Senin, September 20, 2021
BerandaNewsNusantaraPerubahan Tarif BPJS Kesehatan Pengaruhi Anggaran Kesehatan Warga Miskin di Tulungagung

Perubahan Tarif BPJS Kesehatan Pengaruhi Anggaran Kesehatan Warga Miskin di Tulungagung

NUSADAILY.COM – TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung menyiapkan strategi khusus untuk menanggulangi imbas kenaikan tarif BPJS Kesehatan mulai Januari ini, tanpa mengurangi jumlah warga miskin yang dibiayai melalui program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang sudah berjalan beebrapa tahun ini.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Tulungagung, selama tahun 2019 yang lalu total anggaran untuk PBID selama setahun sebesar 15,5 Milyard sedangkan dengan angka yang relative sama di tahun 2020 ini, budget yang disediakan ditafsir hanya cukup untuk pembiayaan 38.837 jiwa dalam PBID, selama 6 bulan saja.

PLT Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Bambang Triono mengatakan tahun 2020 ini pihaknya menganggarkan 15,2 Milyard dari APBD murni untuk PBID, karena diprediksi mampu melayani peserta PBID selama 6 bulan saja, selanjutnya ada mekanisme pengalokasian dana dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun anggaran 2020.

Bambang memastikan, hal tersebut sudah disampaikan oleh perwakilkan Bappeda dalam berbagai diskusi membahas perihal PBID.

“Prediksi anggaran ini hanya bertaan sampai bulan ke 6 saja, selanjutnya kita nunggu pencairan PAK dan disana ada penambaan anggaran untuk PBID ini” ujarnya.

Dengan kondisi ini maka bisa dipastikan tidak akan ada pencoretan nama warga miskin dalam PBID karena perubahan tarif BPJS Keehatan, bahkan kuota PBID yang mencapai 60 ribuan jiwa juga tidak mengalami perubahan.

“Jangan sampailah kita mencoret nama nama yang sudah ada, sudah ada komitmen untuk meningkatkan anggarannya” jelas Bambang.

Masih menurut Bambang, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab dan BPJS Kesehatan, dimana dalam PKS tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal termasuk mekanisme pembayaran PBID ketika PAK dari APBD tahun 2020 belum dicairkan, sementara anggaran dari APBD murni suda terpakai semuanya.

“Kita rapat membahas PKS, salah satunya membahas itu tadi soal pembayaran, jadi kalau nanti anggaran dari APBD murni sudah habis bisa terus dilayani sambil menunggu pencairan PAK” Pungkasnya.(fim)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...