualmenjadi sebagai RUU Inisiatif DPR mendapat sambutan anggota DPR, KH Maman Imanulhaq. Meskipun belum menjadi UU, setidak-tidaknya inisiatif ini menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Indonesia.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Ia menilai, bahwa kejahatan seksual bukan hanya pidana biasa, tetapi  Kejahatan seksual juga merupakan kejahatan yang merenggut nilai-nilai kemanusiaan.

Hal tersebut, kata Maman Imanulhaq tidak pandang bulu, korban kejahatan seksual merambah ke hampir semua kalangan, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, perempuan dewasa, lansia, hingga para penyandang disabilitas.

“Negara harus hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya. Kita tidak ingin pidana kekerasan seksual terus terjadi. Tidak cukup hanya mengutuk pelaku, namun kita negara harus membangun sistem pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual,” ucap politisi PKB yang akrab disapa Kiai Maman kepada Nusadaily.Com, Selasa(18/1/2022).

Kiai Maman menambahkan, jika dalam RUU TPKS yang disahkan menjadi RUU Inisiatif pada Rapat Parpurna DPR RI siang ini, setidaknya memiliki instrumen yang komprehensif untuk menghadapi pelaku kejahatan seksual. Sehingga, RUU ini memberikan kepastian hukum dalam upaya melakukan pencegahan, mekanisme penanganan kasus, hingga perlindungan terhadap korban kejahatan seksual.

“Di tengah eskalasi peningkatan kasus kejahatan seksual, diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk memerangi para predator seksual,” tegas Kiai Maman.

Oleh karena itu, sebagai pembuat undang-undang, ia menegaskan DPR bersama pemerintah, berkewajiban untuk membuat payung hukum agar aparat negara nantinya memiliki kewenangan penuh melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam pencegahan dan perlindungan atas kejahatan seksual.

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini menegaskan, kejahatan seksual itu adalah musuh bersama. Tidak hanya milik instrumen pemerintah dan DPR saja. Oleh sebabnya ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mengawal RUU TPKS ini sampai disahkan menjadi UU.

Untuk diketahui, setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU). Usai menetapkannya menjadi RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah Presiden memberikan balasan surat, barulah DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah. (sir/wan)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Bamsoet Apresiasi Kemudahan UMKM Peroleh Sertifikasi Halal

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Yayasan Al Muttaqien Care yang telah mempermudah pendataan dan verifikasi 10 juta UMKM...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily